alexametrics
28.4 C
Manado
Sabtu, 28 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Wajah Penguasa Hasil Pilkada

MANADOPOST.ID-Meski percikan harapan kenormalan baru, usaha keras dunia penelitian menemukan vaksin dan antidot covid-19 tak bisa disangkal, ufuk cengkraman pandemi global belum terkuak lebar.

Pertanyaan tentang tentang akhir pandemi sering dijawab dalam format proposisi-proposisi hipotetis atau “ketidaktahuan” yang diterima publik. Dalam kondisi ini, ranah politik pemerintahan tetap bergulir demi menjamin putaran roda birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu elemen esensialnya adalah pilkada.

Analisis politik J. Kristiadi, peneliti senior CSIS, kembali mengarahkan teropong publik ke pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Kompas cetak, 25 Juni 2020). Kental dan terang apresiasinya pada penyelenggara pilkada. Alasannya, mereka sedang merencanakan salah satu tahapan penting dalam demokrasi di era tanpa preseden.

Praktisnya, di bawah bayang pandemi, pelaksanaan pilkada serentak ini menuntut penyesuaian serius terhadap protokol kesehatan, bukan terutama demi keluasan dan kedalaman praktik politik ini tapi demi yang lebih fundamental, yaitu kesehatan/keselamatan masyarakat. Pesta demokrasi ini seharusnya tidak berakhir petaka karena “pesta” justru dinikmati oleh “para” virus.

Namun, elegi Kristiadi lebih mengarah pada kualitas diskusi publik dan kualitas potensial praktik demokrasi ini. Wacana diskusi publik tentang pelaksanaan pilkada serentak di bulan Desember lebih menyasar ranah teknis-prosedural. Diskursus tentang perangkat upacara penyelenggaraan dan aturan main.

Pusat atensi dan memori seakan menjauh dari hal-hal yang lebih krusial dan fundamental, yaitu politik uang yang mulai menjadi “common sense”, politik dinasti dan politisasi birokrasi. Dari hal-hal fundamental ini mengalirlah isu-isu politisasi bansos, desentralisasi dan pilkada asimetris, pilkada konkuren, dan subsidi dana partai politik. Namun, justru marjinalisasi mengurung isu-isu ini dari konsumsi nalar publik.

Pilkada yang tuna roh ideal dan miskin gagasan besar tidak akan menjadi rahim dan palungan bagi kepemimpinan lokal yang ideal. Bagi Kristiadi, pilkada demikian hanya akan berakhir sebagai rutinitas ritual nirnilai mulia. Demikian, ia hanya akan melahirkan perilaku-perilaku politik durjana dan demagog pembawa petaka.

Dalam sejarah, wajah-wajah penguasa telah secara bergantian bermunculan. Salah satu teropong telaah untuk menganalisis fenomena ini mengacu pada sumber legitimasi kekuasaan. Sumber legitimasi ini secara langsung mempengaruhi tipe penguasa. Misalnya, pada mulanya, baik di dunia Barat maupun Timur, pemberi legitimasi sang penguasa merujuk pada yang transenden.

Tiruan Ganda

Di masa klasik tradisional, kuasa mistis-religius ini menciptakan model kepemimpinan yang absolut. Sang penguasa hadir sebagai inkarnasi yang transenden. Tirai gaib menyelubungi tampilannya, sehingga kehadirannya bak wujud eksistensi sang sumber kekuasaan. Ia memang bukan yang transenden itu sendiri. Ia lebih mewujud sebagai counterfeit double (tiruan ganda) sang penguasa ilahi.

Semua keputusannya dilihat sebagai perwujudan kehendak ilahi. Karena itulah, sang penguasa dan keputusannya seakan-akan tak terjangkau oleh tuntutan pertanggungjawaban. Impunitas dan imunitas sang penguasa dari tuntutan ini mengalir sebagai konsekuensi logis “keilahiannya”. Apalagi, tuntutan pertanggungawaban ini meruang secara insani sedangkan sang tiruan ganda bersembunyi di ranah “adikodrati”.

Di pihak lain, privilese untuk menuntut dan mengkritik bukanlah properti rakyat. Sebaliknya, mereka sepenuhnya menyerahkan diri pada perintah dan kebijaksanaan sang penguasa. Akibatnya, nasib rakyat sungguh tergantung pada kualitas sang dewa tiruan. Jika ia diilhami oleh realitas ilahi yang penuh empati, maka keputusannya akan mengayomi rakyatnya. Namun, jika ia mengeksploitasi status dan amanah ilahinya, maka kehidupan rakyat akan menjelma menjadi realisasi tergesa-gesa dari neraka.

Pelucut “Sang Ilahi”

Era Renaissance (menyingsing sekitar abad ke-14 dan terbenam sekitar ke-17) menghembuskan angin perubahan hampir di semua bidang kehidupan manusia. Di bidang politik, tirai gaib sang dewa tiruan dilucuti. Hal ini terjadi karena sumber legitimasi kekuasan tradisional didobrak oleh postulat baru, yaitu rasio dan humanisme.

Di bidang politik, gerakan sekularisasi dan humanisme sungguh mempercepat efektivitas dobrakannya. Konsekuensinya, kungkungan pemikiran mistis-tradisional dan dominasi pemikiran dogmatis Abad Pertengahan terkuak.

Dalam arti tertentu, Abad Pertengahan telah mematri kungkungan tirai gaib dunia tradisional terhadap dunia politik dan praktik kekuasaan. Posisi pemberi legitimasi pada sang penguasa tradisional, yaitu yang transenden, menitis dalam institusi religius di Abad Pertengahan. Gerakan sekularisasi kemudian melucuti intervensi institusi religius tersebut dalam dunia politik. Lepasnya belitan tersebut mendesak dunia politik ke dalam sistem dan struktur rasional.

Sistem dan struktur rasional ini kemudian secara hakiki dialiri oleh roh humanisme. Aliran ini menegaskan kembali martabat manusia yang sebelumnya terkungkung jampi sang tiruan ganda. Gerakan sekularisasi dan humanisme dalam dunia politik melucuti status “ilahi” sang penguasa.

Peran tiruan ganda sang penguasa kehilangan legitimasinya. Sang penguasa di era ini menjadi manusia “kembali”. Konsekuensinya, kekuasaannya terbuka pada kritik dan tuntutan pertanggungjawaban. Sistem dan struktur politik yang tersusun secara rasional di era ini mewadahi praktik tersebut.

Era ini menghadirkan kembali idealisme politik yang mementingkan realisasi kesejahteraan rakyat di dunia ini (bukan di akhirat). Sistem dan strukturnya mengembalikan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk dengan kekhasan rasional, dan menggairahkan penemuan rasional-ilmiah.

“Sang Ilahi”

Dalam pemikiran tradisional, sang penguasa mengambil posisi instrumental sebagai sarana bagi yang transenden untuk berinkarnasi. Dalam Abad Pertengahan, agama mengadopsi dan menginstitusionalisasi sumber legitimasi kekuasaan politik. Institusi religius tersebut mengasumsi dirinya sendiri sebagai pemberi legitimasi itu.

Di Era Renaissance dan Masa Modern, legitimasi sang penguasa bersumber pada sistem dan struktur politik ciptaan manusia rasional. Karena itu, sang penguasa tidak bisa lepas dari evaluasi kritis dan tuntutan pertanggungjawaban.

Praktik kekuasaan dan dunia politik Era Renaissance dan Masa Modern tidaklah semulus artikulasi idealisme aliran humanisme dan sekularisme. Sang penguasa kontemporer mengkhianati roh dan sistem yang melahirkannya. Ia menjelma sebagai “sang ilahi”. Memang, “sang ilahi” ini terikat sistem dan struktur politik rasional. Dalam sistem dan struktur ini, sang penguasa seakan-akan tunduk pada tuntutan pertanggungjawaban dan kritik.

Namun, “keilahian” sang penguasa mengeawantah ketika ia “merasionalisasi” sistem dan struktur politik demi pengekalan nafsu berkuasanya. Ia menjadi “ilahi” ketika, dengan menghalalkan segala cara, ia mampu memanipulasi sistem politik dan hati nurani rakyatnya. Demikian, ia menjelma menjadi berhala dan petaka. Ia menginstrumentalisasi kekuasaan demi pemuasan dahaga kuasa, materi, serta kesenangan pribadi dan kelompok. Masalah selanjutnya, ia lupa bahwa dahaga itu tak akan pernah terpuaskan.

Wajah Kini

Kini, kita tidak akan menemukan penguasa yang merupakan inkarnasi langsung dari yang transenden. Kita juga hanya akan menemukan segelintir penguasa yang mendapat legitimasinya hanya dari agama tertentu. Demikian juga dengan penguasa sekular murni, tanpa afiliasi dengan agama tertentu, dan hanya berlandaskan pada kehormatan harkat dan martabat manusia universal.

Bagi Indonesia, idealnya, sang penguasa menghayati keterpilihannya sebagai amanat ilahi demi perjuangan pemanusiawian, menghormati keragaman sebagai cerminan keindahan adikodrati, dan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai roh praktik politiknya.

Epilog

Wajah penguasa hasil pilkada seharusnya menampilkan idealisme di atas. Praktisnya, ia berkompeten sebagai pemimpin dan berintegritas sebagai pelayan. Empatinya menangkap gelombang kehendak, harapan, dan keprihatinan rakyat, terutama di daerah yang bersangkutan.

Dirinya merepresentasi kepentingan lokal sehingga resonansi kebijakan dan pelaksanaannya menyentuh kepentingan murni rakyatnya. Kemandirian daerah menggaungkan daya saing dan menonjolkan keunggulan dan kearifan wilayah demi keharmonisan bingkai keragaman. Di luar semua ini, ia hanyalah berhala pembawa petaka bagi demokrasi.(*)

MANADOPOST.ID-Meski percikan harapan kenormalan baru, usaha keras dunia penelitian menemukan vaksin dan antidot covid-19 tak bisa disangkal, ufuk cengkraman pandemi global belum terkuak lebar.

Pertanyaan tentang tentang akhir pandemi sering dijawab dalam format proposisi-proposisi hipotetis atau “ketidaktahuan” yang diterima publik. Dalam kondisi ini, ranah politik pemerintahan tetap bergulir demi menjamin putaran roda birokrasi dan pelayanan publik. Salah satu elemen esensialnya adalah pilkada.

Analisis politik J. Kristiadi, peneliti senior CSIS, kembali mengarahkan teropong publik ke pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya dilaksanakan pada bulan Desember 2020 (Kompas cetak, 25 Juni 2020). Kental dan terang apresiasinya pada penyelenggara pilkada. Alasannya, mereka sedang merencanakan salah satu tahapan penting dalam demokrasi di era tanpa preseden.

Praktisnya, di bawah bayang pandemi, pelaksanaan pilkada serentak ini menuntut penyesuaian serius terhadap protokol kesehatan, bukan terutama demi keluasan dan kedalaman praktik politik ini tapi demi yang lebih fundamental, yaitu kesehatan/keselamatan masyarakat. Pesta demokrasi ini seharusnya tidak berakhir petaka karena “pesta” justru dinikmati oleh “para” virus.

Namun, elegi Kristiadi lebih mengarah pada kualitas diskusi publik dan kualitas potensial praktik demokrasi ini. Wacana diskusi publik tentang pelaksanaan pilkada serentak di bulan Desember lebih menyasar ranah teknis-prosedural. Diskursus tentang perangkat upacara penyelenggaraan dan aturan main.

Pusat atensi dan memori seakan menjauh dari hal-hal yang lebih krusial dan fundamental, yaitu politik uang yang mulai menjadi “common sense”, politik dinasti dan politisasi birokrasi. Dari hal-hal fundamental ini mengalirlah isu-isu politisasi bansos, desentralisasi dan pilkada asimetris, pilkada konkuren, dan subsidi dana partai politik. Namun, justru marjinalisasi mengurung isu-isu ini dari konsumsi nalar publik.

Pilkada yang tuna roh ideal dan miskin gagasan besar tidak akan menjadi rahim dan palungan bagi kepemimpinan lokal yang ideal. Bagi Kristiadi, pilkada demikian hanya akan berakhir sebagai rutinitas ritual nirnilai mulia. Demikian, ia hanya akan melahirkan perilaku-perilaku politik durjana dan demagog pembawa petaka.

Dalam sejarah, wajah-wajah penguasa telah secara bergantian bermunculan. Salah satu teropong telaah untuk menganalisis fenomena ini mengacu pada sumber legitimasi kekuasaan. Sumber legitimasi ini secara langsung mempengaruhi tipe penguasa. Misalnya, pada mulanya, baik di dunia Barat maupun Timur, pemberi legitimasi sang penguasa merujuk pada yang transenden.

Tiruan Ganda

Di masa klasik tradisional, kuasa mistis-religius ini menciptakan model kepemimpinan yang absolut. Sang penguasa hadir sebagai inkarnasi yang transenden. Tirai gaib menyelubungi tampilannya, sehingga kehadirannya bak wujud eksistensi sang sumber kekuasaan. Ia memang bukan yang transenden itu sendiri. Ia lebih mewujud sebagai counterfeit double (tiruan ganda) sang penguasa ilahi.

Semua keputusannya dilihat sebagai perwujudan kehendak ilahi. Karena itulah, sang penguasa dan keputusannya seakan-akan tak terjangkau oleh tuntutan pertanggungjawaban. Impunitas dan imunitas sang penguasa dari tuntutan ini mengalir sebagai konsekuensi logis “keilahiannya”. Apalagi, tuntutan pertanggungawaban ini meruang secara insani sedangkan sang tiruan ganda bersembunyi di ranah “adikodrati”.

Di pihak lain, privilese untuk menuntut dan mengkritik bukanlah properti rakyat. Sebaliknya, mereka sepenuhnya menyerahkan diri pada perintah dan kebijaksanaan sang penguasa. Akibatnya, nasib rakyat sungguh tergantung pada kualitas sang dewa tiruan. Jika ia diilhami oleh realitas ilahi yang penuh empati, maka keputusannya akan mengayomi rakyatnya. Namun, jika ia mengeksploitasi status dan amanah ilahinya, maka kehidupan rakyat akan menjelma menjadi realisasi tergesa-gesa dari neraka.

Pelucut “Sang Ilahi”

Era Renaissance (menyingsing sekitar abad ke-14 dan terbenam sekitar ke-17) menghembuskan angin perubahan hampir di semua bidang kehidupan manusia. Di bidang politik, tirai gaib sang dewa tiruan dilucuti. Hal ini terjadi karena sumber legitimasi kekuasan tradisional didobrak oleh postulat baru, yaitu rasio dan humanisme.

Di bidang politik, gerakan sekularisasi dan humanisme sungguh mempercepat efektivitas dobrakannya. Konsekuensinya, kungkungan pemikiran mistis-tradisional dan dominasi pemikiran dogmatis Abad Pertengahan terkuak.

Dalam arti tertentu, Abad Pertengahan telah mematri kungkungan tirai gaib dunia tradisional terhadap dunia politik dan praktik kekuasaan. Posisi pemberi legitimasi pada sang penguasa tradisional, yaitu yang transenden, menitis dalam institusi religius di Abad Pertengahan. Gerakan sekularisasi kemudian melucuti intervensi institusi religius tersebut dalam dunia politik. Lepasnya belitan tersebut mendesak dunia politik ke dalam sistem dan struktur rasional.

Sistem dan struktur rasional ini kemudian secara hakiki dialiri oleh roh humanisme. Aliran ini menegaskan kembali martabat manusia yang sebelumnya terkungkung jampi sang tiruan ganda. Gerakan sekularisasi dan humanisme dalam dunia politik melucuti status “ilahi” sang penguasa.

Peran tiruan ganda sang penguasa kehilangan legitimasinya. Sang penguasa di era ini menjadi manusia “kembali”. Konsekuensinya, kekuasaannya terbuka pada kritik dan tuntutan pertanggungjawaban. Sistem dan struktur politik yang tersusun secara rasional di era ini mewadahi praktik tersebut.

Era ini menghadirkan kembali idealisme politik yang mementingkan realisasi kesejahteraan rakyat di dunia ini (bukan di akhirat). Sistem dan strukturnya mengembalikan kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk dengan kekhasan rasional, dan menggairahkan penemuan rasional-ilmiah.

“Sang Ilahi”

Dalam pemikiran tradisional, sang penguasa mengambil posisi instrumental sebagai sarana bagi yang transenden untuk berinkarnasi. Dalam Abad Pertengahan, agama mengadopsi dan menginstitusionalisasi sumber legitimasi kekuasaan politik. Institusi religius tersebut mengasumsi dirinya sendiri sebagai pemberi legitimasi itu.

Di Era Renaissance dan Masa Modern, legitimasi sang penguasa bersumber pada sistem dan struktur politik ciptaan manusia rasional. Karena itu, sang penguasa tidak bisa lepas dari evaluasi kritis dan tuntutan pertanggungjawaban.

Praktik kekuasaan dan dunia politik Era Renaissance dan Masa Modern tidaklah semulus artikulasi idealisme aliran humanisme dan sekularisme. Sang penguasa kontemporer mengkhianati roh dan sistem yang melahirkannya. Ia menjelma sebagai “sang ilahi”. Memang, “sang ilahi” ini terikat sistem dan struktur politik rasional. Dalam sistem dan struktur ini, sang penguasa seakan-akan tunduk pada tuntutan pertanggungjawaban dan kritik.

Namun, “keilahian” sang penguasa mengeawantah ketika ia “merasionalisasi” sistem dan struktur politik demi pengekalan nafsu berkuasanya. Ia menjadi “ilahi” ketika, dengan menghalalkan segala cara, ia mampu memanipulasi sistem politik dan hati nurani rakyatnya. Demikian, ia menjelma menjadi berhala dan petaka. Ia menginstrumentalisasi kekuasaan demi pemuasan dahaga kuasa, materi, serta kesenangan pribadi dan kelompok. Masalah selanjutnya, ia lupa bahwa dahaga itu tak akan pernah terpuaskan.

Wajah Kini

Kini, kita tidak akan menemukan penguasa yang merupakan inkarnasi langsung dari yang transenden. Kita juga hanya akan menemukan segelintir penguasa yang mendapat legitimasinya hanya dari agama tertentu. Demikian juga dengan penguasa sekular murni, tanpa afiliasi dengan agama tertentu, dan hanya berlandaskan pada kehormatan harkat dan martabat manusia universal.

Bagi Indonesia, idealnya, sang penguasa menghayati keterpilihannya sebagai amanat ilahi demi perjuangan pemanusiawian, menghormati keragaman sebagai cerminan keindahan adikodrati, dan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai roh praktik politiknya.

Epilog

Wajah penguasa hasil pilkada seharusnya menampilkan idealisme di atas. Praktisnya, ia berkompeten sebagai pemimpin dan berintegritas sebagai pelayan. Empatinya menangkap gelombang kehendak, harapan, dan keprihatinan rakyat, terutama di daerah yang bersangkutan.

Dirinya merepresentasi kepentingan lokal sehingga resonansi kebijakan dan pelaksanaannya menyentuh kepentingan murni rakyatnya. Kemandirian daerah menggaungkan daya saing dan menonjolkan keunggulan dan kearifan wilayah demi keharmonisan bingkai keragaman. Di luar semua ini, ia hanyalah berhala pembawa petaka bagi demokrasi.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/