32C
Manado
Kamis, 15 April 2021

Pemberantasan Mafia Tanah, Langkah Strategis Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia

Oleh: Toar Palilingan

PASAL 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini kemudian melahirkan adanya kewenangan negara untuk melakukan pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan atas tanah di Indonesia yang dilakukan antara lain melalui upaya mewujudkan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.

Berbagai upaya dilaksanakan oleh pemerintah untuk tercapainya tujuan ini, antara lain melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah seyogianya memberikan suatu kepastian hukum bagi pemilik tanah namun dalam realitasnya, pemegang hak atas tanah belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum.

Beberapa kasus yang kerap terjadi antara lain terbitnya sertifikat ganda, sertifikat palsu ataupun penyerobotan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Keberadaan tanah sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas-aktivitas yang ilegal yang berkaitan dengan tanah baik yang berkaitan dengan aspek hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Berbagai keluhan, pengaduan bahkan laporan melalui lembaga-lembaga yang terkait semakin hari semakin bertambah baik yang diajukan melalui Badan Pertanahan Nasional. Ombudsman, kepolisian ataupun melalui lembaga peradilan.

Tanah merupakan salah satu modal pembangunan sehingga keberadaannya tentu saja menjadi tanggungjawab banyak pihak termasuk dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari tindakan cepat dari Kepolisian Republik Indonesia yang dipicu oleh kasus ibunda mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal baru-baru ini. Kasus ini tentu saja bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi sehingga Kepolisian Republik Indonesia meras terpanggil untuk kembali menabuh gendering perang terhadap mafia tanah di Indonesia meskipun selama ini praktek mafia tanah telah banyak terungkap dalam kasus-kasus pertanahan yang terjadi.

Polri menyikapi kasus mafia tanah dengan memerintahkan pembentukan satgas di seluruh kepolisian daerah. Satgas Anti Mafia Tanah bertugas memberantas praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya.

Satgas ini akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjalankan tugasnya. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di seluruh Indonesia.

Upaya ini sejalan dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo agar fokus memberantas praktik mafia tanah di Indonesia. Kasus mafia tanah tentu saja sangat merugikan bukan hanya bagi pemilik tanah, tetapi juga bagi pemerintah terutama untuk kepentingan proyek pembangunan infrastruktur.

Permainan mafia tanah ini bisa membuat proyek terhambat yang kerugiannya sangat besar. Mafia tanah pada umumnya merupakan satu kelompok dan melaksanakan aksi mereka secara sistematis dan teroganisir dengan modus operandi yang terus mengalami perkembangan. Untuk itulah Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional dan apparat penegak hukum lainnya melakukan upaya melalui pembentukan Satgas Mafia Tanah.

Modus mafia tanah pada umumnya dalah memanfaatkan kelangkaan tanah dengan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai institusi yang paling bertanggungjawab dalam administrasi pertanahan hingga kini masih menaruh perhatian terhadap keberadaan mafia tanah.

Cara kerja mafia tanah antara selalu mencari informasi tentang perkembangan harga tanah di daerah tertentu oleh Pemerintah Setempat seperti Pemda sehingga jika pemerintah sudah membuat perencanaan untuk membangun pusat-pusat perekonomian atau wilayah industri di daerah yg baru, mafia-mafia tanah itu akan mencari informasi tentang lokasinya dan harga pasarannya. Mafia tanah bahkan memanfaatkan pejabat-pejabat untuk melaksanakan aksinya demi berbagai kepentingan diri sendiri.

Upaya pembemrantas mafia tanah akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan menempuh cara-cara tidak legal dalam memperoleh keuntangan dari tanah . Keberadaan mafia tanah sebagai suatu kelompok yang bekerja sistematis tentu saja membutuhkan upaya-upaya yang ekstra dan tidak berhenti hanya pada pembentukan Satgas Mafia.

Untuk dapat memberantas mafia tanah maka semua pihak pun perlu mengambil langkah-langkah positif dan tegas yaitu antara lain :

  1. Penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah
  2. Kordinasi dari semua instansi terkait terutama dengan Lembaga Pertanahan untuk penyediaan data-data kasus-kasus pertanahan yang memiliki indikasi pidana. Dengan adanya kordinasi ini dapat dilakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi.
  3. Sosialisasi dan komunikasi hukum baik antar Lembaga terkait maupun kepada masyarakat sehingga timbul persamaan persepsi mengenai mafia tanah. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan ketika pemahaman tentang mafia tanah tidak diberikan batasan yang jelas karena bagaimanapun akan menjadi miris ketika mewujudkan kepastian hukum dilakukan tanpa kepastian.
  4. Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang memiliki indikasi sebagai mafia tanah.
  5. Penerapan sanksi yang tidak tebang pilih terhadap mereka yang telah memiliki bukti yang kuat untuk terindikasi sebagai mafia tanah.

Dengan adanya langkah sistematis dan strategis maka upaya pemberantasan mafia tanah diharapkan efektif dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.(*)

Artikel Terbaru