27C
Manado
Rabu, 27 Januari 2021

Pemilu AS 2020 dan Nasib Indonesia Mendatang

Oleh: Bertram Budiharto
Siswa SMA Binus International School Simprug

PEMILU AS 2020 menyisakan banyak sekali ekses politik. Mulai dari adanya tuduhan kecurangan dari pihak Donald Trump hingga tanda tanya besar yang ada di kepala setiap orang mengenai nasib Amerika Serikat dan dunia ke depan.

Pasalnya Joe Biden, kandidat calon presiden yang sementara ini unggul dalam hitungan suara electoral college berasal dari Partai Demokrat dimana hampir semua orang ketahui bahwa kebijakan politik yang akan diangkat lebih akomodatif dan mempersatukan.

Banyak pihak meyakini bahwa Biden adalah seorang figur yang sangat multilateral, sedangkan Trump adalah seorang figur yang sangat unilateral. Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Biden nanti, sudah hampir pasti terjadi penguatan hubungan antara negara-negara anggota lembaga multilateral seperti PBB, WTO, NAFTA, dll.

Untuk sekarang, agaknya terjadi pelemahan hubungan antara negara-negara anggota lembaga multilateral dikarenakan Trump memiliki ego yang cukup tinggi dalam hal mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya sendiri dibanding kepentingan bangsa dan negara lain melalui jargon yang dikenal sebagai “Make America Great Again” atau singkatnya ‘MAGA’.

Namun, para pemerhati dan pengamat politik berpendapat bahwa siapapun yang terpilih sebagai presiden Amerika Serikat dalam empat tahun kedepan tidak akan secara signifikan mengubah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat khususnya hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok yang akhir-akhir ini sedang sangat memanas.

Ditambah lagi, sebagai pihak yang tidak berkepentingan sama sekali terhadap pemilu AS ini, kita harus tetap patut waspada terhadap isu apa yang kemungkinan akan diangkat yang sedikit banyaknya akan mempengaruhi negara Indonesia.

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat diyakini tidak akan banyak berubah terlepas dari siapapun yang terpilih sebagai presiden. Alasannya adalah hal-hal yang menyangkut masalah politik luar negeri sudah digodok dan dituangkan dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN) Amerika Serikat dan siapapun yang terpilih sebagai presiden hanya bertugas untuk menjalankannya.

Inilah yang saya suka dari sistem politik dan pemerintahan di Amerika Serikat karena urusan-urusan penting kenegaraan tidak terpengaruh dengan visi-misi presiden baik yang menjalankan platform Demokrat maupun Republik.

Hal ini yang juga mungkin membuat Amerika Serikat menjadi negara demokrasi yang paling baik karena secara konsisten melaksanakannya. Maka dari itu, tidak salah Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini sering mengatakan “US presidents come and go, but politics stay the same at all times because of the powerful bureaucracy.”

Sisi baiknya adalah walaupun rakyat memberikan mandat kepada politisi untuk berkuasa, akan tetapi cita-cita bangsa tidak akan pernah bisa berubah atau musnah. Pada kenyataannya, memang begitu karena kekuasaan suatu pemerintahan bersifat temporer, namun mimpi utopis dari segenap bangsa suatu negara tidak boleh diganggu gugat.

Kita semua tahu bahwa pemerintah Trump membangun suatu rasa permusuhan dengan Tiongkok dimulai dengan perang dagang dari pihak Amerika Serikat. Situasi yang sama juga diyakini akan terjadi pada saat Biden telah secara resmi dikukuhkan sebagai President of the United States (POTUS). Mungkin, kita tidak akan saksikan rasa permusuhan yang terlalu dalam dan ganas seperti pada saat Trump berkuasa, namun Biden dan jajarannya akan berhati-hati dalam menyikapi hubungan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dengan kata lain, Biden akan berusaha untuk melepaskan hubungan pribadi dan keluarganya dengan elit Partai Komunis Tiongkok dalam soal-soal yang menyangkut pengambilan keputusan kenegaraan.

Menurut saya, Joe Biden tidak bisa sembarangan seperti narasi yang selama ini digaungkan oleh pihak Partai Republik karena nantinya beliau akan mendapatkan pengawasan penuh dari Partai Republik yang notabene menguasai kursi dan menjadi pihak mayoritas di Senat. Argumen yang mendasari ini adalah Michael Pillsbury, orang yang sudah lama mengabdi sebagai Director of the Center on the Chinese Strategy di Hudson Institute dan sebelum itu pernah bekerja sebagai penasihat di Pentagon, secara khusus dalam bulan Desember tahun 2020 ini diangkat oleh Donald Trump sebagai Chair of the Defense Policy Board di Department of Defense (DoD) Amerika Serikat. Pillsbury yang juga sering disebut sebagai arsitek dari kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Tiongkok di zaman pemerintahan Donald Trump pernah merilis buku yang berjudul “The Hundred Years Marathon” pernah menjadi best-seller dan menjadi buku pedoman West Wing di Gedung Putih selama bertahun-tahun sebagai dasar doktrin untuk merespons Tiongkok dengan lebih keras lagi karena diungkapkan di buku itu bahwa Tiongkok membawa banyak sekali bahaya bagi Amerika Serikat secara luas. Awalnya, pemikiran-pemikiran Pillsbury yang tertuang dalam buku itu hanya dijadikan dasar atau pedoman bagi pihak konservatif (kanan).

Namun, tak diduga bahwa sekarang pemikiran-pemikirannya menemui titik temu kepentingan antara pihak konservatif (kanan) dengan pihak liberal (kiri). Hal ini menjadikan narasi bahwa Tiongkok adalah musuh bersama menjadi narasi yang bipartisan dan dengan itu Demokrat berjanji untuk memasukkan pemikiran dan doktrin anti-China versi Trump yang dibuat oleh Pillsbury sebagai agenda nasional dalam administrasi Biden begitu Biden dikukuhkan sebagai POTUS.

Selanjutnya, sebagai pihak yang tidak berkepentingan terhadap pemilu AS, kita juga harus tetap patut waspada terhadap isu yang kemungkinan akan diangkat oleh Biden bila berkuasa nanti. Pasalnya, saya ingin mengutip pernyataan dari Dahlan Iskan yang pernah menyebut bahwa Donald Trump lebih menguntungkan bagi Indonesia dibanding dengan Joe Biden. Untuk kali ini, saya harus setuju dengan pernyataan beliau karena mendasarkan argumennya pada kenyataan bahwa Joe Biden yang notabene berasal dari Partai Demokrat akan sangat memperhatikan isu hak asasi manusia dari negara lain namun sering melanggar hak asasi manusia setiap orang bila itu menyangkut kepentingan yang ingin diperoleh pihak Demokrat.

Dengan kata lain, isu hak asasi manusia hanya dijadikan sebagai narasi yang berbau politis oleh pihak Demokrat. Kita semua tahu bahwa tidak ada perang besar yang terjadi di zaman pemerintahan Donald Trump seperti perang saudara dan perang untuk membasmi terorisme di Timur Tengah, dimana kita sudah sering tahu dan mendapatkan kabar bahwa Amerika Serikat jelas bermain untuk mengambil sebanyak-banyaknya minyak dari situ. Dan, kita semua dapat menyaksikan bahwa seringkali gejolak besar dunia yang berpusat di Timur Tengah sering terjadi pada saat presiden dari Partai Demokrat berkuasa.

Hal ini juga dibuktikan dari pernyataan Hillary Clinton yang terekam dalam suatu rekaman rahasia di Kongres pada saat rapat dengar pendapat bahwa dia secara terang-terangan mengaku bahwa ‘kita’ (dalam hal ini pejabat-pejabat dalam administrasi Demokrat) membiayai gerakan terorisme seperti ISIS dan Al-Qaeda di Irak dan Afghanistan. Disebutkan juga bahwa tujuan dari pembiayaan pada saat itu adalah untuk melawan pasukan paramiliter Uni Soviet dengan memanfaatkan paham Wahabi dan Islam ekstrim dari para teroris yang dimaksud. Hal yang ditakutkan adalah peristiwa serupa juga dapat terjadi di Indonesia dalam kasus separatisme di Papua.

Seperti kita ketahui, gerakan separatis pembebasan Papua Barat yang diketuai oleh Benny Wenda terus saja mencari jalan agar Papua dapat secepatnya memisahkan diri dari negara Indonesia, menjadi suatu negara yang mandiri dan berdaulat. Beberapa langkah yang ditempuh olehnya adalah untuk mencari pengakuan kedaulatan tersebut di Sidang Umum PBB yang digelar sekali dalam setiap tahun. Negara yang secara terbuka memberikan penghargaan dan kedaulatan penuh terhadap status Papua sebagai suatu negara yang bebas dan mandiri dari Indonesia adalah Inggris atau Britania Raya. Banyak sekali dorongan dari masyarakat yang meminta agar separatis yang bergerak secara brutal ditindak tegas oleh aparat polisi dan tentara.

Namun lagi-lagi, aparat yang berwenang tidak bisa secara tegas menindak karena terhalang dan terganjal dengan isu tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang saja, aparat sudah tampak kewalahan dalam menghadapi para separatis apalagi nanti.

Dua hal yang disajikan diatas berfungsi untuk menjawab pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh publik sekaligus memberikan catatan paling penting untuk Indonesia berkaitan dengan pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2020 ini Tentunya sebagai warga negara yang baik tanpa kepentingan politik apapun, kemenangan Donald Trump atau Joe Biden tidak akan menjadi masalah asalkan keduanya mampu membawa kebaikan dan keberuntungan bagi dunia khususnya negara Indonesia.

Namun, catatan pentingnya adalah siapapun yang terpilih dan dilantik pada tanggal 20 Januari 2021 nanti sebagai POTUS, kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan kurang lebih sama saja dan tidak banyak berubah.

Justru yang harus dipikirkan adalah nasib Indonesia kedepan karena sudah hampir dipastikan akan ada kedatangan presiden baru di Amerika Serikat. Banyak kepala negara sudah secara resmi mengucapkan selamat kepada Joe Biden yang diproyeksikan akan memenangkan Pemilu AS 2020 dengan perolehan suara electoral college sebanyak 306 suara. Pada intinya, jika Biden sudah secara resmi ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang oleh lembaga pemilihan umum negara setempat, Amerika Serikat akan membuka dan memasuki babak atau lembaran baru.(*)

Artikel Terbaru