26C
Manado
Rabu, 27 Januari 2021

Minoritas Kritis

MANADOPOST.ID–Ini bukan tema baru. Tulisan Anies Baswedan di Kompas (2012) dan Yudi Latief di Media Indonesia (2016) dapat dirujuk di antara banyaknya tulisan serupa di dunia maya. Namun, ide ini kembali menyeruak dalam rembuk filsafat à la Masyarakat Filsafat Indonesia (MFI). Forum cair ini diprakarsai oleh para pembelajar filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.

Di sesi kedua udar nalar filosofis ini (16 November 2020), penulis diundang untuk memantik diskusi dengan artikelnya yang berjudul “Melampaui Kapitalisme dan Komunisme: Belajar dari Fenomena Covid-19”. Ide tulisan ini berawal dari sana, namun bukan mengenai materi yang sama.

Dalam proses diskusi, satu penanya mengungkap pergumulannya dalam penulisan disertasi. Ada dua ide filosofis menarik tentang “noise” (kegaduhan) dalam proses komunikasi. Pertama, “noise” sebagai gangguan dan deviasi dalam komunikasi tidak bisa ditiadakan. Ia menduduki konstelasi komunikasi sebagai “condition of possibility” (kondisi pemungkin). Ia memungkinkan adanya komunikasi.

Kedua, justru karena keberadaannya niscaya, komunikasi menuntut suara selaras. Partisipasi suara selaras menyeimbangkan keberadaan “noise”. Namun, peniadaan “noise” bukanlah tujuan partisipasi tersebut. Keseimbanganlah titik sasarnya. Ide ini kemudian menggelitik nalar untuk berefleksi tentang salah satu fenomena bangsa ini. Ide ini merebut posisi perspektif untuk meneropong fenomena kuasa minoritas gaduh dalam pagelaran politik bangsa.

Minoritas kritis

Ruang publik bangsa tak bisa lekang dari gelar politik. Sayangnya, panggungnya sering penat dengan riuhnya minoritas. Sedemikian mengungkungnya kegaduhan itu sehingga minoritas ini merampas label mayoritas dan menguasai diskusi publik. Mereka merebut sendi-sendi pembentukan opini publik. Konsekuensinya, mereka mendapat gelar pseudomayoritas.

Keseimbangan medan komunikasi tentunya menentukan mutu dirinya dan bobot pesannya bagi seluruh pemangku kepentingannya. Ketika ruang ini hanya diisi oleh minoritas riuh, mereka mendisrupsi keseimbangan. Deviasi merajalela dan keseimbangan justru menjadi asa utopis yang langka.

Ide keseimbangan dalam medan komunikasi ini mendesak hadirnya minoritas lain. Minoritas ini eksis namun tidak menduduki poros. Merekalah minoritas kritis. Kelompok ini seakan menjadi antik karena mereka tidak menemukan habitatnya dalam minoritas riuh. Alasannya, ranah nyaman kelompok minoritas riuh mewujud dalam gelegak emosi dan konformitas memaksa. Dalam ranah demikian, minoritas kritis minim asupan kehidupan.

Minoritas kritis ini justru tersemaikan di antara kesenyapan kelompok mayoritas. Prima facie, pekaknya teriakan minoritas riuh menelan mayoritas senyap ini dalam keheningan yang dalam. Namun, sangatlah mungkin internalitas minoritas kritis memilih sunyi dengan berbagai alasan.

Jika benar ada, alasan-alasan itu perlu direkonstruksi menjadi sebuah keputusan tegas untuk menyeruak masuk dalam proses pembentukan opini publik. Diam bukanlah alternatif lagi. Alasannya, justru kondisi inilah yang senantiasa menyuburkan minoritas riuh.

Minoritas kritis perlu menyeimbangkan medan komunikasi ruang publik. Mereka perlu berpartisipasi dalam gelar politik di panggung bangsa. Keriuhan semata membuat pagelaran tersebut monoton dan mengekalkan peran periferi pemangku kepentingan lain. Minoritas kritis perlu menggelar napak tilas sentripetal, sebuah gerakan kembali menuju poros ruang publik.

Mutatis mutandis, mereka perlu memastikan kesimbangan mutu media sosial. Karena ruang publik telah meluaskan sayapnya sampai di sana. Terkadang, panggung pagelaran pun berpindah ke sana. Hoaks, ujaran kebencian, dan segala bentuk keremehan bualan bak “noise” dalam komunikasi. Asumsi kebebasan dalam ruang maya tersebut memungkinkan kehadiran mereka. Di satu sisi, batasan bukanlah jawaban akhir. Di sisi lain, menanti kedewasaan individu peselancar dunia maya bak menunggu lamanya durasi sebuah evolusi. Demikian, ruang tersebut perlu keseimbangan.

Meminjam ide Benedict Anderson (1936-2015), kebangsaan yang kita bayangkan atau imaginasikan bersama perlu diekspresikan sebagai sebuah keputusan. Kaburnya keputusan ini mencipta ruang bagi minoritas riuh untuk bertindak anakronistik.

Narasi argumentatif

Ide “minoritas kritis” ini pernah menyeruak dalam sebuah diskusi di Jakarta, dengan tema “Tebarkan Kedamaian” dan sub tema “Merawat Kebangsaan” pada bulan September 2018. Dalam pertemuan tersebut, penulis menanggapi pemaparan Yudi Latief dan Irjen. Pol. Sigid Hardjanto. Menurut penulis, term “merawat” sangat dekat dengan term Latin, nutrire, yang berarti menumbuhkembangkan, merawat, membesarkan, menjaga dan memberi makan. Nuansa makna di balik term ini mengasumsikan intimitas personal antara ibu dan anak.

Dalam konteks intimitas primordial ini, dapatlah dimengerti mengapa narasi “menguasai” pembentukan opini publik di ranah sosial politik. Narasi memungkinkan kompleksitas teori dan rigiditas dogma direlativikasi. Kerumitan teori dan dogma dilunturkan oleh kelembutan dan kemudahan narasi. Konsekuensinya, narasi gampang merebut perhatian publik dan opini mudah dikreasi.

Lagipula, narasi menghujam kedalaman sukma dan kalbu. Ia menghindari kekakuan rasionalitas. Dalam prosesnya, narasi mengejar keselarasan rasa dan meninggalkan konsensus nalar. Elemen narasi ini memungkinkannya untuk menyemai fanatisme dan ekstrimisme. Di hadapan keduanya, rasionalitas sering tak berdaya karena pintu diskursus tidak dibuka.

Dominasi narasi ini tentu tidak bisa ditolak. Selain anakronistik, sikap menolak narasi akan menutup instrumen komunikasi efektif di kalangan publik. “Ketidaktahuan” dan “kemurnian” publik bak menanti dicemari oleh sang narator culas. Karena itu, justru narator otentik perlu menyentuh potensi publik. Narasi itu perlu dibawakan oleh kaum minoritas kritis.

Justru karena lahir dari minoritas kritis, narasi ini tak nyaman dengan kebohongan, ketidakjujuran, dan keculasan. Narasi ini tidak mewakili kepentingan subjektif dan kelompok sempit. Di tangan minoritas kritis, dorongan vital narasi tak lain mengacu pada kebenaran dan ketulusan.

Dalam nalar mereka, narasi bersintesis dengan argumen. Ia kemudian tertutur secara meyakinkan, tanpa perlu jatuh pada rigidnya kategorisasi positivistik. Kebenarannya diakui melalui “ketulusan” dan “kecukupan” pembuktian faktual dan minimal. Ia tidak menuntut kelengkapan formal pembuktian ilmiah. Di sini, narasi membungkus sekaligus membutuhkan argumen minimal.

Narasi kemajemukan

Dengan cara yang sama, kemajemukan perlu dinarasikan kepada publik. Narasinya perlu menembus sukma dan secara memadai memenuhi tuntutan kebenaran. Indoktrinasi bukanlah jawaban. Ia hanya akan menghantar kemajemukan menjadi konsep tempelan asing. Demikian, konsep ini menjadi ramah manipulasi dan eksploitasi.

Durasi panjang untuk menarasikan kemajemukan perlu dimulai sekarang. Kontennya cukuplah memenuhi tuntutan nalar akan kebenaran. Setelah menembus lapisan epistemologis ini, kemajemukan perlu mendapatkan kedudukan sebagai sebuah keyakinan tak terbantahkan dalam diri setiap individu Indonesia. Berbasis keyakinan ini, ide kemajemukan dapat bertahta dalam imajinasi bersama.

Imajinasi bersama akan menghilir pada keputusan hidup bersama. Keputusan ini perlu mewujud dalam praksis berkelanjutan, bukan hanya di level tokoh namun juga di level masyarakat publik. Keberlanjutan praksis menjamin pembiasaan. Inilah hulu dari mana tradisi mengaktualisasi diri. Publik akhirnya akan menghidupi kemajemukan sebagai tradisi yang pantas dirayakan, bukan dipolemikkan.

Epilog

L‘histoire se répète. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Kita mengharapkan keberulangan ini mencipta tradisi baru di mana kemajemukan bukanlah anomali, melainkan substansi.(*)

Artikel Terbaru