29 C
Manado
Sabtu, 26 September 2020

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIDANA PILKADA DIBAYANGI PRAPERADILAN

Oleh: Toar Palilingan

HUKUM pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen mengawal pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunakan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilihan berjalan secara fair.

Dalam pengaturan dan pelaksanaannya, kemanfaatan hukum pidana dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilihan, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilihan, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilihan dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaaan pemilihan.

Penanganan tindak pidana Pilkada 2020 dilakukan dengan cara dan prosedur tersendiri yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dengan perubahannya dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penanganan tindak pidana Pilkada merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan pengawas Pilkada atau yang berasal dari laporan warga Negara Indonesia yang punya hak pilih, laporan peserta Pilkada atau laporan dari pemantau untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan.

Gakkumdu memiliki peran yang besar dalam menegakkan keadilan Pilkada, karena keberadaannya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta memberi manfaat terhadap kelangsungan demokrasi berdasarkan hukum sehinggga pemilih terjamin hak-hak hukumnya untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung bebas dan rahasia dan peserta pemilihan mendapat perlakuan secara adil dan setara dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.

Di dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri dan Jaksa Agung diatas ada penambahan pasal tentang Praperadilan yang mana dalam hal terdapat permohonan praperadilan baik dalam tingkat penyidikan atau penuntutan  maka pengawas pemilihan, penyidik dan/atau penuntut umum melakukan pendampingan dan monitoring, kemudian mengantisipasi kemungkinan adanya Praperadilan tersebut maka soal alat bukti, Peraturan Bersama ini juga mengatur bahwa pada Bagian Keempat Pembahasan Kedua Pasal 20 ayat (4) Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/ temuan merupakan dugaan tindak pidana pilkada atau bukan dengan didukung minimal dua alat bukti. Dalam penegakan hukum pidana pada umumnya dikenal adanya Praperadilan yang merupakan bentuk pengawasan peradilan yang ketat atau Strict Judicial Security terhadap semua tindakan perampasan kebebasan terhadap hak-hak sipil seseorang. Konsep ini dicetuskan pertama  saat terbitnya Magna Charta pada tahun 1215. Tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur administrasi yustisial di Pengadilan Negeri, yang meliputi; permohonan ditujukan pada ketua pengadilan negeri; permohonan diregister dalam perkara Praperadilan; ketua pengadilan negeri segera menunjuk hakim dan panitera; pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dan tata cara pemeriksaan Praperadilan.

Laporan dugaan tindak pidana Pilkada diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilihan. Sebelum penerusan laporan tersebut, Bawaslu melakukan kajian atas dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Sentra-Gakkumdu inilah yang menjadi pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

Pasal 77 huruf a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara yuridis ketika seseorang tidak menerima status penetapan dirinya sebagai tersangka dan/ atau adanya penghentian penyidikan (SP-3) oleh Penyidik, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri; sementara dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Bersama Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pilkada Serentak 2020, telah membatasi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas hari) hari semenjak laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan oleh pengawas Pemilu. Oleh karena tidak diatur secara detail dalam UU Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama, maka hal tersebut menjadi kendala apabila permohonan praperadilan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut juga terkait dengan akibat hukum apabila putusan praperadilan membatalkan penghentian penyidikan sementara batas kewenangan penyidikan selama 14 hari telah habis karena hukum acara pidana menganut asas lex stricta, dimana kewenangan penyidikan hanya diberikan selama 14 hari, maka penyidik secara hukum tidak dapat menindaklanjuti putusan praperadilan tersebut, karena kewenangan untuk melakukan penyidikan telah habis. Atas kondisi ini maka idealnya dalam hal pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka telah dimulai, maka terhadap pemeriksaan pertama pokok perkara ditangguhkan sampai keluarnya putusan praperadilan dan dalam hal putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan praperadilan dibacakan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.  

Peraturan Bersama Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu maupun mengatur waktu penanganan selanjutnya membatasi kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan yaitu paling lama 14 hari.  Ketika penyidikan sudah melewati batas 14 hari maka proses penyidikan tersebut batal demi hukum (null and void). Permasalahannya kemudian adalah bagaimana akibat hukum apabila praperadilan atau putusan praperadilan yang membatalkan penghentian penyidikan sementara batas kewenangan penyidikan selama 14 hari telah habis karena hukum acara pidana menganut asas lex stricta, dimana kewenangan penyidikan hanya diberikan selama 14 hari, maka penyidik secara hukum tidak dapat menindaklanjuti putusan praperadilan tersebut, karena kewenangan untuk melakukan penyidikan telah habis, ini yang tidak diatur dalam  Peraturan bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu sehingga idealnya kedepan, hal ini harus dirumuskan dalam UU Pemilihan bahwa:“Dalam hal putusan praperadilan menyatakan penghentian penyidikan sah, dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan praperadilan dibacakan, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”. (Disampaikan pada Rakor Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sulawesi Utara 2020).

-

Artikel Terbaru

Awas! Tujuh ASN Masuk Radar Bawaslu

MANADOPOST.ID--Menjelang Pilkada 9 Desember mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa terus mengatensi setiap dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dandim Sinaga Sertijab Plh Danramil Sonder

MANADOPOST.ID--Jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 1302/Minahasa kembali menggelar rolling jabatan sejumlah personilnya.

Gereja Mungil Iyok

BULAN setengah bulat mengiringi saya dan teman-teman. Menyusuri jalan pantai. Dari pertigaan Nuangan Selatan, masuk ke Desa Iyok. Melintas jalan tanah. Agak berbatu dan bekas becek. Untung malam ini tidak hujan. Sehingga mobil yg kami tumpangi mulus hingga ujung Pantai.

Sebut Kadernya Patuh, OD Beri Contoh Sosok AA

MANADOPOST.ID—Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara Olly Dondokambey memastikan kader partai dan figur yang diutus di pilkada serentak 2020 adalah mereka yang patuh dan bisa bersinergi.

Pendaftaran Seleksi Terbuka Sekkab Diperpanjang

MANADOPOST.ID—Pasca pemeriksaan berkas administrasi yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel), Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kepulauan Sangihe pada akhirnya menyisahkan dua nama, yakni Melancthon Harry Wolff dan Jopy Thungari.