MANADOPOST.ID-Piagam Perjuangan Permesta dengan Konsep Program Benteng Sumitro. Program Piagam Perjuangan Permesta (2 Maret 1957) adalah gerakan yang menuntut otonomi daerah dan perbaikan ekonomi, bukan separatisme, yang didorong oleh ketimpangan pusat dan daerah.
Konsep ekonominya sejalan dengan Program Benteng Sumitro (1950–1953) yang berfokus pada pembangunan daerah, kemandirian ekonomi, dan perlindungan pengusaha pribumi melalui desentralisasi fiskal.
Keterkaitan Permesta dan Konsep Ekonomi Sumitro antara lain terlihat pada latar belakang ekonomi. Permesta muncul karena rasa tidak puas atas ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga menuntut pengelolaan sumber daya daerah yang lebih besar. Dalam konsep Sumitro Plan, Sumitro Djojohadikusumo sebagai arsitek ekonomi Indonesia menekankan pentingnya membangun industri kecil dan memperkuat pengusaha nasional melalui Program Benteng.
Permesta mengadopsi prinsip ini dalam tuntutannya, yakni pembangunan daerah yang mandiri. Tujuan dari kedua konsep tersebut pada dasarnya sama, yaitu memperbaiki nasib rakyat dan menciptakan fondasi ekonomi nasional yang kuat melalui pemberdayaan potensi daerah.
Poin penting Piagam Permesta adalah tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tidak berniat melepaskan diri. Selain itu, gerakan ini menuntut otonomi daerah melalui desentralisasi pemerintahan dan ekonomi, serta perbaikan nasib rakyat melalui pembangunan ekonomi daerah.
Program Benteng, yang juga dikenal sebagai Kebijakan Benteng Sumitro, merupakan kebijakan ekonomi Indonesia yang memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi untuk mempercepat pengembangan kelas bisnis nasional. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membina pengusaha pribumi agar mampu bersaing.
Mekanismenya dilakukan dengan memberikan bantuan kredit dan lisensi impor khusus kepada perusahaan yang sahamnya minimal 70 persen dimiliki oleh orang Indonesia asli. Namun dalam pelaksanaannya muncul kegagalan yang dikenal sebagai Skandal Alibaba.
Banyak pengusaha pribumi (Ali) menyewakan lisensi impor kepada pengusaha Tionghoa (Baba) untuk mendapatkan keuntungan cepat. Praktik ini menyebabkan kerugian negara dan membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampaknya, program tersebut dihentikan pada tahun 1957. Meski demikian, program ini tetap melahirkan beberapa pengusaha nasional besar dan meninggalkan warisan sistem patronase ekonomi. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Program Benteng merupakan bagian dari Sumitro Plan yang bertujuan mendorong industrialisasi Indonesia.
Trilogi Pembangunan pada masa Presiden Soeharto merupakan landasan kebijakan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Trilogi ini terdiri dari tiga pilar utama, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Konsep ini juga sering dikaitkan dengan delapan jalur pemerataan. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dimaksudkan untuk menciptakan situasi politik dan keamanan yang kondusif.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diarahkan untuk memacu peningkatan ekonomi nasional secara cepat. Sementara itu, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diwujudkan melalui delapan jalur pemerataan yang diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial.
Delapan jalur pemerataan tersebut meliputi pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan papan atau perumahan. Selanjutnya adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Jalur berikutnya adalah pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
Kemudian pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Selain itu juga pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh warga negara. Jalur berikutnya adalah pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan. Selanjutnya adalah pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air atau daerah. Terakhir adalah pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Kesra Prabowo atau Prabowonomics merupakan konsep dan strategi ekonomi yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus pada hilirisasi domestik, pembangunan inklusif, dan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan target hingga delapan persen untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini menekankan pembangunan yang inklusif, kemandirian pangan dan gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta keberpihakan pada rakyat kecil.
Pilar utama Prabowonomics meliputi hilirisasi industri yang melanjutkan dan memperluas hilirisasi komoditas seperti sawit dan mineral lainnya guna meningkatkan nilai tambah, devisa, serta membuka lapangan kerja. Pilar berikutnya adalah pembangunan inklusif dengan prinsip No One Left Behind yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program sosial langsung dan pendekatan big push. Selain itu terdapat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi rakyat sebagai pilar utama pembangunan. Program ini dirancang untuk melayani puluhan juta warga.
Pilar berikutnya adalah ketahanan ekonomi dan investasi yang diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, mendorong investasi hijau, serta memaksimalkan Sovereign Wealth Fund melalui Danantara. Selain itu terdapat target pertumbuhan ekonomi tinggi dengan upaya mencapai pertumbuhan di atas lima persen hingga delapan persen melalui pendekatan strategis di tengah tantangan geopolitik global. Prabowonomics juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Relevansi Benteng Sumitro, Trilogi Pembangunan, dan Prabowonomics atau Pragib terletak pada kesamaan tujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan, memperkuat kehadiran negara dalam perekonomian, serta mendorong kemandirian daerah menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Prabowonomics mencerminkan bahwa platform pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya dengan stabilitas nasional dan persamaan antar warga negara, tetapi juga harus diikuti oleh kemajuan bangsa dalam perspektif pembangunan ekonomi. Platform ekonomi yang dikenal dengan sebutan Prabowonomics tersebut berfokus pada ekonomi rakyat yang terdiri dari tiga program utama atau trilogi yang saling mendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan tujuan tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Trilogi pembangunan ekonomi tersebut meliputi tiga hal utama. Pertama, Danantara atau Dana Anagata Nusantara sebagai badan pengelola investasi nasional yang dirancang sebagai pengelola dana investasi terintegrasi seperti Temasek di Singapura. Lembaga ini berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund untuk memaksimalkan investasi masa depan dan mengelola aset negara secara efisien sehingga tidak terlalu bergantung pada investasi asing.
Kedua, hilirisasi industri strategis yang menekankan pentingnya pengolahan bahan mentah di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia, termasuk sektor nikel, tembaga, serta komoditas pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketiga, Program Makan Bergizi Gratis dan ekonomi rakyat yang tidak sekadar menjadi bantuan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi atau stimulus. Program ini bertujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga, memberdayakan UMKM dan koperasi, serta menciptakan lapangan kerja langsung melalui peningkatan gizi anak-anak. Implementasi kebijakan ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Namun, Prabowonomics saat ini masih menghadapi sejumlah persoalan pada tingkat implementasi dan fakta di lapangan. Dalam catatan pengembangan konsep ekonomi, kebijakan ini sangat bertumpu pada peran Danantara yang direncanakan mengelola dana sebesar Rp16.000 triliun. Pertanyaannya adalah apakah Danantara dapat berkembang seperti Temasek di Singapura, mengingat Danantara baru berjalan sekitar satu tahun sementara Temasek telah beroperasi selama puluhan tahun. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat lebih melibatkan usaha rakyat seperti UMKM dan koperasi, mengingat program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar. Persoalan lain muncul terkait efisiensi anggaran dan penurunan Dana Transfer Daerah yang dipandang sebagai penurunan peran daerah.
Catatan penting lainnya adalah bahwa tuntutan Piagam Permesta mengenai otonomi daerah serta desentralisasi pemerintahan dan ekonomi kemudian ditindaklanjuti pada masa Orde Baru melalui konsep Trilogi Pembangunan dan delapan jalur pemerataan. Pada masa kini, konsep tersebut diimplementasikan dalam program Pragib atau Prabowonomics melalui kebijakan hilirisasi industri, pembangunan inklusif dengan prinsip No One Left Behind, Program Makan Bergizi Gratis, penguatan ketahanan ekonomi dan investasi, penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok global, dorongan investasi hijau, optimalisasi Danantara, serta target pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dapat memperbaiki nasib rakyat melalui pembangunan ekonomi daerah.
Selain itu, ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan pelajaran penting dari masa lalu, terutama pada masa Orde Lama ketika masyarakat mengalami kesulitan pangan dan keterbatasan energi listrik sehingga industri tidak berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh ketersediaan energi dan pangan yang memadai agar industri dapat tumbuh dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Editor : Ayurahmi Rais