26C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Daur Ulang Relasi dengan Alam

MANADOPOST.ID–Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan fenomena curah hujan tinggi di awal 2021. Cakupannya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pengumunan ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha mitigasi terhadap resiko bencana. Namun, usaha mitigasi ini rupanya perlu dimulai dari pola pikir.

Societas sive Natura

Berkelindan dengan fenomena bencana nonalam (gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan pandemi, wabah penyakit), termasuk banjir dan tanah longsor akibat ulah manusia sendiri, evaluasi relasi manusia dan alam mendesak. Bruno Latour, seorang filsuf kontemporer Perancis yang berkecimpung dalam studi ilmu pengetahuan dan teknologi, menunjuk keterjebakan populer dalam pembedaan societas sive natura (masyarakat “atau” alam).

Pembedaan ini mengasumsi tegasnya garis pemisah antara manusia dan alam. Akibatnya, ketika manusia menetapkan prioritas dan afiliasi, keduanya menjelma menjadi pilihan. Sebagai pilihan, kodrat mereka tunduk pada kehendak eksternal penentu pilihan. Dan sang empunya kehendak tersebut mempersona dalam diri manusia. Demikian tembok terbangun dan jarak terbentang antara manusia dan pilihannya.

Tentunya, kehendak yang meneropong pilihannya itu lahir dari latar belakang dan cara berpikir tertentu. Sayangnya, cara pandang ini, menurut Latour, khilaf tentang alam. Sumbangnya cara pandang manusia terhadap alam menjelmakan alam dalam tiga wajah silap. Pertama, alam yang “dingin” dan “kaku” terkurung dalam alam pikir ilmu pasti yang cenderung positivistik. Kedua, alam yang “hangat” dan “hijau” à la gerakan environmentalis. Ketiga, alam yang “berdarah” karena eksploitasi politik ekonomi ekstrim.

Semua cara pandang ini melihat alam terpisah dari manusia dan dinamikanya. Keterpisahan ini memelihara gap dan eksploitasi antroposentris. Alam terkonstruksi dalam konstelasi yang berbeda dengan manusia.

Objektivikasi Alam

Manusia mengklaim peran sebagai subjek dan alam tergeser ke level objek. Demikianlah objektivikasi alam teraktualisasi. Teknologi berbasis nalar instrumental menjelma menjadi sarana jitu dan efektif dalam mengeksploitasi alam.

Refleksi di atas mungkin terbungkus kabut abstraksi. Namun, wujud eksploitasi ini senyata praktik protokol kesehatan publik dan kampanyenya, yang sedianya menembus ketidaktahuan dan ketakutan berlebihan dan kini sedang melawan jenuh. Lihat saja: penebangan hutan dan restrukturisasi tanah demi perumahan, galian tambang, reklamasi pantai, perumahan di daerah aliran sungai, penyempitan drainase demi perumahan, betonisasi area resapan air, sungai-pantai-selokan sebagai media lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, pembakaran area hutan/perkebunan secara liar. Daftar ini masih sangat panjang!

“Rasionalisasi” di balik semua aktivitas di atas cenderung bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia secara materialistis-ekonomis. Pembangunan infrastruktur, perumahan, urbanisasi, percepatan peningkatan perekonomian menjadi tema-tema populer dalam ruang pembenaran publik. Demikian, Latour tak terbantahkan ketika menggambarkan alam sebagai alam “berdarah” karena eksploitasi ekonomi.

Redefinisi Relasi

Jadi, apa yang mendesak dilakukan? Politik Ekologi! Kata “atau” yang selama ini berdiri di antara “manusia” dan “alam” perlu dihilangkan. Alam pikir manusia seharusnya ramah terhadap alam dan manusia sebagai satu komunitas “kolektif”. Kodrat sebagai pilihan luruh dan “atau” kehilangan relevansinya. “Dan” sang pencipta sinstesis perlu meruang dan menginspirasi setiap kebijakan publik, serta kesatuan cita-rasa-karsa-karya setiap individu.

Namun, apakah komunitas kolektif itu hanya mencakup alam dan manusia saja? Apakah perlu menghukum sang instrumen dingin, nalar instrumental dan anak-anaknya (ilmu pengetahuan, termasuk ilmu politik, dan teknologi), yang menjadi protagonis modernisasi? Kontrarefleksinya: bukankah instrumen tersebut fasilitas manusia sendiri?

Manusia kodratinya bermasyarakat dan secara eksistensial ada dalam alam. Dalam ikatan kodrati dan eksistensial ini, manusia mencipta politik dan ilmu pengetahuan. Demikian, kolektivitas alam, manusia, dan masyarakat tak mungkin menghindari tumpang tindih antara politik, ilmu pengetahuan, dan alam. Pertanyaan: apakah tumpang tindih ini mendukung atau menindas? suportif atau eksploitatif?

Politik ekologi à la Latour mendesak pembentukan komunitas kolektif. Komunitas ini meliputi dinamika relasi manusia dan alam, yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan, baik eksakta maupun sosial. Sambil berbasis ilmu pengetahuan, politik ekologi mendorong keberpihakan keputusan politik. Keputusan ini seharusnya mengarusutamakan kebaikan dunia tempat kita semua tinggal. Semua kreativitas manusia di bidang ilmu pengetahuan dan politik seharusnya menunjang sebuah komunitas global ramah alam.

Contohnya, penebangan hutan dan restrukturisasi tanah demi perumahan seharusnya melalui kajian jujur ilmu pengetahuan yang relevan. Keseimbangan ekologi tetap menduduki level tertinggi pertimbangan. Kajian ilmu pengetahuan tersebut kemudian mendasari kebijakan politik. Inilah siklus praktik politik ekologi.

Persoalannya, ceruk antara kajian ilmiah dan kebijakan pemerintah sering menganga. Sering kajian tunduk pada kebijakan. Walau tak lolos kajian, tak jarang persekongkolan kepentingan politik-ekonomis justru menang. Pengambil kebijakan menutup mata terhadap kajian ilmiah, namun memegang erat proyeksi keuntungan. Anomali relasi ilmu pengetahuan dan politik sering terjadi. Hulu persoalan ekologis, yang sering kali berakibat bencana, umumnya bermula dari ketidakharmonisan antara proses ilmiah dan politik.

Sang Protagonis

Peran pemerintah di bidang politik dan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan menegaskan peran mereka sebagai protagonis dalam politik ekologi. Praktiknya, menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan pusat penelitian tertentu.

Tujuannya, tak lain untuk mengidentifikasi pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi secara kreatif dan inovatif. Sayangnya, pelibatan masih berwajah semu. Demikian jamaknya seminar, penelitian, dan workshop, belum mampu meningkatkan kapasitas mitigasi dan resiliensi komunitas terhadap bencana.

Fokus masih mengacu pada dokumentasi dan pelaporan. Jurang antara indikator capaian program tertentu dan fakta pengembangan kapasitas mitigasi dan resiliensi komunitas masih lebar. Program dan kegiatan terlaksana, namun kondisi komunitas masih rapuh. Rupanya, aksi kehilangan semangat inti, yaitu kepedulian. Kepedulian tulus mewujud dalam kehendak politik (political will) dan keberpihakan politik (political concern) strategis, efektif, dan terukur.

Tradisi Baru

Daur ulang relasi manusia dengan alam menyasar tata ulang cipta cita, udar rasa, ketetapan karsa, dan inovasi karya. Gerakan ini butuh lebih daripada sekedar motivasi. Masyarakat juga perlu kondisi, visi dan arahan, contoh dan rasa keadilan. Gerakan ini perlu pembiasaan demi cipta tradisi baru. Tradisi ini mendapatkan semangatnya dari harmoni masyarakat dan alam.

Semangat dikotomi à la alam pikir mazhab Modern butuh pelunturan total. Semangat ini anakronistis dengan kecenderungan global sekarang yang berpihak pada keseimbangan berkelanjutan antara alam lestari dan masyarakat sejahtera. Komitmen global ini mengejawantah secara politik dalam agenda pencapaian Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) di tahun 2030.

Epilog

Pendayagunaan alam à la era modern telah membuat alam “berdarah” dan “memanas”. Kini, perjuangan kesejahteraan masyarakat global seharusnya setia dalam koridor lestarinya daratan “hijau” dan “birunya” laut.(*)

 

Artikel Terbaru