Oleh: Rendai Ruauw
DI MANADO, kota yang sering disebut orang sebagai salah satu ruang hidup paling toleran di Indonesia. Suasana menjelang Idul Fitri selalu membawa warna yang unik. Suara lonceng gereja dan adzan masjid sama-sama menjadi bunyi yang akrab bagi telinga warga.
Di kota ini, orang belajar sejak lama bahwa perbedaan bukan ancaman. Melainkan cara lain untuk hidup berdampingan. Dari layar ponsel, saya melihat beberapa teman Muslim memposting perjalanan mereka: Ada yang di bandara dengan tas besar di pundak, ada yang di kapal yang menyeberangi laut, ada yang di bus memotret perjalanan, ada pula yang sudah duduk di ruang tamu rumah orang tua.
Pada status dan story mereka, terselip kata yang sederhana: 'pulkam'. Pulang kampung. Tetapi di balik kata sederhana itu, selalu ada perjalanan panjang yang tidak hanya mengukur jarak, melainkan juga mengukur rindu.
Mudik di Indonesia memang bukan sekadar perpindahan manusia dari kota ke desa. Ia adalah arus besar yang bergerak hampir seperti gelombang musim. Jutaan orang meninggalkan kota tempat mereka bekerja, lalu kembali ke kampung halaman untuk bertemu keluarga, berziarah ke makam orang tua, dan merayakan Idul Fitri bersama orang-orang yang pernah menjadi bagian paling awal dari hidup mereka.
Tradisi ini sudah berlangsung lama. Jauh sebelum jalan tol memanjang dan sebelum tiket pesawat bisa dibeli secara online lewat telepon genggam. Tradisi yang terutama nampak jelas di Jakarta, Surabaya dan juga Bandung. Di masa lalu, orang pulang dengan perahu, kereta sederhana, atau bahkan berjalan kaki berhari-hari. Yang mereka bawa bukan hanya barang, tetapi juga kerinduan.
Dalam sejarah sosial Nusantara, pulang ke kampung sebenarnya bukan tradisi yang lahir dari satu agama saja. Dalam masyarakat agraris, orang-orang sudah terbiasa kembali ke desa pada waktu-waktu tertentu untuk merawat hubungan dengan keluarga dan leluhur.
Tetapi ketika Islam berkembang luas di Indonesia, tradisi pulang itu menemukan momentum yang kuat pada hari raya Idul Fitri. Setelah sebulan menjalani puasa, manusia merasa perlu kembali kepada fitrah, kepada rumah, kepada orang tua, kepada keluarga yang mungkin selama setahun hanya ditemui lewat telepon atau pesan singkat.
Setiap tahun, fenomena ini menciptakan pemandangan yang hampir selalu sama: jalan-jalan panjang yang dipenuhi kendaraan, terminal yang sesak oleh penumpang, pelabuhan yang sibuk siang dan malam. Orang-orang rela menempuh perjalanan yang melelahkan, duduk berjam-jam di kursi bus, berdiri di dek kapal, atau menunggu penerbangan yang tertunda. Namun kelelahan itu sering terasa ringan karena di ujung perjalanan ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apa pun, rumah.
Dari Manado, saya melihat tradisi mudik ini seperti membaca sebuah cerita besar tentang Indonesia. Negara kepulauan yang luas ini memiliki satu kebiasaan sosial yang mampu menggerakkan jutaan orang secara bersamaan. Ia memperlihatkan betapa kuatnya ikatan keluarga di negeri ini. Tetapi, di balik semua kegembiraan itu, ada juga pertanyaan yang layak direnungkan: mengapa begitu banyak orang harus meninggalkan kampungnya untuk mencari nafkah di kota? Mengapa desa hanya sering menjadi tempat pulang, tetapi belum selalu menjadi tempat untuk bertahan hidup secara ekonomi?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering membuatku melihat mudik dari sudut pandang yang lebih luas. Meski belum memasuki tahapan pemilu, ketika bekerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum membuatku terbiasa memikirkan hubungan antara kehidupan sehari-hari warga dengan demokrasi. Ketika jutaan orang berpindah dari satu kota ke kota lain untuk bekerja, sebenarnya ada satu persoalan penting yang selalu muncul dalam setiap pemilu: yakni bagaimana memastikan bahwa mobilitas masyarakat tidak membuat mereka kehilangan hak pilih.
Hak memilih adalah salah satu hak paling mendasar dalam demokrasi. Namun dalam kenyataan sosial Indonesia, banyak warga yang bekerja jauh dari tempat asalnya. Mereka terdaftar sebagai pemilih di kampung halaman, sementara kehidupan mereka berlangsung di kota lain. Ketika pemilu tiba, sebagian dari mereka harus memutuskan: pulang untuk memilih, atau tetap bekerja karena tuntutan hidup yang tidak bisa ditunda.
Maka di sinilah mudik kemudian menjadi menarik untuk dilihat dari perspektif kewargaan. Perjalanan pulang bukan hanya perjalanan emosional menuju keluarga, tetapi juga bisa menjadi perjalanan politik menuju partisipasi. Ketika seseorang kembali ke kampung halaman dan ikut mencoblos di TPS tempat ia terdaftar, ia sebenarnya sedang melakukan dua hal sekaligus: pulang sebagai anak dari sebuah keluarga, dan pulang sebagai warga dari sebuah negara.
Dalam pengalaman mengamati proses pemilu, aku sering merasa bahwa demokrasi tidak hanya hidup di ruang-ruang resmi seperti kantor pemerintahan atau ruang sidang. Ia hidup juga di jalan-jalan desa, di warung kopi kampung, di ruang tamu rumah orang tua ketika keluarga berkumpul saat Idul Fitri. Di tempat-tempat sederhana itulah orang berbicara tentang negara, tentang pemimpin, tentang harapan mereka terhadap masa depan.
Mudik sering membuka ruang percakapan seperti itu. Anak yang bekerja di kota bercerita kepada orang tuanya tentang kehidupan urban. Orang tua di kampung bercerita tentang perubahan di desa. Di antara cerita-cerita itu, sering muncul juga diskusi tentang politik: tentang pemilu yang lalu, tentang calon pemimpin, tentang apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik atau tidak.
Percakapan-percakapan kecil ini sering tidak tercatat di laporan resmi mana pun, tetapi justru di situlah denyut demokrasi sebenarnya terasa. Demokrasi bukan hanya angka partisipasi pemilih yang diumumkan di layar televisi. Ia juga adalah percakapan sederhana di meja makan keluarga, tempat orang-orang belajar mendengar dan berbeda pendapat.
Di tengah dunia yang semakin gaduh oleh berita konflik dan perang, baik dari Timur Tengah hingga tempat-tempat lain yang jauh dari kita, maka terkadang aku merasa tradisi seperti mudik adalah pengingat, bahwa manusia sebenarnya selalu merindukan rumah. Di saat berita tentang ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel memenuhi layar media, di negeri ini jutaan orang justru sibuk melakukan perjalanan pulang untuk bertemu keluarga. Dunia bisa penuh konflik, tetapi manusia tetap mencari kedamaian di rumahnya, di kampungnya.
Di Manado, kota yang terbiasa hidup dengan keberagaman, tradisi mudik teman-teman Muslim sering dirasakan juga sebagai bagian dari cerita bersama. Ketika mereka pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri, kota ini tidak menjadi lebih asing. Justru terasa bahwa kehidupan bersama di Indonesia dibangun dari banyak tradisi yang berbeda, tetapi saling menghormati.
Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan panjang di jalan raya, di lautan atau di udara. Ia adalah perjalanan manusia menuju asalnya, ya, menuju tempat di mana ia pertama kali belajar berjalan, pertama kali dipanggil dengan namanya, pertama kali memahami arti keluarga. Tetapi di negeri demokrasi seperti Indonesia, perjalanan itu juga bisa dimaknai sebagai perjalanan warga menuju haknya: hak untuk bersuara, hak untuk memilih, dan hak untuk ikut menentukan masa depan bangsa.
Karena itu, setiap kali melihat teman-teman yang mudik, aku selalu merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan pulang. Di dalam arus manusia yang bergerak dari kota ke desa itu, ada rindu yang pulang, ada keluarga yang menunggu, dan ada warga negara yang, 'suatu hari nanti,' akan kembali berdiri di bilik suara untuk "menjaga demokrasi tetap hidup." (*)
.