23.4 C
Manado
Monday, 3 October 2022

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Efektivitas Belanja Pemerintah

Oleh: Agus Mirsatya, SE, M.AP
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Penyerapan Anggaran
Apa yang dimaksud dengan penyerapan anggaran? Mencermati penyerapan anggaran, paling tidak ada dua macam sudut pandang. Sudut pandang pertama, adalah membandingkan anggaran (pagu) dengan realisasinya secara sederhana. Misalnya anggaran sebesar Rp 100 juta, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp95 juta, berarti tingkat penyerapan anggarannya sebesar 95%.  Sudut pandang kedua adalah proporsionalitas persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan data pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III atau akhir September 2022, secara proporsional adalah: Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, Belanja Modal 70% dan Belanja Bantuan Sosial 75%.  Sedangkan data realisasi penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 19 September 2022 diketahui untuk Belanja Pegawai 74%, Belanja Barang 54,66%, Belanja Modal 39,91% dan Belanja Bantuan Sosial 52,71%.  Dari data tersebut semakin menunjukkan bahwa penyerapan anggaran, cenderung menumpuk pada akhir tahun.

Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk Indonesia mempunyai permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi.  Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target utama alokasi anggaran.  Performance Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan.  Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcomenya.

Hanya saja, variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian kita saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi.  Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, semakin awal pelaksanaan kegiatan, manfaat serta efek stimulusnya juga semakin besar.  Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun, padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena tertunda menerima manfaat.

Baca Juga:  MPede NewSpirit 

Manfaat Percepatan Penyerapan Anggaran

APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu satu tahun. Pada saat ini, APBN utamnya Belanja Pemerintah menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19  dan pemulihan ekonomi nasional yang sampai saat ini masih berlanjut.

Percepatan Belanja Pemerintah dirancang untuk dapat memastikan bahwa perekonomian dapat terus bergerak walaupun di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19  sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur.  Belanja-belanja APBN dihadirkan untuk menjaga serta melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19  melalui penyaluran Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Program ini memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat di Sulawesi Utara dan sekitarnya karena dengan adanya Bansos, masyarakat bisa menyambung hidupnya karena pada masa pandemi terdapat banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang yang disebabkan dari dampak pandemi, sehingga tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga mereka. Dengan adanya program bansos dari pemerintah, keluarga yang merasakan dampak pandemi COVID-19  dapat menghidupi keluarga mereka sehingga masyarakat terlindungi dengan adanya program ini.

Selain penyaluran Bantuan Sosial, Belanja pemerintah juga digunakan untuk program penanganan kesehatan. Pada saat puncak terjadinya pandemi, pemerintah telah menggencarkan vaksinasi COVID-19  secara massif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19  sehingga aktivitas masyarakat tidak mengalami kendala berarti seperti pada awal COVID-19   masuk ke Indonesia yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan perekonomian.  Vaksinasi ini memiliki manfaat yang berarti bagi masyarakat karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan masyarakat tidak perlu terlalu takut terhadap Covid-19 dengan syarat tetap taat terhadap Protokol Kesehatan.  Program ini memiliki dampak jangka panjang pada perekonomian masyarakat sehingga sudah mulai beraktivitas normal kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19  .

Baca Juga:  Khotbah Tentang Akhir Zaman

Tidak hanya itu, dengan Belanja pemerintah digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif tenaga Kesehatan dan subsidi untuk dunia usaha termasuk UMKM. Program ini dilakukan agar perekonomian cepat membaik. Insentif ini diberikan kepada para tenaga kesehatan (Nakes) karena mereka telah bekerja maksimal dalam penanganan COVID-19.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk dunia usaha termasuk UMKM merupakan salah satu cara pemerintah untuk membantu dunia usaha, sehingga dengan adanya subsidi ini dapat membantu pedagang kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha mereka di masa pandemi. Penerimaan Bansos yang dapat membantu masyarakat menengah ke bawah bertahan hidup ditengah pandemi, vaksinasi yang dilakukan guna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, insentif kesehatan yang bertujuan untuk memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada nakes yang sudah bekerja keras dalam menangani COVID-19, serta memberikan subsidi untuk dunia usaha termasuk UMKM untuk membantu pedagang kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya sehingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Belanja-belanja pemerintah tersebut harus dilakukan sesuai rencana dan dipastikan tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga target penyerapan dapat tercapai sesuai harapan.  Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran akan mengakibatkan hilangnya manfaat dari belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money.  Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis.  Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.  Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.(*)

Oleh: Agus Mirsatya, SE, M.AP
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Penyerapan Anggaran
Apa yang dimaksud dengan penyerapan anggaran? Mencermati penyerapan anggaran, paling tidak ada dua macam sudut pandang. Sudut pandang pertama, adalah membandingkan anggaran (pagu) dengan realisasinya secara sederhana. Misalnya anggaran sebesar Rp 100 juta, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp95 juta, berarti tingkat penyerapan anggarannya sebesar 95%.  Sudut pandang kedua adalah proporsionalitas persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan data pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III atau akhir September 2022, secara proporsional adalah: Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, Belanja Modal 70% dan Belanja Bantuan Sosial 75%.  Sedangkan data realisasi penyerapan anggaran di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 19 September 2022 diketahui untuk Belanja Pegawai 74%, Belanja Barang 54,66%, Belanja Modal 39,91% dan Belanja Bantuan Sosial 52,71%.  Dari data tersebut semakin menunjukkan bahwa penyerapan anggaran, cenderung menumpuk pada akhir tahun.

Bank Dunia menyebut negara-negara berkembang termasuk Indonesia mempunyai permasalahan dalam penyerapan anggaran yang disebut slow back-loaded, artinya penyerapan rendah pada awal sampai tengah tahun anggaran, namun melonjak memasuki akhir tahun anggaran.

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi.  Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, sebenarnya penyerapan anggaran bukan merupakan target utama alokasi anggaran.  Performance Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja daripada penyerapan.  Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcomenya.

Hanya saja, variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian kita saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi.  Untuk kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas, semakin awal pelaksanaan kegiatan, manfaat serta efek stimulusnya juga semakin besar.  Jika pelaksanaannya mundur ke akhir tahun, padahal seharusnya bisa dilaksanakan lebih awal, maka yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat banyak, karena tertunda menerima manfaat.

Baca Juga:  Mari Berbenah & Jangan Menyerah

Manfaat Percepatan Penyerapan Anggaran

APBN mempunyai tujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. APBN bisa menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu satu tahun. Pada saat ini, APBN utamnya Belanja Pemerintah menjadi instrumen utama dalam upaya penanganan COVID-19  dan pemulihan ekonomi nasional yang sampai saat ini masih berlanjut.

Percepatan Belanja Pemerintah dirancang untuk dapat memastikan bahwa perekonomian dapat terus bergerak walaupun di tengah berbagai tantangan, termasuk penanganan pandemi COVID-19  sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur.  Belanja-belanja APBN dihadirkan untuk menjaga serta melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19  melalui penyaluran Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Program ini memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat di Sulawesi Utara dan sekitarnya karena dengan adanya Bansos, masyarakat bisa menyambung hidupnya karena pada masa pandemi terdapat banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang yang disebabkan dari dampak pandemi, sehingga tidak cukup untuk membiayai hidup keluarga mereka. Dengan adanya program bansos dari pemerintah, keluarga yang merasakan dampak pandemi COVID-19  dapat menghidupi keluarga mereka sehingga masyarakat terlindungi dengan adanya program ini.

Selain penyaluran Bantuan Sosial, Belanja pemerintah juga digunakan untuk program penanganan kesehatan. Pada saat puncak terjadinya pandemi, pemerintah telah menggencarkan vaksinasi COVID-19  secara massif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19  sehingga aktivitas masyarakat tidak mengalami kendala berarti seperti pada awal COVID-19   masuk ke Indonesia yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat dan perekonomian.  Vaksinasi ini memiliki manfaat yang berarti bagi masyarakat karena dengan adanya program ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan masyarakat tidak perlu terlalu takut terhadap Covid-19 dengan syarat tetap taat terhadap Protokol Kesehatan.  Program ini memiliki dampak jangka panjang pada perekonomian masyarakat sehingga sudah mulai beraktivitas normal kembali seperti sebelum adanya pandemi COVID-19  .

Baca Juga:  ANCAMAN PENERUS MASA DEPAN

Tidak hanya itu, dengan Belanja pemerintah digunakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini dilakukan pemerintah dengan memberikan insentif tenaga Kesehatan dan subsidi untuk dunia usaha termasuk UMKM. Program ini dilakukan agar perekonomian cepat membaik. Insentif ini diberikan kepada para tenaga kesehatan (Nakes) karena mereka telah bekerja maksimal dalam penanganan COVID-19.

Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk dunia usaha termasuk UMKM merupakan salah satu cara pemerintah untuk membantu dunia usaha, sehingga dengan adanya subsidi ini dapat membantu pedagang kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha mereka di masa pandemi. Penerimaan Bansos yang dapat membantu masyarakat menengah ke bawah bertahan hidup ditengah pandemi, vaksinasi yang dilakukan guna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, insentif kesehatan yang bertujuan untuk memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada nakes yang sudah bekerja keras dalam menangani COVID-19, serta memberikan subsidi untuk dunia usaha termasuk UMKM untuk membantu pedagang kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya sehingga Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan Belanja-belanja pemerintah tersebut harus dilakukan sesuai rencana dan dipastikan tepat jumlah dan tepat waktu, sehingga target penyerapan dapat tercapai sesuai harapan.  Kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran akan mengakibatkan hilangnya manfaat dari belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi iddle money.  Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan strategis.  Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.  Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/