28 C
Manado
Sabtu, 5 Desember 2020

Regulasi Baru Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di MK

Oleh: Toar Palilingan

PASAL 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Makna demokratis dalam pandangan Hamdan Zoelva mengandung dua prinsip utama yaitu kepala daerah harus “dipilih” melalui proses pemilihan dan tidak dimungkinkan untuk langsung diangkat dan kedua, pemilihan dilakukan secara demokratis.

Upaya untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang demokratis dalam realitasnya tidak dapat terhindar dari berbagai permasalaahan  baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penegakan hukum. Namun demikian, segala permasalaahan tersebut sejatinya harus mampu diatasi melalui upaya  dan  proses yang sangat beradab dalam memilih pemimpin untuk mengatur negara dan daerah.

Upaya untuk menjamin terwujudnya pilkada yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi membutuhkan adanya suatu sistem yang baik, antara lain dengan keberadaan  bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder (subsystem) seperti electoral regulation, electoral process, dan electoral law enforcement.

Electoral regulation adalah segala ketentuan atau aturan mengenai Pilkada yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, pasangan calon, dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi masing-masing.

Electoral process adalah seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pilkada merujuk pada ketentuan perundang-undangan baik yang bersifat legal maupun bersifat teknikal. Electoral law enforcement merupakan penegakan hukum terhadap aturan-aturan pilkada baik sengketa pemilihan, pelanggaran administratif, pidana Pilkada maupun perselisihan hasil.

Salah satu langkah yang dilaksanakan untuk mewujudkan pilkada yang demokratis adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 sebagai PMK terbaru untuk penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Konstitusi  No. 6 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2020. Salah satu perbedaan signifikan adalah pada  kewenangan mengakreditasi pemantau pemilu dilakukan oleh Bawaslu dikoreksi karena karena merupakan kewenangan KPU serta pengaturan terkait penggunaan Pasal 158 UU Pilkada yang berkaitan dengan pokok perkara.

Sebelumnya, Pihak Terkait adalah pihak yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU. Tapi tidak berarti hanya pihak yang menang, pihak yang kalah juga bisa menjadi Pihak Terkait. Sekarang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)  yang baru terdapat perubahan sedikit karena pihak yang ingin menjadi Pihak Terkait harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke MK untuk ditetapkan sebagai Pihak Terkait. MK menilai terlebih dahulu dan jika MK tidak menyetujui, maka dia tidak bisa menjadi Pihak Terkait. Berbeda dengan sebelumnya, kalau permohonan sudah masuk ke MK, pihak yang sudah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU serta merta menjadi Pihak Terkait dan dalam aturan ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat diminta MK sebagai Pemberi Keterangan.

Pengaturan ini tetap tidak mengesampingkan keberadaan Pasal 158 UU Pilkada bahwa para pihak yang bisa mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK adalah mereka yang mempunyai persentase selisih suara tidak melebihi apa yang ditentukan dalam Pasal 158  UU  namun dalam aturan baru ini pemenuhan ketentuan Pasal 158 tidak dinilai pada awal perkara, tetapi dinilai pada akhir perkara. Jadi kalau ada yang mengajukan permohonan melebihi batas persentase selisih suara, diputus di akhir dan putusannya tetap NO, dianggap tidak memenuhi persyaratan formil.

Penentuan persentase terkait dengan perolehan suara. Selisih 2 , 1,5, 1 dan 0,5 persen. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020, konsisten menggunakan Pasal 158 karena Pasal 158 UU Pilkada sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya.

Dalam peraturan ini  penyelesaian Pasal 158  UU Pilkada pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap harus dipatuhi, tetapi harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan ketentuan ini maka sebelum menentukan penggunaan Pasal 158 UU Pilkada maka harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan para pihak,  sehingga tidak menimbukan kondisi parsial kepada salah satu pihak serta memposisikan para pihak terkait berada pada kondisi yang sama sehingga kebenaran substantif dapat ditemukan.

Jadi, dengan adanya ketentuan ini maka para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk diberikan penilaian dan apabila ketentuan Pasal 158 tidak terpenuhi maka akan diputuskan sebagai putusan niet ontvankelijk verklaard. Dengan terbukanya ruang keadilan bagi pasangan calon yang dirugikan melalui penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU , maka PMK Nomor 6 Tahun 2020  menjadi Warning juga bagi pihak penyenggara KPU dan Bawaslu beserta jajarannya masing-masing untuk bekerja lebih keras dan profesional agar bisa menanggapi atau memberi keterangan atas dalil-dalil pemohon saat pemeriksaan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi nantinya.(*)

-

Artikel Terbaru

Para Pelaku Pariwisata Berharap Pada Vaksin

MANADOPOST.ID- Kehadiran vaksin menjadi penting ketika angka positif COVID-19 menunjukkan penambahan kasus setiap hari. Angka-angka kasus positif yang terus bertambah ini tidak hanya terjadi di Indonesia

50 Persen ASN Mitra WFH

MANADOPOST.ID—Mulai pekan depan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Minahasa Tenggara (Mitra), akan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Hal ini dikatakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) David Lalandos, Jumat (4/12).

Oknum Hukumtua Segera Ditahan Kejaksaan

MANADOPOST.ID—Oknum Hukum tua (Kumtua) Desa Malenos Baru, berinisial ST alias Sjeny dalam waktu dekat dipastikan ditahan dalam kasus dugaan penyalahgunaan Dana desa (Dandes).

Bertarung Nyawa, 40 Menit GSVL Dihantam Gelombang

MANADOPOST.ID-Cuaca buruk yang disertai dengan angin kencang dan gelombang tinggi selang 2 hari berturut-turut di kota Manado

DPR RI: Tarif Tol Manado-Bitung Mahal

MANADOPOST.ID—Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melaksanakan agenda rutin tahunan dengan mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (4/12).