32 C
Manado
Selasa, 14 Juli 2020

Pentingnya Kerja Sama Daerah dalam Menghadapi COVID-19 dan New Normal

Penulis: Dr. Welly Waworundeng, S.Sos., MSi.

Dosen FISPOL/Pascasarjana Unsrat

MANADOPOST.ID–Kerja sama daerah dapat diwujudkan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia termasuk di daerah Sulawesi Utara.  Salah satu tujuan dari dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 oleh pemerintah, adalah mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Kerjasama daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Para kepala daerah gubernur atau bupati/walikota berperan penting dalam menciptakan adanya kerja sama antar daerah, karena mereka bertindak mewakili daerah untuk dan atas nama daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lain.

Kerja sama daerah memiliki 2 kategori yaitu, kerja sama wajib dan sukarela. Kerja sama wajib dilaksanakan oleh 2 daerah atau lebih daerah yang berbatasan untuk menyelenggrakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas litas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dilkelola bersama.

Kerja sama sukarela, dilaksanakan oleh 2 atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksnakan dengan bekerja sama.

Objek kerja sama antar daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Daerah menetapkan prioritas objek kerja sama daerah berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerja sama Antar Daerah dan penerapannya, sebenarnya telah lama dikembangkan di sejumlah negara di benua Eropa, seperti Jerman, Austria, Belanda, Swiss, dan sebagainya sejak puluhan tahun yang lalu. Kerja sama daerah di negara – negara Eropa tersebut terbukti telah menjadi instrumen pembangunan kewilayahan yang berhasil melahirkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, penciptaan pelayanan publik yang berkualitas kepada rakyat, dan menciptakan proses integrasi sosial, budaya dan politik yang kuat.

Prinsip-prinsip dan cara kerja dasar kerja sama antar daerah dan tata kelola wilayah yang telah terbentuk terbukti cukup ampuh sebagai instrumen untuk melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan yang ingin dicapai oleh sebuah wilayah regional (Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Decentralization Support Facility, 2011).

Pola kerjasama serta bentuk kelembagaan kerjasama antar daerah yang teridentifikasi di beberapa negara, meliputi: 1) Intergovernmental Service Contract: Merupakan kontrak jasa yang dilakukan bila suatu daerah membayar daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti penjara, pembuangan sampah, dll. 2) Joint Service Agreement: Merupakan perjanjian kerjasama untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang bekerjasama, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran, pembuangan sampah.  3) Intergovernmental Service Transfer: Merupakan pelimpahan secara permanen suatu tanggung jawab dari satu daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan keuangan publik (Henry, N. 1995; Pratikno (Ed.), 2007).

Selain tiga tipe kerjasama di atas, kecenderungen yang terjadi saat ini di negara – negara maju adalah pencanangan kerjasama dengan konteks networking/kolaborasi/jejaring terutama di bidang perencanaan dan mitigasi bencana. Metode kerjasama seperti ini menjadi model alternatif untuk menggantikan model birokrasi klasik yang bersifat top down  karena sifatnya yang mengandalkan jejaring yang fleksibel dan dinamis (Waugh Jr, W.L. and G.Streib. 2006).

Kerjasama anatar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Inilah yang menjadi prinsip dasar dari kerja sama daerah yaitu adanya tujuan bersama yang ingin diraih secara bersama-sama (Tim Ahli Asdep V.5 KPDT, 2010).

Berdasarkan  PP No. 28/2018,  disebutkan bahwa daerah dapat melakukan kerja sama, atara lain  karena mengatasi kondisi  darurat. Yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah kondisi di luar kemampuan manusia, atara lain terjadinya bencana. Bencana ada 3 macam, meliputi  bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

Penyebaran COVID-19 merupakan salah satu bencana nonalam, yang oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai bencana nasional melalui keputusan Presidan No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dikeluarkannya peraturan ini menandakan bahwa bencana ini serius dan mengancam kehidupan rakyat Indonesia. Untuk penanganannya,  banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, dan kabupaten/Kota.

Bertujuan untuk mempercepat penanganan Penyebaran COVID-19, masyarakat tetap sejahtera dan pelayanan publik tetap berjalan.  Tercapainya tujuan kebijakan sangat tergantung pada implementor dan/atau pelaksana kebijakan itu sendiri. Ada kebijakan yang hanya dilaksanakan oleh satu daerah saja, tetapi ada juga kebijakan yang harus dilaksanakan bersama antar daerah.

Kerja sama anatar daerah dalam situasi sekarang penting, karena semua daerah memiliki satu tujuan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mengatasi berbagai masalah akibat dari dampak bencana tersebut, dan memasuki era new normal.

Daerah secara bersama mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sudah ada. Selain itu, secara bersama juga dapat membuat sebuah kebijakan baru untuk penanganan COVID-19, dan terlebih memasuki new normal dalam suatu wilayah regional.

Penangan COVID-19 dan penerapan new normal, membutuhkan komitmen dan ikatan yang kuat di antara pengambil keputusan tertinggi di daerah masing – masing (para kepala pemerintahan) akan mendasari kerjasama tersebut. Komitmen yang dimaksud adalah komitmen untuk bekerjasama dalam penanganan isu-isu yang telah disepakati, lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah.

Pemerintah daerah dan para stakeholder (DRPD, elit politik, tokoh agama/masyarakat, Perguruan Tinggi, pemimpin ormas)  di daerah dapat saling mendukung untuk adanya kerja sama antar daerah di Sulawesi Utara. Harapan kedepan kerja sama daerah yang sudah ada dapat dikembangkang dan yang belum dapat dibentuk.

Bahkan dapat dilakukan kerja sama daerah  dengan daerah di luar negeri, dan juga kerja sema daerah dengan pihak ketiga. Tujuannya, supaya walaupun ditengah bencana, program untuk meningkatkan kesejahteraan  dan pelayanan publik diberbagai bidang tetap berjalan.(*)

-

Artikel Terbaru

Terkait Penyaluran Bansos, Kumtua Tantang Warga Lapor Polisi

MANADOPOST.ID--Gencarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam mensosialisasikan penyaluran bantuan sosial dimasa pandemi Covid-19, baik Bantuan Lansung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial ke Masyarakat ternyata berbanding terbalik yang dilakukan Pemerintah Desa Koha Timur Kecamatan Mandolang yang dilaporkan wargannya akibat dugaan ketidak terbukaan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Satu Pasien Positif Covid-19 Tempati Rumah Singgah Tounsaru

MANADOPOST.ID--Setelah disiapkan beberapa waktu lalu, rumah singgah yang disiapkan khusus tempat isolasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kelurahan Tounsaru, Kecamatan Tondano Selatan, kini sudah ditempati.

ROR: Setengah Warga Minahasa Sudah Tersentuh BST dan BLT

MANADOPOST.ID--Bupati Minahasa Dr Royke Octavian Roring MSi (ROR) menyebut bantuan sosial yang yelah disalurkan pemerintah terhitung sudah setengah mencakup jumlah penduduk Kabupaten Minahasa.

Penutupan Kelurahan yang Belum Terpapar Covid-19 Ditunda

MANADOPOST.ID—Kabar penutupan sejumlah kelurahan yang belum terpapar Covid-19, mulai 16 hingga 19 Juli mendatang, ditunda pelaksanaannya. Itu diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Tomohon Yelly Potuh SS, dalam keterangan persnya, Senin (13/7) kemarin.

Polisi Amankan 350 Liter Captikus di Pelabuhan

MANADOPOST.ID--Sebanyak 350 Liter minuman keras (miras) ilegal jenis captikus yang di selundupkan di pelabuhan Melonguane menggunakan kapal KM Barcelona 2, berhasil di gagalkan Polres Talaud melalui Polsek Melonguane.