25 C
Manado
Kamis, 6 Agustus 2020

Gamang Kenormalan Baru

MANADOPOST.ID–Diskusi publik tentang praktik kenormalan baru dan kemendesakannya umumnya menyasar penemuan jalan tengah. Negara ditampilkan sebagai agen bijak penentu wujud jalan tengah ini. Jalan ini dianggap sebagai “the next step to take” demi keluar dari kondisi bingung di tengah persimpangan. Dua jalur yang membentuk persimpangan ini dihiliri oleh pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi yang memburuk.

Survei

Pada tanggal 28 Juni 2020, edisi kompas cetak memuat publikasi hasil penelitian litbangnya menyangkut perspektif masyarakat berhadapan dengan kenormalan baru. Dari survei ini, tim peneliti menangkap bersitan kesan keterbelahan dalam respons masyarakat terhadap praktik tatanan kenormalan baru. Dua kelompok yang mendominasi meliputi mereka yang pesimistis dengan format kehidupan baru dan mereka yang optimistis.

Kelompok pertama dihuni oleh kelompok menengah dalam kategorisasi ekonomi (43,9%). Secara sosial-demografis, kelompok ini bercirikan kelompok sosial berusia 41 tahun ke atas, berpendidikan tinggi, berkarya sebagai karyawan atau pensiunan. Mereka merasa diri masih rapuh untuk menjalani kehidupan dalam tatanan kenormalan baru. Konsekuensinya, tanggapan mereka kelu dan lesu.

Karakteristik pesimisme kelompok ini bukanlah apatisme dan kontrapemerintah. Nonapatisme karena daripada ketidakpedulian, alasan dan isi tanggapan mereka lebih mengungkapkan kehati-hatian, kewaspadaan, dan tata diri dalam menghadapi wajah baru tantangan dan tawaran dunia ekonomi, relasi sosial, dan pemenuhan kebutuhan.

Terhadap kebijakan pemerintah di masa pandemi, terutama menyangkut proteksi terhadap penularan covid-19, mereka pun justru tak ragu mengumbar persetujuannya. Bahkan, mereka tetap teguh dalam keyakinannya akan kemampuan pemerintah menakhodai negara dalam mengarungi badai pandemi.

Sebaliknya, kelompok kedua menampung kaum optimistis dan yang bergegas dalam menyambut tawaran kehidupan dalam tatanan kenormalan baru (41,3%). Selain kelas atas dalam kategorisasi status ekonomi, kelompok ini bercirikan kelompok ekonomi bawah dengan karakteristik usia muda, berpendidikan rendah hingga menengah, pemilik usaha kecil atau pekerja semimandiri.

Mereka mengalami transisi menuju kenormalan baru sebagai injeksi napas baru di tengah impitan ekonomi yang menyesak. Berbeda dengan kelompok pesimistis yang mengutamakan proteksi diri terhadap pandemi, kelompok ini mengusung argumen kemendesakan ekonomi, menyambut peluang bergerak bebas, dan menyambut resiko cairnya distansi sosial.

Dalam hubungannya dengan pemerintah, mereka membangun disposisi diri yang mandiri, tak tergantung langkah pemerintah, dan sedikit kurang puas dengan upaya penanganan pandemi. Kesan resistensi ini selaras dengan kecenderungan mereka untuk segera aktif dalam tatanan kenormalan baru. Alasannya, dampak pembatasan sosial langsung menghantam sendi ekonomi mereka.

Melihat pola penerimaan masyarakat terhadap kenormalan baru, tim peneliti menyimpulkan wajah Indonesia pascapandemi. Menurut mereka, sosoknya terdefinisi oleh dua kekuatan: “kalangan optimistis yang sudah mulai bergerak dan kebijakan jitu dari pemerintah untuk mendorong kalangan pesimistis.”

Reaksi

Interpretasi tim peneliti cederung menempatkan sikap dan disposisi kelompok pesimistis terhadap tatanan kenormalan baru sebagai hambatan. Reaksi yang sama ini juga terungkap dalam kolom “Surat kepada Redaksi” (Kompas cetak, 10 Juli 2020). Penulis memahami alur penalaran tim peneliti dan pada saat yang sama bersimpati terhadap reaksi di atas.

Tim berangkat dari asumsi bahwa tata hidup bersama dalam kenormalan baru merupakan “the next step to take”. Meringkuk dalam cengkraman pandemi bukanlah masa depan. Hidup berdampingan, beradaptasi, atau “sleeping with the enemy” dengan menitiskan norma-norma ideal kesehatan publik ke tataran praksis di seluruh ranah kehidupan merupakan langkah pasti.

Asumsi kedua menyasar anomali disposisi diri dan perilaku kelompok pesimistis. Mereka dianggap sebagai avant-garde setiap gerakan prodemokrasi dan perubahan. Berhadapan dengan kepastian tatanan kenormalan baru, mereka justru mereservasi secara hati-hati tata cita, disposisi rasa, determinasi karsa, dan aksi karya mereka. Berdasarkan dua premis ini, tim terkesan menempatkan mereka sebagai grup yang perlu mendapatkan dorongan dengan kebijakan jitu dari pemerintah.

Keterjebakan

Membenturkan penanganan pandemi covid-19 dan desakan ranah ekonomi jamak dalam diskursus publik. Perspektif ini menghadirkan keterbelahan pendapat. Pendapat propengarusutamaan penanganan pandemi (A) secara logis akan berdiri kontras dengan argumen keberlangsungan ekonomi (B).

Kelompok A akan mencurigai desakan transisi menuju tatanan kenormalan baru sebagai keputusan bermotifkan pengutamaan tuntutan ranah ekonomi. Sebaliknya, kelompok B bisa menuduh kelompok A sebagai hambatan bagi proses transisi menuju kenormalan baru, atau bahkan menganggap mereka tidak berempati terhadap pengalaman desakan ekonomi yang semakin berat. Cara bernalar seperti ini akan melihat penemuan jalan tengah sebagai wujud pencarian arif demi keputusan bijak. Penulis menyebut keterjebakan ini sebagai jukstaposisi semu.

Disebut demikian karena perspektif ini menempatkan tuntutan penanganan pandemi dan desakan keberlangsungan ekonomi secara bersisian. Dua urusan ini dipaparkan sebagai dua kemendesakan yang berdampingan. Konsekuensinya, diskusi tentang prioritas dan pentingnya mengemuka dan merampas ruang nalar publik.

Namun, justru karena pentingnya penanganan pandemi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi tidak bisa disangkal dalam tatanan kenormalan baru, diskusi tentang prioritas menjadi tidak relevan. Demikian juga dengan dilema mana yang lebih penting. Karena itulah, diskusi dengan platform jukstaposisi antara penanganan pandemi dan keberlangsungan ekonomi menjadi semu.

Solusi jalan tengah pun terkesan jauh dari definisi yang mendukung praktik transisi memasuki kenormalan baru. Kekaburan mengintai ranah pertemuan dua kepentingan ini. Pertanyaan lanjutan tentang mana praktik masyarakat demi geliatnya perekonomian yang selaras dengan protokol pencegahan pandemi masih jauh dari definisi baku. Demikian juga, pertanyaan mana praktik penanganan pandemi yang ramah terhadap desakan pemenuhan kebutuhan masyarakat belum menemukan jawaban memuaskan.

Kekaburan ini mewujud dalam gagal paham dan gagal tindak publik. Ukurannya jelas. Perluasan pandemi secara nasional (pun global) belum menunjukkan tanda-tanda antiklimaks. Kurva kasus baru belum menampakkan gerak melandai. Gelombang berikut perluasan pandemi masih mengintai praktik tatanan kenormalan baru dalam kekaburan jukstaposisi ini. Lagipula, kenormalan baru akan senantiasa ditatap dengan mata gamang oleh kelompok pesimistis. Sedangkan, kelompok optimistis menyambut tatanan baru kehidupan ini bukan karena keyakinan akan keniscayaannya, tapi karena motif pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Infrastruktur-Fundamental

Penanganan pandemi dan keberlangsungan kesejahteraan ekonomi seharusnya tidak perlu dibenturkan. Berdasarkan genealoginya, pandemi ini sedianya menghantam pilar kesehatan publik. Dampaknya kemudian secara sporadis menggerus hampir seluruh ranah kehidupan publik, termasuk ekonomi. Sebagai sebuah problem di ranah kesehatan, pandemi seharusnya secara fundamental dipahami dan kemudian dilibati dari perspektif ini.

Pelibatan ini bersandar pada alur penalaran yang menempatkan pencegahan perluasan pandemi sebagai fundamen atau dasar bagi penanganan dampak pandemi di seluruh ranah kehidupan. Bangunan argumen ini mengandaikan pencegahan pandemi sebagai solusi infrastruktur yang melandasi semua jenis solusi di lapisan suprastruktur (termasuk penanganan kondisi ekonomi yang buruk).

Argumen genealogis ini disokong oleh prasyarat menuju praktik kenormalan baru. Dalam “the media briefing on covid-19”, tanggal 13 April 2020, World Health Organization (WHO) merilis enam prasyarat sebelum memasuki tatanan kenormalan baru. Penciptaan prakondisi ini menyasar enam kriteria yang relevan dengan kesehatan publik, yaitu transmisi penyebaran terkontrol, kapasitas fasilitas kesehatan memadai, risiko perluasan pandemi minimal, standar pencegahan terpenuhi di ruang-ruang publik, risiko penyebaran terkendali, serta publik teredukasi, terlibat, dan diberdayakan secara penuh.

Dengan demikian, lapisan infrastruktur dasar sebagai prakondisi menuju kenormalan baru dibangun oleh pemenuhan syarat-syarat tersebut. Lapisan ini serentak melandasi setiap usaha untuk melibati dampak pandemi di setiap ranah kehidupan manusia yang tercengkram pandemi.

Epilog

Protagonis dalam penciptaan prakondisi ini bukan hanya pemerintah. Dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dan semua pelakon dunia publik seharusnya merajut relasi berbasis komunikasi tulus, intensi luhur, serta kerja sama yang efisien dan produktif. Penunggang bebas ruang publik yang menggunakan keruhnya diskusi jukstaposisi semu di atas demi kelanggengan nafsu sesatnya tidak akan nyaman dengan tuntutan penciptaan prakondisi ini.(*)

-

Artikel Terbaru

Cek Data Pemilih, Kowaas: Nomor Bebas Pulsa

Pendataan pemilih menjadi hal krusial demi suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Jika Ada Kecurangan Pilkada, Soputan: Lapor di Aplikasi Gowaslu

Peran teknologi informasi turut mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada.

OD Minta Kepala Daerah Sosialisasikan Gerakan Kibar Serentak Merah Putih

Gerakan Kibar Serentak Merah Putih oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) yang dimulai sejak 1-31 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 masih belum tersosialisasi dengan baik.

Airmadidi Banjir Bantuan SGR-PDM

Kepedulian Shintia Gelly Rumumpe (SGR) dan Petrus Defni Macarau (PDM) untuk warga Minahasa Utara (Minut) tak hanya isapan jempol semata. Mengawali bulan kemerdekaan, SGR dan PDM terus turun langsung membagikan bantuan untuk warga yang membutuhkan.

MEP Nahkodai Golkar Minsel

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Minsel resmi memiliki nahkoda baru. Seperti diketahui dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar ke-IV, yang digelar pada Senin (3/8) kemarin, bertempat di Hotel Sutanraja Amurang, dr Michaela Elsiana Paruntu MARS atau yang akrab disapa MEP, resmi menahkodai Golkar Minsel.