29.4 C
Manado
Minggu, 20 Juni 2021
spot_img

PKH, PHK DAN SETUMPUK MASALAH

Oleh
Yuddi Robot SH (Direktur OBH Pro Eklesia)
Rolly Toreh SH (Sekretaris Eksekutif)

PEMERINTAH RI tidak tinggal diam di saat rakyat banyak berdiam diri di rumah saja. Namun gegara dampak multi sektor dari Covid-19 (Corona), dari sekian banyak program Social Safety (pengaman sosial) yang diluncurkan oleh pemerintah guna memangkas lajunya hantaman corona, dengan segudang anggaran yang digelontorkan sebesar Rp. 563,3 triliun, ternyata ada dua hal yang disorot publik yaitu efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Keduanya jelas ada yang diuntungkan, ada pula yang dirugikan. PKH bergulir sejak tahun 2007. Program Perlindungan Sosial ini juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Dari tahun ke tahun, dana PKH mengalami kenaikan fantastis. Tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun. Tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun. Tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun. Tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun. Tahun 2020 sebesar Rp. 37,4 Triliun.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH masing-masing komponennya menerima insentif setiap bulan yaitu, ibu hamil dan anak 0-6 tahun (Rp. 250.000/bulan), anak SD (Rp. 75.000/bulan), anak SMP (Rp. 125.000/bulan), anak SMA (Rp. 166.000/bulan), disabilitas berat dan lansia (Rp. 200.000/bulan).

Tahun 2019 bantuan PKH terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga
Reguler : Rp. 550.000,- / keluarga / tahun
PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun
B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH
Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
SD : Rp. 900.000,-
SMP : Rp. 1.500.000,-
SMA : Rp. 2.000.000,-
Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga.  Dan tahun 2020, uang yang diterima KPM meningkat 25%. Misalnya, komponen untuk ibu hamil naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun. Rp3 juta per tahun untuk anak usia dini, Rp900.000 untuk siswa SD, Rp1,5 juta per tahun untuk siswa SMP, Rp2 juta per tahun untuk siswa SMA, Rp2,4 juta per tahun untuk kelompok disabilitas, dan Rp2,4 juta per tahun untuk lansia.

Tapi yang kontras justru soal pekerja imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa tanggungan akibat pandemi Covid-19.

Menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sampai 7 Mei 2020 mencapai 7 juta orang. Setelah sebelumnya per 1 Mei 2020, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang. Pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 orang. Dengan demikian, total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.722.958 orang.

Baik PKH dan PHK selalu menyeruput beberapa masalah utama.
Hal pertama, mengkritisi efektifitas PKH.

Di tengah gejolak pandemi corona, pemerintah telah menggelontorkan dana PKH kepada KPM.

Banyak orang bertanya miring contohnya, mengapa ada tua renta tidak menerima, tapi ada muda belia mendapatkan dana PKH. Disinilah kurangnya informasi dan transparansi terkait apa dan bagaimana PKH dan siapa saja penerima manfaat PKH.

Transparansi itu penting dilakukan oleh pelaksana PKH di kab/kota yaitu Dinas Sosial, aparat kecamatan dan kelurahan/desa, dan Pendamping PKH.

Program sosial yang digenjot pemerintah ini berdasarkan tiga kriteria komponen yaitu kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil (nifas)/menyusui, anak berusia 0 sampai 11 bulan, dan anak usia dini berusia 1 sampai dibawah 5 tahun. Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan terakhir kriteria komponen kesejahteraan sosial yang meliputi warga lanjut usia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan sendiri aktifitas sehari hari seperti: makan, minum, mandi, dan tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap).

Tetapi beberapa akar masalah menyeruak di masyarakat terkait efektivitas PKH adalah:
Pertama, data base tidak akurat. Akibat tidak diupdate secara rutin data penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), sesuai fakta yang ditemui saat penyaluran yaitu adanya penerima manfaat yang sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, sudah kawin muda, sudah cerai, tidak bersekolah, dan sudah berubah kondisi kriteria komponen penerima. Artinya si penerima manfaat PKH dan BPNT setelah disentuh program, ekonominya sudah pulih, logikanya tentu bisa dialihkan kepada warga lain.

Kedua, manipulasi data kriteria miskin atau adanya penerima fiktif. Hal ini berhubungan dengan data penerima yang direkayasa alias fiktif yang bisa dilakukan oleh Pendamping PKH, aparat pemerintah, maupun petugas bank penyalur di wilayah penerima manfaat. Ada contoh, si penerima manfaat selama dua tahun berjalan tidak pernah menerima dana PKH, belakangan terkuak uangnya ditarik oleh oknum yang bukan penerima manfaat.
Oleh karena itu agar PKH dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas berdasarkan Permensos 1 Tahun 2018 tertanggal 8 Januari 2018

Tentang Program Keluarga Harapan, maka yang perlu dilakukan adalah:
Pertama, Perbaikan Data Base Penerima Manfaat yang diolah dari data terpadu program penanganan fakir miskin (Permensos No. 10/Huk/2016)

Kedua, Fasilitasi, Mediasi dan Advokasi kegiatan. Pada saat kegiatan pertemuan awal yaitu penyebaran surat pertemuan awal, dan saat validasi entry data. Berupa verifikasi dan Validasi calon penerima manfaat yaitu melakukan verifikasi data tambahan keluarga penerima manfaat (KPM) untuk masuk dalam data penerima program keluarga harapan (PKH) baru atau perluasan bantuan sosial PKH. Dan pada saat kegiatan closing hasil validasi di tingkat kabupaten/kota sebelum penetapan peserta PKH oleh Direktur Jaminan Sosial dan Keluarga.

Ketiga, evaluasi dan monitoring PKH secara periodik dan terus menerus, dengan cara mengikuti langsung kegiatan, menganalisis laporan, perkembangan, menggunakan instrumen dan indikator akurat berdasarkan survei dasar (baseline survey).

Keempat, Pertegas Sanksi Etik bagi Pendamping PKH atau sanksi Hukum Pidana bagi aktor yang memanipulasi data fiktif, sesuai Pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Kemudian diatur pula pidana dalam Pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Hal yang kedua, mengkritisi dampak PHK. Pada pokoknya pemerintah khususnya di gugus terdepan yaitu pemerintah provinsi, kab dan kota, segera mitigasi dengan hal sebagai berikut:

Pertama, bagi sektor usaha formal dan informal yang masih aktif melakukan kegiatan usaha atau industri tapi belum efektif melakukan relaksasi hubungan industrial. Maka pemerintah harus memediasi pengusaha dan pekerja membuat Perjanjian Kontingensi Dampak Corona menggunakan azas hukum perdata Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Clausula Rebus Sic Stantibus” : yaitu keadaan yang menghilangkan kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi suatu “fundamental change of circumstances” atau Force Majeure atau Keadaan Kahar yaitu perubahan yang mendasar dari suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti dampak pandemi corona. Hal ini sejalan dengan Poin 4 dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh/Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang ditandatangani Ida Fauziah pada 17 Maret 2020 yaitu bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Kedua, efektifkan penyaluran bantuan sosial dari provinsi atau kab/kota bagi pekerja yang terdampak dirumahkan atau di PHK. Didata, divalidasi, dan didistribusikan kepada mereka.
Ketiga, evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang diikuti oleh pekerja di kab/kota agar insentif penerima Kartu Prakerja dari Rp 650 ribu menjadi Rp 3,55 juta per orang yang terbagi atas biaya pelatihan Rp 1 juta dan survei kerja Rp 150 ribu serta insentif Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan (setelah masa pelatihan usai), agar benar-benar diterima oleh pekerja peserta program kartu pra kerja.
Semoga kedepannya hal-hal tersebut di atas, dipakai sebagai relaksasi PKH dan PHK yang cocok di tengah pandemi Covid-19.(*)

Berita sebelumyaAA Pimpin Rapat Banmus Virtual
Berita berikutnyaSetia Bersama PG
Berita sebelumyaAA Pimpin Rapat Banmus Virtual
Berita berikutnyaSetia Bersama PG
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Artikel Terbaru