33.4 C
Manado
Kamis, 11 Agustus 2022

Potensi Tidak Salur 112,47 Miliar, Hati-Hati Batas Rekam Kontrak DAK Fisik

Oleh: Dicky Z Iman
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II b)
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Utara

BULAN Juli merupakan bulan Laporan Semesteran bagi kebanyakan instansi pemerintah. Berbeda di dunia penyaluran DAK Fisik, bulan Juli tahun ini merupakan bulan terakhir penginputan data Kontrak di aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

OMSPAN merupakan aplikasi wajib bagi penyaluran DAK Fisik. Bulan ini Pemerintah Daerah diharuskan berjibaku dengan persyaratan penyaluran yang harus direkam sampai dengan 21 Juli 2022 termasuk data Kontrak.

Persyaratan DAK Fisik antara lain Perda APBD 2022, Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021, Laporan Hasil Review (LHR) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah) TA 2021, Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian/Lembaga Teknis, Daftar Kontrak Kegiatan, dan Laporan Sisa DAK Fisik Tahun 2021. Perekaman ini sebenarnya sudah dapat dilakukan mulai bulan Maret lalu, namun kebanyakan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk tiap Sub Bidangnya dalam DAK Fisik.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Beberapa Kontrak telah berhasil di rekam dan disetujui untuk menjadi dasar pelaksanaan DAK Fisik dan sebagian yang lain masih menunggu penandatanganan Kontrak. Hal ini harus segera dikejar oleh Pemerintah Daerah, mengingat DAK Fisik Tahun lalu menjadi pelajaran yang berharga di Sulawesi Utara karena hanya salur sebesar 93,2% dari Kontrak atau senilai 1,299 Triliun dari kontrak yang didaftarkan sebesar 1,394 Triliun.

Dalam prosesnya, nilai pagu DAK Fisik bukanlah nilai yang dapat dikontrakan seluruhnya, namun setelah melalui tahapan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, nilai yang dapat dikontrakan adalah sebesar nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Teknis sampai dengan, pada tahun ini, perubahan terakhir 14 Maret lalu.

Dan Nilai Kontrak adalah Nilai maksimal yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan BAST yang diterima sebagai salah satu syarat salur. Dari proses tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Pagu DAK Fisik yang berpotensi tidak dapat disalurkan dari APBN adalah selisih antara nilai Pagu dan nilai Rencana Kegiatan, atau selisih antara nilai Pagu dan nilai Kontrak dengan status Disetujui Pemda, yaitu status proses akhir perekaman kontrak di Pemda pada OMSPAN.

Data DAK Fisik beberapa tahun ke belakang, dari mulai 2017 sampai dengan 2020, realisasi penyaluran Sulut dapat melebihi realisasi penyaluran DAK Fisik Nasional (seperti terlihat dalam grafik di samping). Namun berbalik di tahun lalu, 2021, dimana Sulut hanya dapat menyalurkan 87,55% dari Pagu. Sedangkan penyaluran Nasional mencapai 89,66%. Jika di peringkat, Sulut hanya mendapatkan urutan 27 dari 34 Provinsi yang menyalurkan DAK Fisik jika membandingkan Penyaluran dengan nilai Pagu.

Namun tidak “fair” rasanya jika penyaluran dibandingkan dengan pagu, karena yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara maksimal adalah sebesar Kontrak. Dan Jika penyaluran DAK Fisik di Sulut dibandingkan dengan Kontraknya, maka didapat penyaluran mencapai 93,2%, atau senilai 1,299 Triliun dari kontrak yang didaftarkan sebesar 1,394 Triliun. Ini berarti 94,81 Miliar Rupiah tidak berhasil salur dari APBN untuk membayarkan Kontrak yang dilakukan oleh Pemda kepada penyedia Barang dan Jasa.

Di lain sisi, penyedia Barang dan Jasa tersebut tetap harus diselesaikan (dibayar) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga pembayaran ini dibebankan ke APBD. Ya, APBD Regional Sulut telah dibebani 94,81 Miliar Tahun lalu yang seharusnya dapat dibayarkan melalui penyaluran DAK Fisik dari APBN.

Mundur ke tahun 2020, dimana tahun pertama COVID-19 di Indonesia, pada tahun itu ada relaksasi yang dapat mengakselerasi penyaluran hingga sampai akhir tahun 2020 tercapai 95,38% penyaluran jika dibandingkan dengan pagu dan 99,87% penyaluran jika dibandingkan dengan kontrak. Nilai ini masih menyisakan beban APBD Regional sebesar 1,69 Miliar Rupiah untuk penyelesaian kontrak tahun 2020.

Lalu jika kita mundurkan prosesnya lagi, untuk mengetahui berapa persen nilai Rencana Kegiatan yang berhasil di kontrakan pada tahun 2021 lalu, maka didapat angka 94,06%. Tidak semua nilai Rencana Kegiatan yang disepakati berhasil dikontrakan di Sulut atau setara 87,97 Miliar. Hal ini bisa berarti dua hal, pertama tidak berhasil dikontrakan karena tidak ada penyedia barang dan jasa yang layak/mampu/sesuai, atau kedua adalah adanya efisiensi sehingga dengan nilai yang sama mendapatkan output yang sama dengan Rencana Kegiatan. Namun jelas senilai 87,97 Miliar di tahun 2021 tidak disalurkan karena tidak dikontrakan oleh Pemda di Sulut.

Mundur lagi ke proses antara Pagu dan Rencana Kegiatan. Pada tahun 2021, tidak seluruh nilai Pagu menjadi nilai Rencana Kegiatan. Jika diprosentasekan hanya mencapai 99,87% dari nilai Pagu yang dapat menjadi Rencana Kegiatan, atau senilai 1,98 Miliar Rupiah yang semakin mengurangi nilai prosentase penyaluran terhadap pagu DAK Fisik di Sulut. Sehingga secara total, nilai Pagu yang tidak dapat disalurkan dari berbagai tahap adalah sebagai berikut, Pagu yang tidak di RK-kan senilai 1,98 Miliar, ditambah RK yang tidak di Kontrakan senilai 87,97 Miliar, ditambah Kontrak yang tidak disalurkan senilai 94,81 Miliar sehingga total Pagu yang tidak disalurkan adalah senilai 184,76 Miliar Rupiah.

 

TA Pagu RK Kontrak Salur Pagu-RK RK-Kontrak Kontrak-Salur Pagu-Salur
2020 1.404,68 1.396,48 1.341,45 1.339,76 8,20 99,42% 55,02 96,06% 1,69 99,87% 64,92 95,38%
2021 1.484,01 1.482,03 1.394,06 1.299,25 1,98 99,87% 87,97 94,06% 94,81 93,20% 184,76 87,55%

 

Dari setiap proses, dimulai nilai di Pagu, nilai di Rencana Kegiatan, nilai di Kontrak, sampai dengan nilai yang disalurkan terdapat sisa yang tidak dapat diproses sehingga secara akumulatif akan menyebabkan rendahnya nilai penyaluran jika dibandingkan dengan Pagu yang telah disediakan di APBN. Pada tahun 2020 sebesar 64,92 Miliar, dan pada tahun 2021 sebesar 184,76 Miliar.

Tahun ini, 2022, proses perekaman Kontrak berlangsung sampai dengan tanggal 21 Juli 2022. Hal yang sudah dapat kita perhatikan dalam proses penyaluran DAK Fisik adalah antara nilai Pagu dan nilai Rencana Kegiatan yang telah selesai di OMSPAN. Tahun ini, dari total pagu 1,758 Triliun hanya didapat nilai Rencana Kegiatan sebesar 1,645 Triliun sehingga menjadikan nilai sebesar 112,47 Miliar berpotensi tidak dapat disalurkan di Regional Sulut. Apabila diprosentasekan maka penyaluran DAK Fisik di Sulut berpotensi tidak akan lebih dari 93,6%, atau maksimal 93,6%, jika dan hanya jika, Kontrak dan Penyaluran bernilai sama dengan Rencana Kegiatan. Sampai dengan saat tulisan ini dibuat (19 Juli 2022 15.00 WITA), Kontrak yang telah direkam dengan status akhir di Pemda (Disetujui Pemda) adalah senilai 1,263 Triliun, atau 76,79% dari nilai Rencana Kegiatan dan akan terus bertambah sampai dengan akhir perekaman Kontrak tanggal 21 Juli 2022. Sedangkan realisasi penyaluran, dari Rekening Kas Umum Negara kepada Pemda telah mencapai 210,22 Miliar Rupiah atau baru 11,96% dari Pagu. Secara nasional, penyaluran DAK Fisik pada saat ini baru mencapai 14,94% (9,097 T / 60,874 T) yang menjadikan penyaluran di Sulut masih di bawah Nasional.

Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait di setiap proses DAK Fisik. Terlebih oleh Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan DAK Fisik di pemda. OPD diharapkan dapat memaksimalkan dan mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran DAK Fisik. Sangat disayangkan apabila dana yang sudah “disiapkan” di APBN, tidak tersalurkan dan termanfaatkan oleh dinas/OPD/SKPD pelaksana DAK Fisik sehingga efek yang diharapkan dari belanja APBN tidak optimal untuk masyarakat di Sulut.

Selain OPD, Koordinasi, Orkestrasi dari berbagai pihak di pemda menjadi kunci yang harus dijaga dalam memperlancar penyaluran DAK Fisik, termasuk pihak Inspektorat Daerah dalam hal reviu APIP dan BPKAD sebagai lini persetujuan dari proses DAK Fisik. Waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan persyaratan DAK Fisik, sekecil apapun harus dapat dioptimalkan, sampai injury time berakhirnya batas pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan perekaman kontrak, 21 Juli 2022.

Tentulah akan menjadi waktu yang cukup sibuk bagi Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pemenuhan dokumen persyaratan penyalurannya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya pemda dalam mengontrakkan keseluruhan atau sebagian Rencana Kegiatan yang ada, hal ini tentu saja akan menjadi suatu bahan evaluasi kedepannya khususnya dalam kontek perencanaan pengadaan yang ada pada Dinas/OPD/SKPD pemilik DAK Fisik. Dimana kedepannya pengoptimalan dana yang ada harus menjadi concern dan upaya yang nyata untuk memastikan dana yang telah disiapkan dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan sarana/prasarana yang ada guna mendukung kinerja pemda yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Penyaluran DAK Fisik secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler yang lebih banyak bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar dan DAK Fisik penugasan yang lebih bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2022, DAK Fisik Reguler mendapatkan alokasi dana (Rencana Kegiatan) lebih besar dibandingkan DAK Fisik Penugasan dengan perbandingan 81% dibanding 19%. Hal ini sejalan dengan Kebijakan DAK Fisik TA 2022 yang bertujuan mempertajam fokus kegiatan DAK dan peningkatan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah. Ini dilakukan untuk mempersiapkan penguatan integrasi pemanfaatan DAK Fisik dan penajaman penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional. Kondisi ini dibuat dengan tujuan pada beberapa tahun kedepan Pemerintah bisa berfokus untuk peningkatan pencapaian program prioritas nasional di daerah.

Hal ini yang akan memfokuskan alokasi DAK Fisik kepada jenis DAK Fisik penugasan yang pada tahun 2022 sudah ter simplifikasi menjadi 3 tema besar yang bersifat lintas bidang, yaitu Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM, Tematik terkait Food Estated dan Sentra Produksi Pangan, dan Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bukan tidak mungkin jumlah alokasi untuk DAK Fisik Reguler akan semakin berkurang atau bahkan tidak semua Pemda akan mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler dan lebih menitik beratkan pada peningkatan alokasi DAK Fisik penugasan yang sejalan dengan arah pembangunan prioritas nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan penggunaan DAK Fisik yang ada hingga saat ini, pada setiap Pemda harus mendapat perhatian dan pengawalan penuh sehingga, setidaknya, pemenuhan kebutuhan layanan dan infrastruktur dasar di daerah dapat terpenuhi dengan memanfaatkan dana alokasi yang ada.(*)

Oleh: Dicky Z Iman
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II b)
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Utara

BULAN Juli merupakan bulan Laporan Semesteran bagi kebanyakan instansi pemerintah. Berbeda di dunia penyaluran DAK Fisik, bulan Juli tahun ini merupakan bulan terakhir penginputan data Kontrak di aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

OMSPAN merupakan aplikasi wajib bagi penyaluran DAK Fisik. Bulan ini Pemerintah Daerah diharuskan berjibaku dengan persyaratan penyaluran yang harus direkam sampai dengan 21 Juli 2022 termasuk data Kontrak.

Persyaratan DAK Fisik antara lain Perda APBD 2022, Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2021, Laporan Hasil Review (LHR) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP, dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah) TA 2021, Rencana Kegiatan yang telah disetujui Kementerian/Lembaga Teknis, Daftar Kontrak Kegiatan, dan Laporan Sisa DAK Fisik Tahun 2021. Perekaman ini sebenarnya sudah dapat dilakukan mulai bulan Maret lalu, namun kebanyakan Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk tiap Sub Bidangnya dalam DAK Fisik.

Beberapa Kontrak telah berhasil di rekam dan disetujui untuk menjadi dasar pelaksanaan DAK Fisik dan sebagian yang lain masih menunggu penandatanganan Kontrak. Hal ini harus segera dikejar oleh Pemerintah Daerah, mengingat DAK Fisik Tahun lalu menjadi pelajaran yang berharga di Sulawesi Utara karena hanya salur sebesar 93,2% dari Kontrak atau senilai 1,299 Triliun dari kontrak yang didaftarkan sebesar 1,394 Triliun.

Dalam prosesnya, nilai pagu DAK Fisik bukanlah nilai yang dapat dikontrakan seluruhnya, namun setelah melalui tahapan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, nilai yang dapat dikontrakan adalah sebesar nilai Rencana Kegiatan yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga Teknis sampai dengan, pada tahun ini, perubahan terakhir 14 Maret lalu.

Dan Nilai Kontrak adalah Nilai maksimal yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan BAST yang diterima sebagai salah satu syarat salur. Dari proses tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Pagu DAK Fisik yang berpotensi tidak dapat disalurkan dari APBN adalah selisih antara nilai Pagu dan nilai Rencana Kegiatan, atau selisih antara nilai Pagu dan nilai Kontrak dengan status Disetujui Pemda, yaitu status proses akhir perekaman kontrak di Pemda pada OMSPAN.

Data DAK Fisik beberapa tahun ke belakang, dari mulai 2017 sampai dengan 2020, realisasi penyaluran Sulut dapat melebihi realisasi penyaluran DAK Fisik Nasional (seperti terlihat dalam grafik di samping). Namun berbalik di tahun lalu, 2021, dimana Sulut hanya dapat menyalurkan 87,55% dari Pagu. Sedangkan penyaluran Nasional mencapai 89,66%. Jika di peringkat, Sulut hanya mendapatkan urutan 27 dari 34 Provinsi yang menyalurkan DAK Fisik jika membandingkan Penyaluran dengan nilai Pagu.

Namun tidak “fair” rasanya jika penyaluran dibandingkan dengan pagu, karena yang dapat disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara maksimal adalah sebesar Kontrak. Dan Jika penyaluran DAK Fisik di Sulut dibandingkan dengan Kontraknya, maka didapat penyaluran mencapai 93,2%, atau senilai 1,299 Triliun dari kontrak yang didaftarkan sebesar 1,394 Triliun. Ini berarti 94,81 Miliar Rupiah tidak berhasil salur dari APBN untuk membayarkan Kontrak yang dilakukan oleh Pemda kepada penyedia Barang dan Jasa.

Di lain sisi, penyedia Barang dan Jasa tersebut tetap harus diselesaikan (dibayar) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan, sehingga pembayaran ini dibebankan ke APBD. Ya, APBD Regional Sulut telah dibebani 94,81 Miliar Tahun lalu yang seharusnya dapat dibayarkan melalui penyaluran DAK Fisik dari APBN.

Mundur ke tahun 2020, dimana tahun pertama COVID-19 di Indonesia, pada tahun itu ada relaksasi yang dapat mengakselerasi penyaluran hingga sampai akhir tahun 2020 tercapai 95,38% penyaluran jika dibandingkan dengan pagu dan 99,87% penyaluran jika dibandingkan dengan kontrak. Nilai ini masih menyisakan beban APBD Regional sebesar 1,69 Miliar Rupiah untuk penyelesaian kontrak tahun 2020.

Lalu jika kita mundurkan prosesnya lagi, untuk mengetahui berapa persen nilai Rencana Kegiatan yang berhasil di kontrakan pada tahun 2021 lalu, maka didapat angka 94,06%. Tidak semua nilai Rencana Kegiatan yang disepakati berhasil dikontrakan di Sulut atau setara 87,97 Miliar. Hal ini bisa berarti dua hal, pertama tidak berhasil dikontrakan karena tidak ada penyedia barang dan jasa yang layak/mampu/sesuai, atau kedua adalah adanya efisiensi sehingga dengan nilai yang sama mendapatkan output yang sama dengan Rencana Kegiatan. Namun jelas senilai 87,97 Miliar di tahun 2021 tidak disalurkan karena tidak dikontrakan oleh Pemda di Sulut.

Mundur lagi ke proses antara Pagu dan Rencana Kegiatan. Pada tahun 2021, tidak seluruh nilai Pagu menjadi nilai Rencana Kegiatan. Jika diprosentasekan hanya mencapai 99,87% dari nilai Pagu yang dapat menjadi Rencana Kegiatan, atau senilai 1,98 Miliar Rupiah yang semakin mengurangi nilai prosentase penyaluran terhadap pagu DAK Fisik di Sulut. Sehingga secara total, nilai Pagu yang tidak dapat disalurkan dari berbagai tahap adalah sebagai berikut, Pagu yang tidak di RK-kan senilai 1,98 Miliar, ditambah RK yang tidak di Kontrakan senilai 87,97 Miliar, ditambah Kontrak yang tidak disalurkan senilai 94,81 Miliar sehingga total Pagu yang tidak disalurkan adalah senilai 184,76 Miliar Rupiah.

 

TA Pagu RK Kontrak Salur Pagu-RK RK-Kontrak Kontrak-Salur Pagu-Salur
2020 1.404,68 1.396,48 1.341,45 1.339,76 8,20 99,42% 55,02 96,06% 1,69 99,87% 64,92 95,38%
2021 1.484,01 1.482,03 1.394,06 1.299,25 1,98 99,87% 87,97 94,06% 94,81 93,20% 184,76 87,55%

 

Dari setiap proses, dimulai nilai di Pagu, nilai di Rencana Kegiatan, nilai di Kontrak, sampai dengan nilai yang disalurkan terdapat sisa yang tidak dapat diproses sehingga secara akumulatif akan menyebabkan rendahnya nilai penyaluran jika dibandingkan dengan Pagu yang telah disediakan di APBN. Pada tahun 2020 sebesar 64,92 Miliar, dan pada tahun 2021 sebesar 184,76 Miliar.

Tahun ini, 2022, proses perekaman Kontrak berlangsung sampai dengan tanggal 21 Juli 2022. Hal yang sudah dapat kita perhatikan dalam proses penyaluran DAK Fisik adalah antara nilai Pagu dan nilai Rencana Kegiatan yang telah selesai di OMSPAN. Tahun ini, dari total pagu 1,758 Triliun hanya didapat nilai Rencana Kegiatan sebesar 1,645 Triliun sehingga menjadikan nilai sebesar 112,47 Miliar berpotensi tidak dapat disalurkan di Regional Sulut. Apabila diprosentasekan maka penyaluran DAK Fisik di Sulut berpotensi tidak akan lebih dari 93,6%, atau maksimal 93,6%, jika dan hanya jika, Kontrak dan Penyaluran bernilai sama dengan Rencana Kegiatan. Sampai dengan saat tulisan ini dibuat (19 Juli 2022 15.00 WITA), Kontrak yang telah direkam dengan status akhir di Pemda (Disetujui Pemda) adalah senilai 1,263 Triliun, atau 76,79% dari nilai Rencana Kegiatan dan akan terus bertambah sampai dengan akhir perekaman Kontrak tanggal 21 Juli 2022. Sedangkan realisasi penyaluran, dari Rekening Kas Umum Negara kepada Pemda telah mencapai 210,22 Miliar Rupiah atau baru 11,96% dari Pagu. Secara nasional, penyaluran DAK Fisik pada saat ini baru mencapai 14,94% (9,097 T / 60,874 T) yang menjadikan penyaluran di Sulut masih di bawah Nasional.

Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait di setiap proses DAK Fisik. Terlebih oleh Dinas/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan DAK Fisik di pemda. OPD diharapkan dapat memaksimalkan dan mempercepat pemenuhan dokumen syarat penyaluran DAK Fisik. Sangat disayangkan apabila dana yang sudah “disiapkan” di APBN, tidak tersalurkan dan termanfaatkan oleh dinas/OPD/SKPD pelaksana DAK Fisik sehingga efek yang diharapkan dari belanja APBN tidak optimal untuk masyarakat di Sulut.

Selain OPD, Koordinasi, Orkestrasi dari berbagai pihak di pemda menjadi kunci yang harus dijaga dalam memperlancar penyaluran DAK Fisik, termasuk pihak Inspektorat Daerah dalam hal reviu APIP dan BPKAD sebagai lini persetujuan dari proses DAK Fisik. Waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan persyaratan DAK Fisik, sekecil apapun harus dapat dioptimalkan, sampai injury time berakhirnya batas pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan perekaman kontrak, 21 Juli 2022.

Tentulah akan menjadi waktu yang cukup sibuk bagi Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan pemenuhan dokumen persyaratan penyalurannya. Terlepas dari berhasil atau tidaknya pemda dalam mengontrakkan keseluruhan atau sebagian Rencana Kegiatan yang ada, hal ini tentu saja akan menjadi suatu bahan evaluasi kedepannya khususnya dalam kontek perencanaan pengadaan yang ada pada Dinas/OPD/SKPD pemilik DAK Fisik. Dimana kedepannya pengoptimalan dana yang ada harus menjadi concern dan upaya yang nyata untuk memastikan dana yang telah disiapkan dapat tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran serta dapat meningkatkan sarana/prasarana yang ada guna mendukung kinerja pemda yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri.

Penyaluran DAK Fisik secara garis besar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu DAK Fisik Reguler yang lebih banyak bertujuan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam penyiapan sumber daya manusia berdaya saing dan infrastruktur dasar dan DAK Fisik penugasan yang lebih bersifat lintas sektor dalam mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas nasional tertentu serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2022, DAK Fisik Reguler mendapatkan alokasi dana (Rencana Kegiatan) lebih besar dibandingkan DAK Fisik Penugasan dengan perbandingan 81% dibanding 19%. Hal ini sejalan dengan Kebijakan DAK Fisik TA 2022 yang bertujuan mempertajam fokus kegiatan DAK dan peningkatan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah. Ini dilakukan untuk mempersiapkan penguatan integrasi pemanfaatan DAK Fisik dan penajaman penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional. Kondisi ini dibuat dengan tujuan pada beberapa tahun kedepan Pemerintah bisa berfokus untuk peningkatan pencapaian program prioritas nasional di daerah.

Hal ini yang akan memfokuskan alokasi DAK Fisik kepada jenis DAK Fisik penugasan yang pada tahun 2022 sudah ter simplifikasi menjadi 3 tema besar yang bersifat lintas bidang, yaitu Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM, Tematik terkait Food Estated dan Sentra Produksi Pangan, dan Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bukan tidak mungkin jumlah alokasi untuk DAK Fisik Reguler akan semakin berkurang atau bahkan tidak semua Pemda akan mendapatkan alokasi DAK Fisik Reguler dan lebih menitik beratkan pada peningkatan alokasi DAK Fisik penugasan yang sejalan dengan arah pembangunan prioritas nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan penggunaan DAK Fisik yang ada hingga saat ini, pada setiap Pemda harus mendapat perhatian dan pengawalan penuh sehingga, setidaknya, pemenuhan kebutuhan layanan dan infrastruktur dasar di daerah dapat terpenuhi dengan memanfaatkan dana alokasi yang ada.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/