27C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

In Memoriam Dr Sinyo Harry Sarundajang

Oleh: Tommy Waworundeng

TIDAK ada duanya. Demikian ungkapan banyak orang, melihat perjalanan karir Sinyo Harry Sarundajang. Sinyo bukan pemimpin karbitan. Dalam tubuhnya, mengalir darah pamong praja. Ayahnya seorang camat dan opanya kepala desa.

Bakat itu, diperkuat oleh Sinyo lewat disiplin ilmu yang dilaluinya di perguruan tinggi. Setelah tamat SMA, ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Dilanjutkan di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Untag, Jakarta.

Tetapi masa kecil, Sinyo jalaninya dengan keras. Kendati lahir dari keluarga ekonomi mapan, Sinyo tidak dimanja dengan kepunyaan orang tua. Sebagai sulung dari dua adiknya (Yenny dan Rice), Sinyo sudah belajar hidup mandiri terpisah dari orang tua.

Ayahnya bernama Youtje Sarundajang, warga Tataaran Tondano. Ibunya Yulian Liow, warga Kawangkoan. Sinyo tidak lahir di rumah sakit. Sinyo lahir di Lepoh (kobong pece), Desa Talikuran Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, pada 16 Januari 1945. Kedua orang tuanya kemudian memberi nama dia, Sinyo Harry. Sinyo lahir di jaman pergolakan.

Di masa Sinyo dalam kandungan, ibunya berpindah-pindah dari lokasi penyingkiran yang satu ke lokasi penyingkiran yang lain. Sempat juga menyingkir di Gua Jepang Kawangkoan. Hampir sembilan bulan dalam kandungan, Sinyo nyaris tidak terawat baik. Ayahnya ketika Ia lahir, bertugas sebagai pasukan TNI Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Setelah Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, kondisi Indonesia termasuk Kawangkoan mulai membaik.

Walau tidak lagi hidup di pengungsian, tetapi ketika kecil, Sinyo mulai belajar hidup mandiri. Tahun 1957, ia dikirim orang tuanya belajar di Sekolah Rakyat Kotamobagu. Di Kotamobagu, ia tinggal bersama kakek dan neneknya.

Kakek Sinyo bernama Hendrik Sarundajang, lahir di Tataaran 9 Januari 1897 dan meninggal di Kotamobagu 5 April 1983. Sedangkan neneknya Margaretha Mamuaja, lahir di Tataaran 25 Juni 1899 dan meninggal di Kotamobagu 11 Juli 1986. Mereka memiliki 9 (sembilan) orang anak. Keluarga ini datang ke Kotamobagu tahun 1928. Saat itu masih 3 orang anak yaitu Jootje (ayah dari Sinyo), Frits, dan Wim Sarundajang.

Selain mendapat pendidikan formal di bangku sekolah, Sinyo lebih banyak mendapat didikan dari kakeknya. Terutama didikan sebagai pemimpin pluralis.

Kakeknya dipilih menjadi Kepala Desa (Sangadi) di Kotamobagu tahun 1933-1935. Ketika itu kerajaan Bolmong diperintah oleh raja Cornelius Manoppo, dan Kotamobagu merupakan sebuah desa, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kakeknya tahu menempatkan diri di tanah orang. Kakeknya menjadi garam dan terang. Ia yang mengajarkan masyarakat di sana soal bercocok tanam, khususnya teknologi membajak sawa menggunakan hewan sapi. Karena itu masyarakat Desa Kotamobagu memilihnya menjadi pemimpin. Kendati kakeknya warga minoritas, satu-satunya Kristen dan suku Minahasa. Kakeknya menjadi pemimpin yang pluralis. Sinyo banyak belajar dari kakeknya, bagaimana menjadi pemimpin masyarakat majemuk.

Tidak sampai tamat SR, Sinyo kembali ke Minahasa. Ia melanjutkan sekolah dasarnya di SR Tomohon (1959). Selama di Tomohon, Sinyo tinggal di rumah Ds AZR Wenas, yang masih keluarga dekat Sinyo. Sinyo juga sempat tinggal di keluarga Herman Wenas. Herman merupakan Mayor Minahasa.

Saat itu Domeni Wenas lagi menjabat Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (1942-1967). Sinyo banyak mendapat didikan dari Ds Wenas yang merupakan pemimpin yang disegani GMIM, masyarakat Minahasa, dan bahkan masyarakat Sulawesi Utara. Pendidikan dasar Sinyo, lebih banyak dipengaruhi didikan kakeknya di Kotamobagu dan Pdt AZR Wenas.

Tamat SR, ia melanjutkan studi di SMP Kristen Kawangkoan (1960) dan tamat SMA Negeri Kawangkoan (1964). Semasa SR, SMP, dan SMA, Sinyo selalu juara di kelas. Bahkan setiap ada lomba deklamasi, baca puisi, dan pidato, Sinyo selalu menjadi pemenangnya. Sejak kecil, Sinyo sudah terbiasa berdiri dan berorasi di depan banyak orang. Kharisma seorang pemimpin, sudah terlihat sejak di bangku sekolah. Ketika tampil di depan kelas, Sinyo selalu penuh percaya diri. Wajahnya yang tampan dengan kulit yang budo serta tatapan yang tajam, membuat Sinyo selalu menguasai audience. Apalagi didukung dengan cara berpakaiannya yang neces (rapi bersih) dan rambut yang tebal, membuat teman-teman kelasnya selalu terpana.

Karena mengalir darah pamong praja dalam dirinya (ayah camat dan kakek kepala desa), menginjak remaja, Sinyo memilih bangku kuliah yang memperkuat bakat kepamongprajaannya. Saat itu ayahnya sudah menjadi camat. Sempat menjadi Camat Tompaso Baru, Camat Kawangkoan, dan Camat Sonder. Sinyo memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi Manado. Empat tahun di Unsrat (1968), Sinyo melanjutkan di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Untag, Jakarta.

Sinyo merencanakan dengan baik perjalanan hidupnya. Setelah memastikan masa depannya terjamin dengan berbagai pendidikan yang dilaluinya, Sinyo berpikir untuk berkeluarga. Saat itu usianya 24 tahun, usia yang pas untuk menikah. Tepatnya 17 Juni 1969, Sinyo menikahi wanita pujaan hatinya. Gadis belia yang merupakan bunga desa di Kolongan Atas Sonder ini, bernama Deetje Laoh Tambuwun.

Pernikahan mereka, dikaruniai lima buah hati. Yaitu anak tertua Steven J Sarundajang (Ivan), Vanda D Sarundajang, Fabian R Sarundajang, Eva C Sarundajang, dan Shinta Sarundajang.
Baru enam bulan menikah, Sinyo melamar jadi PNS dan ia langsung diterima. Ia menjadi pegawai negeri sipil pada 1 Januari 1970, dan langsung menjalankan tugas di kantor gubernur. Di tahun yang sama juga (1970), ia meraih S1 di Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan, Untag, Jakarta.

Putra terbaik Sulawesi Utara ini, merupakan yang paling lama pengabdiannya bagi bangsa dan negara. Terhitung Januari 2015 ini, Sinyo sudah 45 tahun menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Bahkan sejak Januari 1970 sampai Januari 2015, tidak pernah tanpa jabatan (non job). Itu artinya jika saat ini usia Sinyo 70 tahun, berarti 64,3 persen atau 37 ribu jam atau lebih dari separuh hidupnya, dia abdikan untuk bangsa ini, lebih khusus lagi demi kesejahteraan rakyat Sulawesi Utara.

Bahkan sebelum itu, di usia belia (25 tahun), Sinyo sudah menjadi pegawai Dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Sam Ratulangi Manado dengan mata kuliah Ilmu Politik.
Kemudian tahun 1974, Dosen di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado dengan mata kuliah Administrasi Negara.

Karir birokrat Sinyo bukan karbitan. Ia memiliki basic disiplin ilmu yang kuat, sehingga di jajaran PNS baru di Pemprov, Sinyo paling menonjol. Tak heran tahun 1974, Gubernur saat itu Jenderal, sapaan akrab Hein Victor Worang, melirik pegawai muda ini untuk diberikan tanggungjawab besar sebagai Kepala Direktorat Keamanan dan Politik pada Direktorat Sospol Dati I Sulut.

Worang melihat ada potensi besar dalam diri Sinyo, karena itu pada 1975, Gubernur Worang mengirim Sinyo untuk mengikuti tugas belajar mendalami Administrasi Teritorial di Institute International Administration Publique Francaise, Perancis. Di Perancis, Sinyo menjadi lulusan terbaik dan mengalahkan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain. Bahkan di Perancis, Sinyo menerima penghargaan Certificate Asseduite Cours de Perfectionmeet du Francais Universite de Nice.

Sekembali dari Perancis, tahun 1976, Sinyo menjadi konseptor Gubernur Worang. Sinyo yang selalu menyusun pidato Worang. Walau pun sering dimarahi Worang, tetapi Sinyo sangat disayangi oleh Gubernur Worang. Karena itu Sinyo juga banyak belajar dari sang Jenderal.
Worang kemudian memberikan kepercayaan yang lebih besar, menjadi Kepala Biro Pemerintahan Umum Kantor Gubernur. Ia bertugas dari tahun 1977-1978. Sinyo mencatat sejarah menjadi pejabat eselon II di usia yang masih sangat muda 32 tahun.

Lebih hebat lagi, di usia yang masih 33 tahun (1978), Sinyo sudah mencapai karir birokrat tertinggi. Ia ditunjuk oleh Gubernur Worang menjadi Pj Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten atau Sekwilda Kabupaten Minahasa. Saat itu Minahasa belum dimekarkan, terbentang dari Likupang sampai Poigar. Tahun 1981, Kepala Biro Penyelenggaran Pemilu Provinsi Sulawesi Utara.

Tahun 1983, diangkat menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa. Sinyo menjadi Sekda sampai 1986. Bahkan ayahnya saat itu harus memberi hormat ketika ketemu di saat dinas. Tetapi di rumah, Sinyo harus tunduk. Karena saat ayahnya menjadi Camat, Sinyo atasannya sebagai Sekwilda.

Sepanjang sejarah, belum pernah ada pejabat yang menjadi sekretaris daerah di usia yang masih 33 tahun. Ayah Sinyo bahkan yang saat itu menjabat camat, tidak percaya melihat anaknya dilantik oleh Gubernur Worang menjadi Sekwilda. Ayahnya bahkan tidak terima diperintah oleh anaknya. ‘’Anak spanggal sudah menjadi sekda,’’ kata ayah Sinyo saat kaget melihat anaknya dilantik. Dan memang, saat Sinyo menjadi Sekda, semua bawahannya lebih tua dari Sinyo.

Tetapi di dalam lubuk hati paling dalam, ayahnya sangat bangga. Apalagi ibunya, yang selalu membanggakan hasil jerih payahnya menyekolahkan Sinyo. Kisah anak Sekda dan ayah camat ini, belum pernah ada dalam sejarah.

Di usia 41 tahun, ia dipromosikan untuk mempersiapkan Bitung dari kecamatan menjadi Kota Administratif. Tahun 1986, Sinyo menjadi Wali Kota Kota Administratif Bitung, kemudian 1990 Pj. Wali Kotamadya Bitung, dan 1991-2000 menjadi Wali Kota Bitung.

Bitung kemudian menjadi pilot projek nasional kota administratif pertama di Indonesia. Sinyo menjadi Wali Kota Bitung terlama (14 tahun) tiga periode dari 1986 sampai 2000. Di masa itu Ia mengikuti Sespanas (1986) dan Terpadnas (1988).

Sejak tahun 1987 aktif mengikuti kegiatan dari International Union of Local Authorities (IULA) seperti di Roma tahun 1987, Perth tahun 1989, Belgia tahun 1989, Washington DC tahun 1990, Toronto tahun 1993 dan Jakarta tahun 1995.

Berbagai sertifikat pendidikan seperti Development Administration, Group School of Public Policy Birmingham University, Inggris pada tahun 1994, Sertifikat Institute for Housing and Urban Development Studies Rotterdam, Nederland, tahun 1994, Sertifikat Executive Program ini Health Finance and Managed Care, di University of California, Amerika Serikat tahun 1996 diperolehnya.

Patut diapresiasi, di masa itu, Sinyo sudah menulis empat buah buku berjudul: 1) Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, 2) Arus Balik Pemerintahan Pusat ke Daerah, diterbitkan oleh Sinar Harapan, 3) Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalannya serta Buku Sistem Pemerintahan Daerah.

DAMAIKAN MALUKU
SELESAI tugasnya di Bitung, tahun 2001 ia ditarik pemerintah pusat untuk memegang posisi orang nomor tiga di Kementerian Dalam Negeri (Inspektur Jenderal/Irjen Depdagri).
Saat itu kondisi Indonesia bergejolak. Bangsa ini dalam masa transisi, peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis (orde baru ke era reformasi). Reformasi di segala bidang, menyebabkan gejolak politik di mana-mana. Pendidikan dan budaya bangsa butuh waktu untuk menerima sistem demokrasi yang bebas bertanggungjawab.

Tak jarang rakyat jadi korban dari kepentingan politik kelompok tertentu. Rakyat mudah diprovokasi. Rakyat belum bisa menerima kekalahan dalam berdemokrasi. Tahun 2001, terjadi gesekan di masyarakat, yang berujung konflik horisontal di beberapa daerah. Masalah kepentingan politik, dibawa ke ranah suku agama ras dan antar golongan.

Akibatnya, pecah kerusuhan di Provinsi Maluku Utara yang merembet ke Provinsi Maluku. Kemudian merembet juga ke Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Jika tidak dicegah, kerusuhan ini akan merembet ke daerah-daerah lain. Presiden RI Megawati Soekarno Putri, kesulitan mencari pejabatnya di pusat untuk dikirim menjadi Pjs Gubernur sekaligus penguasa darurat sipil di Provinsi Maluku Utara. Menko Kesra saat itu dijabat HM Jusuf Kalla.

Kerusuhan mulai merembet ke daerah lain. Dendam telah tertanam dalam diri masyarakat yang keluarga mereka jadi korban. Bahkan militer dan kepolisian saat itu, mulai terseret. Sulit lagi menjadi penengah. Tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Kepercayaan masyarakat kepada aparat telah hilang. Terjadi main hakim sendiri.

Presiden Megawati menyusur seluruh pembantunya dalam Kabinet Gotong Royong, berdoa sambil mencari siapa yang berani dan mau ditugaskan sebagai Pjs Gubernur di daerah kerusuhan. Kerusuhan harus dihentikan. Jika tidak, akan menyebar ke seluruh Indonesia dan mengancam disintegrasi bangsa. Konflik itu telah menelan korban tewas lebih dari 2.000 orang di Maluku Utara dan 5.000 orang di Maluku.

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno kemudian menemukan seorang mutiara dari Timur. Ia yang kemudian dijuluki oleh umat Muslim Maluku Utaran sebagai Khalifah. Begitu juga bagi umat Kristen Maluku, dijuluki Malaikat Kecil.

Mutiara itu bernama Sinyo Harry Sarundajang. Mendagri membawa Sinyo ke Istana untuk menghadap Presiden Megawati dan Menko Kesra HM Jusuf Kalla serta sejumlah menteri, pejabat tinggi negara, panglima TNI dan Kapolri.

Tahun 2001, Megawati melalui Mendagri Hari Sabarno, menugaskan Sinyo berangkat ke Provinsi Maluku Utara. Saat tiba di Ternate, Sinyo sempat diuji dan ditolak tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pada malam pertama, ia disambut ledakan bom dahsyat di pintu masuk penginapan. Jarak pusat ledakan dengan kamar tidur hanya sekitar 25 meter. Bom itu tidak membuat Sinyo kembali ke daerahnya. Sinyo bertekad, harus menyelesaikan tugas mulia yang diberikan Presiden Megawati.

Sinyo kemudian mulai melakukan pendekatan kemanusiaan untuk merebut hati nurani masyarakat. Sinyo menemui seluruh pemimpin dan tokoh masyarakat, termasuk para alim ulama, meminta mereka menyampaikan apa saja yang selama ini menjadi unek-unek, termasuk meminta mereka menyampaikan berbagai problem strategis.

Sinyo juga mendatangi rumah-rumah para pemimpin masyarakat Maluku Utara. Mereka kaget karena waktu itu Sinyo tidak muncul secara formal dari depan rumah. Ia tiba-tiba sudah masuk ke dapur dari arah belakang rumah. Sebelum bercakap dengan tuan rumah, Sinyo terlebih dulu meminta segelas air minum dan meminumnya. Itu untuk menunjukkan bahwa Sinyo mempercayai mereka.

Esoknya lagi, semua koran dan radio lokal memberitakan, Khalifah Sarundajang mendatangi rumah-rumah para ustadz dan pemimpin masyarakat. Safari dari rumah ke rumah ini dilakukan Sarundajang untuk meyakinkan bahwa ia sungguh-sungguh menginginkan perdamaian tercipta di sana. Pada kesempatan itu, terjadilah percakapan dari hati ke hati.

Langkah-langkah ini ternyata mampu membuat mereka percaya pada niat baik pemerintah. Pemimpin umat Muslim Muhammad Atamimi yang juga Direktur Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), dan Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Protestan Ambon Pdt Dr Henderiks, serta Uskup Diosis Amboina Mgr Mandagie mengaku, sulit melupakan jasa Sarundajang.
Setelah semua sekat-sekat mencair, Sinyo mempertemukan para pemimpin kedua komunitas yang bertikai ke dalam berbagai diskusi.

Dari situ lahir sejumlah kesepakatan bahwa mereka ingin berdamai total. Musuh-musuh Sinyo waktu itu, kini menjadi teman. Bahkan Panglima Laskar Jihad Djafar Umar Thalib dan Muhammad Atamimi beberapa kali datang ke Manado untuk menghadiri hajatan Sarundajang.

Sukses di Ternate dan daerah lain di Provinsi Maluku Utara, Presiden Megawati kembali menugaskan Sinyo untuk menjadi Gubernur dan penguasa darurat sipil di Provinsi Maluku. Masyarakat Ambon menerima Sinyo. Dan Sinyo kembali berhasil mendamaikan Ambon dan sekitarnya.

Sinyo tak hanya sukses menyelesaikan konflik horisontal di dalam negeri, tetapi juga berhasil menyelesaikan Perundingan Lintas Batas Malaysia-Indonesia dan Indonesia-Papua Nugini.
Tahun 2005 Sinyo menyelesaikan tugasnya sebagai Irjen Depdagri dengan berbagai kesuksesan mengatasi konflik dalam negeri dan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Mantan Staff Ahli Mendagri Bidang Strategis (2000) ini pun mendapat penghargaan dari Presiden RI Megawati yaitu BINTANG JASA UTAMA. Di masa Presiden SBY, ia juga diberi penghargaan BINTANG MAHAPUTERA UTAMA oleh Presiden.

GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA YANG DIPILIH LANGSUNG RAKYAT
PRESTASI gemilang selama di Depdagri dan keberhasilan mendamaikan konflik horisontal di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku, nama Sinyo Sarundajang langsung dikenal di mana-mana. Apalagi di tanah kelahirannya. Di saat memasuki usia pensiun, tahun 2005, Sinyo telah disurvei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara yang paling populer. Mayoritas masyarakat Sulut menginginkan Sinyo kembali ke kampung halamannya.

Pada tanggal 21 Juli 2005, untuk pertama kali dalam sejarah di Indonesia dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Sulawesi Utara menjadi percontohan daerah pertama di Indonesia yang menggelar Pilsung.
Sekitar 70 persen masyarakat memilih Sinyo sebagai Gubernur Sulut masa bhakti 2005 – 2010. Saat itu Sinyo berpasangan dengan Fredy Harry Sualang sebagai Wakil Gubernur. Hebatnya lagi, Sarundajang mengukir sejarah gubernur pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat.
– Gubernur Sarundajang memprioritaskan lebih dahulu pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Sarundajang memekarkan sejumlah wilayah. Pada tahun 2007, wilayah administrasi pemerintahan Sulawesi Utara bertambah 6 (enam) kabupaten/kota baru. Yakni Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolmong Utara, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. Pada 2008 ketambahan lagi 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sejak saat itu, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota. Pemekaran tersebut, membuat pembangunan maju pesat sampai di pelosok desa.
Di periode pertama kepemimpinannya juga, saat itu Indonesia sementara dilanda krisis ekonomi. Sejumlah provinsi tidak mampu bertahan. Hanya Sulawesi Utara yang mampu bertahan dari badai krismon yang melanda Indonesia bahkan negara-negara lain di Asia. Saat itu Sarundajang membuat cresprogram penanaman jagung dan berbagai iven internasional.

– Melalui pemilihan langsung, untuk kedua kalinya Sarundajang terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa bakti 2010-2015. Saat itu Sarundajang didampingi Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd.
– Tahun 2009 sampai 2010, Sarundajang juga sempat menjadi Pejabat Wali Kota Manado.

Sinyo memberikan inspirasi pentingnya pendidikan bagi generasi muda di daerah ini. Kendati Sinyo sudah berusia senja, apalagi sibuk dengan berbagai pekerjaan, ia tidak berhenti belajar. Ia masih melanjutkan kuliah S3 di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. Hasilnya, Sabtu 19 February 2011, Sinyo resmi menyandang gelar doktor dengan nilai sangat memuaskan (cum laude) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Saat itu Sinyo berhasil

mempertahankan disertasi mengenai studi pengembangan pemikiran Sam Ratulangi berjudul; ‘’Indonesia di Asia Pasifik dan Peranan Geostrategi Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Pasifik’’. Bertindak selaku promotor Sinyo adalah Prof. Dr. Ichlasul Amal, M.A., ko-promotor, Prof. Dr. Mochtar Mas’oed, dan Prof. dr. Burhan Magenda, M.A.

Sinyo mendapat dua gelar doktor. Karena pada Sabtu 14 Juli 2012, Sinyo menerima anugerah Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Maliki Ibrahim Malang. Gelar tersebut diberikan langsung Rektor Prof Dr Imam Suprayogo. Kalangan akademik menilai, perannya sebagai pemimpin yang mampu menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat yang majemuk.

BAWA SULUT MENDUNIA
SELAMA dua periode pemerintahan Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang, Sulawesi Utara mencapai kemajuan signifikan dan spektakuler di berbagai bidang. Pemimpin brilian dan visioner ini, melakukan berbagai gebrakan. Antara lain, menjadikan daerah Nyiur Melambai sebagai pusat pelaksanaan MICE (meeting, incentive, conference, exhibitions), setelah Jakarta dan Bali.

Banyak event MICE yang dilaksanakan Sarundajang di daerah ini, yang membuat Sulut mendunia. Antara lain:
1. World Ocean Conference (WOC) 2009
2. Coral Triangle Initiative Summit (CTI Sumit) 2009
3. Sail Bunaken 2009
4. ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011
5. 19th Biennial General Conference of Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC) 2011
6. ASEAN Economic Ministers (AEM) 2011
7. Global Christian Forum (GCF) 2011
8. Pacific Partnership 2012
9. ASEAN Tourism Forum (ATF) 2012
10. Colombo Plan Consultative Meeting (CCM) 2012
11. 3rd Asia Pacific Choir Games 2013
12. World Coral Reef Conference (WCRC) 2014

1. World Ocean Conference (WOC) dilaksanakan 11-15 Mei 2009. Kegiatan ini didukung dan sudah menjadi agenda resmi PBB, UNEP, UN-Habitat, UNDP, Global Forum on Oceans, Coasts and Islands, UNICPOLOS, UNESCO, dan lembaga-lembaga internasional seperti WWF, NOAA, dan IPCC. Saat itu 121 negara di seluruh dunia hadir.

2. Coral Triangle Initiative Summit (CTI Sumit)
Hampir bersamaan, dilaksanakan juga CTI Summit. Acara ini dihadiri enam kepala negara/kepala pemerintahan yakni Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, PM Papua Nugini Michael Somare, PM Kepulauan Solomon Derek Sikua, PM Malaysia Najib Razak, dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir juga para pejabat tinggi utusan khusus Presiden Amerika Serikat.

3. Sail Bunaken 2009
Pada tanggal 12 – 19 Agustus 2009, 10 ribu pelaut dunia membanjiri Daerah Nyiur Melambai.
Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengirimkan kapal induknya USS George Washington dan 4 kapal perang lainnya. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) AS tiga hari tinggal di Manado.
Sebanyak 33 negara partisipan Sail Bunaken 2009, 15 negara menyertakan kapal perangnya. TNI AL mencatat, Sail Bunaken diikuti 37 kapal perang, 2 Tall ships, 1 kapal CW Australia, 2 flight pesawat TNI AU, 2 skuadron pesawat udara maritim TNI AL, 13 kapal pemerintah, 30 kapal pelayaran rakyat, dan 163 yacht dari berbagai negara.
Bersamaan dengan Sail Bunaken, dilakukan The Most Scuba Diving Simultaneously, penyelaman bersama, yang melibatkan 2.486 Divers. Kegiatan ini memecahkan rekor dunia, tercatat di Guiness Book Record. Mematahkan rekor dunia sebelumnya di Maldives dengan 984 penyelam.

4. ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) 2011
ARF DiREx yang diselenggarakan pada 14 – 19 Maret 2011 di Manado, dihadiri 27 negara. 27 negara melakukan latihan sinergitas inter-instansi pada tataran operasional PB dan terwujudnya mekanise manajemen penanggulangan bencana dengan pelibatan multi nasional.
5. ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-43 yang dilaksanakan pada 9-13 Agustus 2011, dihadiri 18 menteri ekonomi dari 18 negara anggota. Dihadiri sekitar 500 tamu dari manca negara.

6. Pacific Partnership
Pacific Partnership dihadiri Kapal United State Navy Ship (USNS) Mercy. Pacific Partnership 2012 merupakan misi bantuan kemanusiaan dan kemasyarakatan yang dilakukan US NAVY dan negara-negara mitra, bersama NGO di wilayah Asia Pasifik. Negara-negara partisipan yang hadir Australia, Canada, Chile, Jepang, Malaysia, Peru, Belanda, New Zealand, Singapura, Korea, Thailand.

7. ASEAN Tourism Forum (ATF) 2012
ASEAN Tourism Forum 2012 dilaksanakan di Sulawesi Utara pada 8 sampai 10 Januari 2012.
ASEAN Tourism Forum 2012 merupakan yang pertama dalam rangkaian acara tahunan agenda industri pariwisata global. Ada sekitar 1.400 peserta hadir dalam acara ini, terdiri dari 400 buyers dan 900 sellers dari seluruh negara ASEAN, serta 100 media internasional.
Selain dihadiri delegasi dari negara anggota ASEAN, forum ini juga diikuti wakil dari ASEANTA (ASEAN Travel Agents Association), SEATGA (Southeast Asia Tourist Guide Association), AJC (ASEAN Japan Centre), AKC (ASEAN Korea Centre), dan ACC (ASEAN China Centre).

8. 3rd Asia Pacific Choir Games
Lomba paduan suara se-Asia Pasifik ini dilaksanakan mulai 8-18 Oktober 2013. Apalagi Sulut merupakan daerah paling banyak paduan suara di dunia. Sulut gudangnya paduan suara berkualitas di jagad ini.

9. World Coral Reef Conference (WCRC) 2014
Pada tanggal 16 Mei 2014, Sulawesi Utara kembali menjadi tuan rumah pertemuan global pertama di dunia terkait pengelolaan terumbu karang, yaitu World Coral Reef Conference (WCRC) 2014. Pertemuan ini dihadiri 200 peserta dari 100 negara yang mewakili unsur pemerintah, organisasi regional dan internasional, LSM, serta para ilmuwan dan akademisi. Penyelenggaraan konferensi ini merupakan respon atas rusaknya terumbu karang secara global, yang menarik perhatian para pemimpin dunia untuk berperan serta dalam penanganannya.

– Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, membuat daerah yang dipimpinnya ini aman. Semua umat hidup rukun dan damai serta saling hargai menghargai. Sarundajang ikut memberikan contoh kehidupan yang harmonis serta mengikat tali silahturahmi, antara lain lewat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan semua agama. Tiap Natal dan Idul Fitri, selalu saling mengunjungi.
– Selain modal aman, Sulut juga dipercayai investor, karena pemerintahannya yang bersih. Slogan Membangun Tanpa Korupsi, dijabarkan dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Contoh yang baik yang diberikan Gubernur, membuat semua yang di bawahnya mengikuti apa yang dilakukan pemimpin. Salah satu bukti hasil pemerintahan yang bersih, Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Keberhasilan di atas, terjadi transformasi di Sulawesi Utara.

– Hasilnya: PAD, PDRB, PE, APBD, Dana Dekonsentrasi meningkat. PDRB perkapita Sulut meningkat dari Rp9,95 juta pada 2006, menjadi Rp22,62 juta pada 2013 (setara USD 3 ribu per tahun). Peningkatannya lebih dari 100 persen.

– APBD Sulut pada 2005 baru Rp464 miliar, menjadi Rp2,3 triliun di 2014, dan Rp2,5 triliun pada 2015. Meningkat empat kali lipat dibandingkan APBD tahun 2005.

– Pendapatan Asli Daerah sembilan tahun lalu hanya 100 miliar, kini mencapai 1 triliun. Kalau mengikuti pertumbuhan normalnya, butuh 20 tahun baru bisa capai 1 triliun. Visioner dan briliannya Sarundajang, membuat PAD melonjak drastis.

– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara peringkat dua di Indonesia, setelah Provinsi DKI Jakarta.
– Tingkat kemiskinan terendah
– Angka buta huruf paling rendah se-Indonesia
– Jumlah orang (wisatawan dan pebisnis) yang keluar masuk bandara Sam Ratulangi, meningkat.
– Jumlah pesawat dan jadwal penerbangan meningkat
– Secara makro, Sulawesi Utara terjadi transformasi dari pertanian ke PHR (Perdagangan Hotel dan Restoran)
– Hingga 2009, kontribusi pertanian mendominasi PDRB. Sejak tahun 2010, PHR memberi kontribusi terbesar bagi PDRB Sulut.

SIAPKAN FONDASI MASA DEPAN SULUT
DALAM posisinya di KTI, 10 tahun ke depan, Sulawesi Utara menjadi penggerak dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di Indonesia Timur (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua). Sulawesi Utara akan menjadi tempat transit penumpang dari Sulawesi, Maluku, dan Papua yang akan ke luar negeri dan sebaliknya penumpang dari luar negeri yang akan ke Indonesia Timur. Pelabuhan Bitung akan menjadi tempat bongkar muat barang atau komoditi dari Sulawesi, Maluku, Papua yang akan diekspor ke Asia Timur dan Pasifik. Atau sebaliknya barang impor dari negara-negara tadi ke Indonesia Timur. Ini juga ditunjang lewat program MP3EI yang akan membangun rel kereta api trans Sulawesi. Juga pembangunan bandara-bandara perintis dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur yang berfungsi sebagai feeder bagi Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Bitung.

– Pada tahun 1936 Sam Ratulangi memperkirakan, 100 tahun ke depan (sekitar tahun 2025), ekonomi dunia akan berpindah dari Atlantik (Eropa dan pantai Timur Amerika) ke Pasifik (Asia Timur dan Pantai Barat Amerika). Indonesia dan Sulawesi Utara harus mengambil peran. Pandangan Sam Ratulangi itu, direalisasikan oleh Sinyo Harry Sarundajang secara nyata.

– Pada dua periode kepemimpinannya atau 10 tahun memasuki 100 tahun ramalan Sam Ratulangi, Sarundajang meletakkan fondasi yang kuat bagi Sulawesi Utara agar tidak menjadi penonton di era Pasifik, era persaingan regional dan global yang makin kompetitif.

– Yaitu dengan meningkatkan daya saing, keunggulan dan kesejahteraan, dengan tetap berlandaskan pada bingkai budaya warisan leluhur. Antara lain, dengan pembangunan infrastruktur jalan tol Manado-Bitung, pelebaran jalan Manado-Tomohon, ring road satu dua dan tiga, Boulevard satu dan dua, jembatan Soekarno, Bandara Udara Sam Ratulangi, Bitung Internasional Hub Port, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung. Semua proyek infrastruktur ini akan membuat Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan Tomohon, menyatu dan membentuk metropolitan yang menjadi sumber dan penggerak ekonomi di Sulut, bahkan di Indonesia Timur.

– Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, pengembangan industri perikanan, dan industri perkapalan di Bitung akan menjadi motor baru dan sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulut. Di bawah payung MP3EI dan program percepatan pembangunan di provinsi-provinsi kepulauan serta pembangunan kawasan perbatasan, Sulut akan memasuki fase ekonomi baru. Yakni makin kuat dan besar peranan sektor industri bagi pembentukan PDRB. Dengan skenario yang moderat, percepatan pembangunan di kawasan KEK Bitung, industri perikanan dan industri perkapalan, akan memberi kontribusi lebih dari 25% pada PDRB Sulut. Pada saat itu, ekonomi Sulut mengalami transformasi kedua, atau fase ketiga. Tahun 2010 bertransformasi dari sektor pertanian ke PHR, khususnya pariwisata. Sekira 10 tahun lagi, tahun 2025, ekonomi Sulut sudah dominan digerakkan oleh sektor industri.

Pada saat itu, penduduk Sulut diperkirakan mencapai 2,6 juta jiwa yang 70% merupakan kelas menengah, dengan pendapatan rata-rata US$5.000/per kapita.
PDRB atas dasar harga berlaku, meningkat lebih dari lima kali lipat, mencapai kisaran 70 triliun. PDRB saat ini (triwulan II 2014) mencapai Rp14,54 triliun, naik dua kali lipat dibanding tahun 2008 Rp8,32 triliun.
Potensi PAD mendekati Rp5 triliun
APBD bertengger di kisaran Rp10-15 triliun
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai doble digit. Dari 7,54% tahun 2013, pada tahun 2025 bisa tumbuh hingga 10%.
Apalagi Sulawesi Utara sudah terbagi tiga daerah tingkat I (Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Bolmong Raya, dan Provinsi Nusa Utara). Akan terjadi lompatan kemajuan yang luar biasa.

TUGAS DIPLOMAT
Belum lama selesaikan jabatan Gubernur Sulut di periode kedua, Dr SH Sarundajang kembali mendapat kepercayaan besar. Kali ini kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden percayakan SHS menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Republik Filipina merangkap Kepulauan Marshall dan Palau. Presiden Jokowi melantik SHS bersama 16 Duta Besar lainnya di Istana Negara, Selasa 20 February 2018.
Diangkatnya SHS menjadi Dubes Filipina, memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Khususnya yang berada dalam wilayah perbatasan. Karena saat ini isu daerah perbatasan sangat mengganggu keamanan negara. Seperti ketegangan antara RI dan RRT. Apalagi SHS sangat dekat dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Indonesia juga aman dari ancaman ISIS dari Mindanao Selatan. Duet Duterte dan SHS ini bisa menumpas ISIS di Mindanao. Tidak sedikit juga nelayan Indonesia yang disandera ISIS, berhasil dibebaskan oleh SHS dengan bantuan militer yang ditugaskan Presiden Duterte. Sebanyak enam sandera berhasil dipulangkan Sarundajang. (*)

Artikel Terbaru