alexametrics
30.4 C
Manado
Selasa, 24 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Kedudukan Peraturan KPU di Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Oleh: Meidy Yafeth Tinangon,
(Komisioner KPU Sulawesi Utara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)

PERATURAN perundang-undangan di Indonesia dalam kenyataannya terdiri dari berbagai jenis. karenanya perlu diatur dalam sebuah hierarki atau tata urutan dari tingkatan dari yang paling rendah hingga yang tertinggi.

Lingkup dari apa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan, bukan saja UUD NRI dan undang-undang ataupun perpu. Masing-masing lembaga negara atau lembaga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menerbitkan peraturan.

Dalam lingkup lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, juga mengeluarkan produk hukum yang dikenal dengan Peraturan KPU (PKPU).

Apakah PKPU masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan? Jika ya, dimana posisi PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah terhadap PKPU, bisa dilakukan uji materi (judicial review)? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Teori Hierarki Norma Hukum
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Teori Hierarki Norma Hukum (Konstitusi Press dan Jimly School of Law and Government, Jakarta, 2020) menyebut bahwa rujukan utama pemikiran tentang hierarki produk hukum atau norma hukum dalam dunia ilmu hukum di Indonesia, adalah Hans Kelsen dengan teori tentang hierarki norma hukum yang dikembangkannya. Dapat dikatakan, bahwa hampir semua sarjana hukum di Indonesia mengenal dan bahkan sangat tergantung pada doktrin berlakunya sistem hierarki norma dalam ilmu hukum.

Asshiddiqie menulis bahwa sistem hierarki atau hieraki ini dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan beberapa asas atau prinsip yang berlaku universal dalam hukum, terutama prinsip: lex superior derogate legi inferior (hukum yang lebih tinggi mengabaikan berlakunya hukum yang lebih rendah).

Dengan prinsip ini maka menurut Asshiddiqie, sistem norma hukum itu harus dilihat dalam konteks struktur hierarkis yang ketat, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi dalam susunan hierarki antar norma hukum.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan, awalnya menggunakan ketentuan Tap MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam perkembangan Tap MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, yang dalam ketentuan Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Dengan pengertian lain, bahwa TAP MPR Nomor III/MPR/2000 memiliki sifat berlaku sementara, dan masa berlakunya habis, ketika pembuat undang-undang mengundangkan undang-undang terkait tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya turut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tersebut, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan rujukan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh: Meidy Yafeth Tinangon,
(Komisioner KPU Sulawesi Utara, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)

PERATURAN perundang-undangan di Indonesia dalam kenyataannya terdiri dari berbagai jenis. karenanya perlu diatur dalam sebuah hierarki atau tata urutan dari tingkatan dari yang paling rendah hingga yang tertinggi.

Lingkup dari apa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan, bukan saja UUD NRI dan undang-undang ataupun perpu. Masing-masing lembaga negara atau lembaga pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menerbitkan peraturan.

Dalam lingkup lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, juga mengeluarkan produk hukum yang dikenal dengan Peraturan KPU (PKPU).

Apakah PKPU masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan? Jika ya, dimana posisi PKPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan? Apakah terhadap PKPU, bisa dilakukan uji materi (judicial review)? Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Teori Hierarki Norma Hukum
Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Teori Hierarki Norma Hukum (Konstitusi Press dan Jimly School of Law and Government, Jakarta, 2020) menyebut bahwa rujukan utama pemikiran tentang hierarki produk hukum atau norma hukum dalam dunia ilmu hukum di Indonesia, adalah Hans Kelsen dengan teori tentang hierarki norma hukum yang dikembangkannya. Dapat dikatakan, bahwa hampir semua sarjana hukum di Indonesia mengenal dan bahkan sangat tergantung pada doktrin berlakunya sistem hierarki norma dalam ilmu hukum.

Asshiddiqie menulis bahwa sistem hierarki atau hieraki ini dianggap sangat penting dalam kaitannya dengan beberapa asas atau prinsip yang berlaku universal dalam hukum, terutama prinsip: lex superior derogate legi inferior (hukum yang lebih tinggi mengabaikan berlakunya hukum yang lebih rendah).

Dengan prinsip ini maka menurut Asshiddiqie, sistem norma hukum itu harus dilihat dalam konteks struktur hierarkis yang ketat, di mana norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang kedudukannya lebih tinggi dalam susunan hierarki antar norma hukum.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan, awalnya menggunakan ketentuan Tap MPR No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam perkembangan Tap MPR tersebut sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003, yang dalam ketentuan Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Dengan pengertian lain, bahwa TAP MPR Nomor III/MPR/2000 memiliki sifat berlaku sementara, dan masa berlakunya habis, ketika pembuat undang-undang mengundangkan undang-undang terkait tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya turut mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan telah terbentuk dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang tersebut, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tidak berlaku lagi dan tidak bisa dijadikan rujukan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Most Read

Artikel Terbaru

/