31 C
Manado
Selasa, 14 Juli 2020

Polri Peduli Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Oleh: Toar Palilingan

PANDEMI Covid-19 yang terjadi secara global sejak akhir tahun 2019 telah menimbulkan berbagai dampak yang tidak dapat dihindari oleh seluruh rakyat Indonesia. WHO menyatakan suasana ini sudah menjadi suatu pandemi, artinya suatu kasus terhadap wabah yang telah mengakibatkan implikasi/dampak yang sangat luas dan lama bersifat antar negara, karena ini memiliki implikasi terhadap kesehatan.

Berbagai aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara mengalami pengaruh yang signifikan akibat pandemi ini. Perubahan kehidupan sehari-hari pun tampak sangat jelas dengan adanya penggunaan masker, face shield, sarung tangan, handsanitizer di mana-mana. Penutupan pusat-pusat perbelanjaan pun terjadi di mana-mana sehingga hampir segenap aktivitas perekonomian masyarakat menjadi terhambat.

Pemerintah dalam tugas dan fungsinya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kesehatan kepada masyarakat melakukan upaya seoptimal mungkin untuk memutuskan rantai penularan virus tersebut. Istilah social dan physical distancing pun menjadi populer pada masa pandemi Covid-19.

Penanganan penyebaran Covid-19 merupakan masalah yang sangat rumit karena dampak wabah ini akan memengaruhi aktivitas produksi sehingga terjadi supply shock kemudian menyebabkan orang kehilangan pendapatan, yang kemudian menyebabkan demand shock. Kebijakan social distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jelas berdampak pada ekonomi masyaralat. Jika orang dibatasi untuk bertemu dan hal paling esensial dari aktivitas ekonomi itu dilarang maka akan terjadi permasalahan yang sangat signifikan dalam ekonomi masyarakat.

Realitas dalam lingkungan terkecil saat ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan usaha tutup yang menyebabkan pendapatan mereka berkurang dan berdampak pada PHK terhadap para karyawannya karena tidak memiliki lagi pendapatan untuk menggaji para karyawan. Adanya penurunan drastis pendapatan ojek online, sopir angkutan kota, sopir angkutan antar provinsi  bahkan sampai pada banyaknya pekerja bangunan yang kemudian menganggur karena proyek pembangunan pun banyak yang berhenti akibat wabah ini.

Salah satu pihak yang sangat berperan dalam penanggulangan dan pemutusan rantai penularan Covid-19 adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selain menjaga keamanan, peran komunikasi Polri juga diperlukan dalam mensosialisasikan kebijakan penanganan wabah virus corona pemerintah kepada masyarakat.

Keterlibatan Polri termasuk sampai perannya dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, adalah bagian dari tugas pokoknya dalam melindungi keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, termasuk ancaman virus Corona yang sudah menjadi pandemi global. Sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Polri memiliki sejumlah tugas antara lain memetakan wilayah yang rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preemtif,  mengimbau masyarakat menjaga jarak dan menerapkan hidup bersih sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, juga melakukan penyemprotan tempat publik dengan cairan disinfektan, menindak pelaku tindak kejahatan, misalnya penindakan terkait hoaks  sebagai langkah represif.

Seluruh jajaran Polri bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam menanggulangi penyebaran penularan Covid-19.  Peran Polri menjadi demikian krusial dan signifikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan tentu menjadi tugas  yang tidak pernah diduga sebelumnya.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam masa pandemic Covid-19 jelas membutuhkan sebuah energi yang sangat besar bagi seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia termasuk pada tingkat Polda Sulawesi Utara. Salah satu permasalahan yang disadari sangat  penting yakni dampak ekonomi dan sosial akibat pandemic Covid-19 maka Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono beberapa bulan lalu disampaikan bahwa setiap Polres siapkan 10 ton beras dan setiap Polda 25 ton beras.

Dana kontinjensi dari Mabes Polri pun siap dikucurkan ke 500 Polres dan 33 Polda untuk membeli beras dan sembako tersebut. Arahan ini disampaikan Kapolri Idham Azis melalui konferensi video kepada jajaran kapolda se-Indonesia pada Kamis 23 April 2020 dan bantuan tersebut disiapkan untuk warga yang belum mendapatkan bantuan baik dari pemerintah atau lembaga lainnya lantaran sejumlah penyebab.

Untuk daerah Sulawesi Utara, Polda Sulut menunjukkan peran yang besar dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan beras kepada warga kurang mampu di beberapa wilayah. Kepedulian dan empati yang besar dari jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara merupakan hal yang sangat patut untuk diberikan apresiasi. Berbagai tugas yang menjadi tanggungjawab Kepolisian  RI dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ternyata tidak menyebabkan jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Utara melupakan tugas-tugas sosial dan kemanusiaan kepada warga yang mengalami dampak langsung dari pandemi Covid-19.

Kepolisian, pada satu sisi memiliki tugas-tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban umum, namun pada masa pandemi ini memiliki tugas yang berkaitan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 sekaligus penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 serta pada saat yang sama, seluruh personel Polri di lapangan juga harus meningkatkan kewaspadaan bagi dirinya masing-masing karena kemungkinan tertular virus ini juga besar.

Dalam kegiatan menyalurkan bantuan beras  dengan menyasar warga miskin di daerah yang belum tersentuh bantuan, disinilah terlihat dengan jelas bahwa keberadaan Polri bukan hanya dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat tetapi sekaligus melakukan tugas-tugas yang dilandasi oleh penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu dan olehnya kita patut  berbangga pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia.(*)

-

Artikel Terbaru

Terkait Penyaluran Bansos, Kumtua Tantang Warga Lapor Polisi

MANADOPOST.ID--Gencarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam mensosialisasikan penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19, baik Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial ke Masyarakat ternyata berbanding terbalik yang dilakukan Pemerintah Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang yang dilaporkan wargannya akibat dugaan ketidak terbukaan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Satu Pasien Positif Covid-19 Tempati Rumah Singgah Tounsaru

MANADOPOST.ID--Setelah disiapkan beberapa waktu lalu, rumah singgah yang disiapkan khusus tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kelurahan Tounsaru, Kecamatan Tondano Selatan, kini sudah ditempati.

ROR: Setengah Warga Minahasa Sudah Tersentuh BST dan BLT

MANADOPOST.ID--Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring MSi (ROR) menyebut bantuan sosial yang yelah disalurkan pemerintah terhitung sudah setengah mencakup jumlah penduduk Kabupaten Minahasa.

Penutupan Kelurahan yang Belum Terpapar Covid-19 Ditunda

MANADOPOST.ID—Kabar penutupan sejumlah kelurahan yang belum terpapar Covid-19, mulai 16 hingga 19 Juli mendatang, ditunda pelaksanaannya. Itu diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Tomohon Yelly Potuh SS, dalam keterangan persnya, Senin (13/7) kemarin.

Polisi Amankan 350 Liter Captikus di Pelabuhan

MANADOPOST.ID--Sebanyak 350 Liter minuman keras (miras) ilegal jenis captikus yang di selundupkan di pelabuhan Melonguane menggunakan kapal KM Barcelona 2, berhasil di gagalkan Polres Talaud melalui Polsek Melonguane.