23.4 C
Manado
Saturday, 4 February 2023

DJPb: U-FinE Mendorong Inklusi Keuangan Guna Mewujudkan Pelaku UMKM Sulut Hebat

Oleh: Mukhtar Ali MarzukiKepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA

PERAN UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan kontribusi yang besar tersebut, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada para pelaku UMKM guna mendorong pelaku UMKM naik kelas dan terus menumbuhkan bibit-bibit baru pelaku UMKM handal dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, bukan suatu hal yang mudah, diperlukan sinergi dan kolaborasi secara berkelanjutan antara pemilik kebijakan, lembaga penyalur kredit, para pelaku UMKM dan intansi terkait lainnya guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, perizinan yang mudah dan transparan serta yang berkeadilan.

Sampai dengan 16 Desember 2022, para pelaku UMKM di Sulawesi Utara yang telah menikmati pembiayaan kredit KUR sejumlah 64.456 pelaku usaha dengan total akad kredit yang telah disalurkan mencapai Rp2,641 triliun. Apabila ditinjau dari tingkat penyaluran kredit secara nasional pada periode yang sama telah mencapai Rp370,986 triliun, bisa diartikan bahwa kontribusi penyaluran kredit KUR di Sulawesi Utara baru sebesar 0,71% (ranking 26 dari 34 provinsi). Rendahnya kontribusi penyaluran kredit KUR di Sulawesi Utara merupakan dampak yang nyata akibat masih kurang optimalnya upaya pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan selama ini.

Upaya pemberdayaan UMKM tak bisa dilepaskan dari data, data pelaku UMKM dan data calon debitur potensial. Hal ini terlihat dari pihak perbankan belum sepenuhnya memanfaatkan data calon debitur potensial yang telah diinput oleh pemda. Ketiadaan data yang akurat berdampak pada penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan UMKM yang kurang optimal.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Selain itu, belum sepenuhnya upaya pemberdayaan UMKM menyentuh sektor-sektor usaha yang memanfaatkan sektor-sektor keunggulan di Sulawesi Utara. Hal ini terlihat sektor usaha perdangangan menjadi sektor usaha dominan yang digeluti oleh para pelaku UMKM di Sulawesi Utara.  Upaya pemberdayaan UMKM adalah semua usaha memberdayakan pelaku UMKM tersebut untuk bisa mandiri sebagai bekal para pelaku UMKM tersebut. Kegiatan ini bersifat konprehensif, dari hulu ke hilir memenuhi semua kebutuhan pelaku UMKM guna bisa mewujudkan pelaku UMKM handal. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut, perlu segera mendapatkan penyelesaian dengan harapa upayan pemberdayaan UMKM yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan penyalur kredit semakin bisa dirasakan pelaku usaha dan mendorong semakin banyak pelaku UMKM yang bisa Go International.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan berperan secara aktif dalam pemberdayaan UMKM. Pada Tahun 2022 ini sesuai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pengelola Fiskal di Sulawesi Utara berupaya memastikan bahwa pelaksanaan anggaran terkait pengembangan UMKM telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta kredit program yang telah disalurkan pemerintah telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Sesuai dengan tugas dan peran Ditjen Perbendaharaan maka Pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengusung tema pembiayaan dengan branding “UMKM Financing Empowerment (U-FinE)” diharap dapat mendorong inklusi keuangan UMKM serta mendorong debitur KUR dan Pembiayaan UMi untuk naik kelas.

Baca Juga:  WASPADAI POLITIK UANG APBD DITENGAH PANDEMI DAN SUKSESI

Berbagai upaya telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE)” DJPb ini, guna mewujudkan tujuan dimaksud. Untuk terus meningkatkan akurasi, kualitas dan jumlah data calon debitur potensial yang dilakukan pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan private class / pelatihan pengoperasi Aplikasi SIKP Pemda. Kegiatan ini diperuntukan beberapa pemda yang memiliki jumlah data calon debitur potensial yang masih rendah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk terus menumbuhkan kepedulian pemda dalam mempebaharui data calon debitur potensial secara berkelanjutan dan penyampaian informasi akan manfaat data dimaksud.

Untuk menyebarluaskan informasi dan sosialisasi terkait program pembiayaan kredit KUR ini, Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan perbankan penyalur kredit KUR, secara periode semesteran terus melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran kredit KUR terhadap para pelaku UMKM. Kegiatan dilakukan untuk melihat sejauhmana kemanfaatan pembiayan kredit yang telah diterima guna mengembangkan usahanya dan meningkatkan nilai keekonomian diri pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara juga berkolaborasi dengan pemda setempat untuk mengindentifikasi pelaku-pelaku UMKM potensial dan membutuhkan pembiayaan kredit guna mengembangan usahanya.

Sebagai bagian dari penerapan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb, Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mendorong kompetensi pelaku UMKM yang dapat membantu pengembangan usahanya. Hal ini diwujudkan berupa pengadaan Pelatihan Pencatan Keuangan dan Akuntasi Bagi Pelaku UMKM binaan yang diampu para pengajar BDK Manado, Pengenalan Digipay yang disampaikan pengajar langsung dari Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank Mandiri Area Manado, Pelatihan Pengenalan Lelang UMKM yang disampaikan narasumber dari KPKLN Manado dan Pengenalan Sertifikasi Halal yang diampu oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan digital para pelaku UMKM di Sulawesi Utara dan produk yang dihasilkan para pelaku UMKM tersebut bisa bersaing di tingkat regional bahkan internasional.

Upaya pemberdayaan UMKM tidak bisa dilepaskan dari kegiatan promosi. Mempromosikan produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM menjadi bagian yang penting dari setiap mata rangkai kegiatan produksi. Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk unggulan nya. Terkait hasil tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarankan bazar produk-produk unggulan dari setiap pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan unsur pemda, perbankan dan LKBB guna turut andil mensukseskan kegiatan bazar ini. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkenalkan produk-produk UMKM supaya bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Baca Juga:  Stimulus Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan Serta Analisis NTP dan NTN Sulut

Upaya promosi produk UMKM ini tidak berhenti pada kegiatan bazar UMKM saja. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sejak awal Tahun 2022 telah menyediakan sarana promosi produk unggulan dari setiap pelaku UMKM melalui program RUKO UMKM (Rumah Kolaborasi UMKM). Program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenkeu Sulut (Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara seta BUMN Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI). Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Literasi keuangan dan digital pelaku UMKM semakin meningkat, hal ini ditandai dengan kemanpuan pelaku UMKM mengoperasikan Aplikasi Akuntansi UMKM berbasis android dan microsoft excel, sudah ada pelaku UMKM binaan yang mampu mengikuti lelang UMKM, pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform pembayaran digital (Shopee, Tokopedia, Lazada, Grab, GoJek dll) dalam mendukung usahanya. Selain itu, indikator keberhasilan pelaksanaan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini adalah kemudahan untuk mendapatkan perizinan usaha dari setiap pelaku UMKM. Perizinan usaha merupakan unsur vital dalam menjalan usaha. Kelengkapan perizinan usaha dari setiap pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini.

Kedepan terobosan konsep layanan perizinan yang akan di kembangkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara adalah Layanan satu atap dan satu pintu. Artinya kedepan semua perizinan usaha bagi pelaku UMKM bisa dilayanan dalam satu tempat yang sama. Tempat pelaksanaan layanan ini akan diselenggarakan di Ruang Layan Bersama (Co Location) Gedung Keuangan Negara ManadoUntuk mewujudkan hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan berbagai pertemuan dengan instasi terkait seperti Kemenkeu Sulawesi Utara, Pemda, Perbankan, LKBB (Pegadaian dan PNM), Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Kemenag  Provinsi Sulawesi Utara, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan Manado. Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb merupakan wujud nyata atas komitmen Kementerian Keuangan untuk terus menumbuhkan bibit bibit baru para pelaku UMKM yang handal serta mampu mendorong inklusi keuangan UMKM guna mendorong debitur KUR dan Pembiayaan UMi untuk bisa naik kelas

Oleh: Mukhtar Ali MarzukiKepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIA

PERAN UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dengan kontribusi yang besar tersebut, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada para pelaku UMKM guna mendorong pelaku UMKM naik kelas dan terus menumbuhkan bibit-bibit baru pelaku UMKM handal dimasa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan tersebut, bukan suatu hal yang mudah, diperlukan sinergi dan kolaborasi secara berkelanjutan antara pemilik kebijakan, lembaga penyalur kredit, para pelaku UMKM dan intansi terkait lainnya guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, perizinan yang mudah dan transparan serta yang berkeadilan.

Sampai dengan 16 Desember 2022, para pelaku UMKM di Sulawesi Utara yang telah menikmati pembiayaan kredit KUR sejumlah 64.456 pelaku usaha dengan total akad kredit yang telah disalurkan mencapai Rp2,641 triliun. Apabila ditinjau dari tingkat penyaluran kredit secara nasional pada periode yang sama telah mencapai Rp370,986 triliun, bisa diartikan bahwa kontribusi penyaluran kredit KUR di Sulawesi Utara baru sebesar 0,71% (ranking 26 dari 34 provinsi). Rendahnya kontribusi penyaluran kredit KUR di Sulawesi Utara merupakan dampak yang nyata akibat masih kurang optimalnya upaya pemberdayaan UMKM yang telah dilaksanakan selama ini.

Upaya pemberdayaan UMKM tak bisa dilepaskan dari data, data pelaku UMKM dan data calon debitur potensial. Hal ini terlihat dari pihak perbankan belum sepenuhnya memanfaatkan data calon debitur potensial yang telah diinput oleh pemda. Ketiadaan data yang akurat berdampak pada penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan UMKM yang kurang optimal.

Selain itu, belum sepenuhnya upaya pemberdayaan UMKM menyentuh sektor-sektor usaha yang memanfaatkan sektor-sektor keunggulan di Sulawesi Utara. Hal ini terlihat sektor usaha perdangangan menjadi sektor usaha dominan yang digeluti oleh para pelaku UMKM di Sulawesi Utara.  Upaya pemberdayaan UMKM adalah semua usaha memberdayakan pelaku UMKM tersebut untuk bisa mandiri sebagai bekal para pelaku UMKM tersebut. Kegiatan ini bersifat konprehensif, dari hulu ke hilir memenuhi semua kebutuhan pelaku UMKM guna bisa mewujudkan pelaku UMKM handal. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut, perlu segera mendapatkan penyelesaian dengan harapa upayan pemberdayaan UMKM yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan penyalur kredit semakin bisa dirasakan pelaku usaha dan mendorong semakin banyak pelaku UMKM yang bisa Go International.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Perbendaharaan berperan secara aktif dalam pemberdayaan UMKM. Pada Tahun 2022 ini sesuai peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pengelola Fiskal di Sulawesi Utara berupaya memastikan bahwa pelaksanaan anggaran terkait pengembangan UMKM telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta kredit program yang telah disalurkan pemerintah telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Sesuai dengan tugas dan peran Ditjen Perbendaharaan maka Pemberdayaan UMKM yang akan dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengusung tema pembiayaan dengan branding “UMKM Financing Empowerment (U-FinE)” diharap dapat mendorong inklusi keuangan UMKM serta mendorong debitur KUR dan Pembiayaan UMi untuk naik kelas.

Baca Juga:  Fasilitas Ekspor Ikan Kering ke Taiwan, Kemendag Bantu UMKM Go Global

Berbagai upaya telah dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE)” DJPb ini, guna mewujudkan tujuan dimaksud. Untuk terus meningkatkan akurasi, kualitas dan jumlah data calon debitur potensial yang dilakukan pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan private class / pelatihan pengoperasi Aplikasi SIKP Pemda. Kegiatan ini diperuntukan beberapa pemda yang memiliki jumlah data calon debitur potensial yang masih rendah. Tujuan lain dari kegiatan ini adalah untuk terus menumbuhkan kepedulian pemda dalam mempebaharui data calon debitur potensial secara berkelanjutan dan penyampaian informasi akan manfaat data dimaksud.

Untuk menyebarluaskan informasi dan sosialisasi terkait program pembiayaan kredit KUR ini, Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi dengan perbankan penyalur kredit KUR, secara periode semesteran terus melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran kredit KUR terhadap para pelaku UMKM. Kegiatan dilakukan untuk melihat sejauhmana kemanfaatan pembiayan kredit yang telah diterima guna mengembangkan usahanya dan meningkatkan nilai keekonomian diri pelaku UMKM. Dalam kegiatan ini Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara juga berkolaborasi dengan pemda setempat untuk mengindentifikasi pelaku-pelaku UMKM potensial dan membutuhkan pembiayaan kredit guna mengembangan usahanya.

Sebagai bagian dari penerapan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb, Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya mendorong kompetensi pelaku UMKM yang dapat membantu pengembangan usahanya. Hal ini diwujudkan berupa pengadaan Pelatihan Pencatan Keuangan dan Akuntasi Bagi Pelaku UMKM binaan yang diampu para pengajar BDK Manado, Pengenalan Digipay yang disampaikan pengajar langsung dari Kanwil Ditjen Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan PT Bank Mandiri Area Manado, Pelatihan Pengenalan Lelang UMKM yang disampaikan narasumber dari KPKLN Manado dan Pengenalan Sertifikasi Halal yang diampu oleh Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara. Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman literasi keuangan dan digital para pelaku UMKM di Sulawesi Utara dan produk yang dihasilkan para pelaku UMKM tersebut bisa bersaing di tingkat regional bahkan internasional.

Upaya pemberdayaan UMKM tidak bisa dilepaskan dari kegiatan promosi. Mempromosikan produk-produk yang dihasilkan pelaku UMKM menjadi bagian yang penting dari setiap mata rangkai kegiatan produksi. Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan telah memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan produk-produk unggulan nya. Terkait hasil tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara telah menyelenggarankan bazar produk-produk unggulan dari setiap pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan unsur pemda, perbankan dan LKBB guna turut andil mensukseskan kegiatan bazar ini. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memperkenalkan produk-produk UMKM supaya bisa dikenal luas oleh masyarakat.

Baca Juga:  674 UMKM Terima BPUM Tahap II

Upaya promosi produk UMKM ini tidak berhenti pada kegiatan bazar UMKM saja. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara sejak awal Tahun 2022 telah menyediakan sarana promosi produk unggulan dari setiap pelaku UMKM melalui program RUKO UMKM (Rumah Kolaborasi UMKM). Program ini merupakan hasil kolaborasi Kemenkeu Sulut (Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara seta BUMN Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI). Dari serangkaian pelaksanaan kegiatan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini dapat memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Literasi keuangan dan digital pelaku UMKM semakin meningkat, hal ini ditandai dengan kemanpuan pelaku UMKM mengoperasikan Aplikasi Akuntansi UMKM berbasis android dan microsoft excel, sudah ada pelaku UMKM binaan yang mampu mengikuti lelang UMKM, pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform pembayaran digital (Shopee, Tokopedia, Lazada, Grab, GoJek dll) dalam mendukung usahanya. Selain itu, indikator keberhasilan pelaksanaan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini adalah kemudahan untuk mendapatkan perizinan usaha dari setiap pelaku UMKM. Perizinan usaha merupakan unsur vital dalam menjalan usaha. Kelengkapan perizinan usaha dari setiap pelaku UMKM menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb ini.

Kedepan terobosan konsep layanan perizinan yang akan di kembangkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara adalah Layanan satu atap dan satu pintu. Artinya kedepan semua perizinan usaha bagi pelaku UMKM bisa dilayanan dalam satu tempat yang sama. Tempat pelaksanaan layanan ini akan diselenggarakan di Ruang Layan Bersama (Co Location) Gedung Keuangan Negara ManadoUntuk mewujudkan hal ini Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan berbagai pertemuan dengan instasi terkait seperti Kemenkeu Sulawesi Utara, Pemda, Perbankan, LKBB (Pegadaian dan PNM), Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil Kemenag  Provinsi Sulawesi Utara, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan Manado. Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE) DJPb merupakan wujud nyata atas komitmen Kementerian Keuangan untuk terus menumbuhkan bibit bibit baru para pelaku UMKM yang handal serta mampu mendorong inklusi keuangan UMKM guna mendorong debitur KUR dan Pembiayaan UMi untuk bisa naik kelas

Most Read

Artikel Terbaru

/