MANADOPOST.ID—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan sikap politiknya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan bahwa pilkada langsung merupakan amanat reformasi dan bagian penting dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurut Hasto, sikap penolakan tersebut bukanlah keputusan sepihak elit partai, melainkan hasil proses demokratis yang melibatkan seluruh struktur partai. Aspirasi kader dan masyarakat diserap melalui forum resmi partai, termasuk Rapat Kerja Nasional yang dihadiri jajaran pengurus dari pusat hingga daerah.
“Sikap partai sangat jelas dan diambil secara demokratis. Aspirasi rakyat kami serap melalui seluruh jajaran partai,” ujar Hasto dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu.
Ia menjelaskan, pengalaman sejarah Indonesia pada masa Orde Baru menjadi pelajaran penting. Saat itu, sistem kekuasaan yang terpusat dan minim partisipasi rakyat dinilai melahirkan krisis legitimasi kepemimpinan serta memperlemah kontrol publik terhadap penguasa.
Hasto menilai, kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh rakyat berpotensi memiliki legitimasi yang lemah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuka ruang lahirnya kepemimpinan yang cenderung otoriter, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme akibat minimnya pengawasan masyarakat.
“Reformasi mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD,” tegasnya.
Meski demikian, Hasto tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih mengiringi pelaksanaan pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan persaingan yang tidak sehat. Namun, ia menilai persoalan tersebut seharusnya diperbaiki melalui penguatan sistem dan penegakan hukum, bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
Dalam internal partai, PDI Perjuangan disebut telah menerapkan berbagai mekanisme untuk menekan biaya politik, termasuk mengedepankan semangat gotong royong serta aturan ketat terkait proses rekomendasi calon kepala daerah. Hasto menegaskan bahwa rekomendasi partai tidak diperjualbelikan, dan kader yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan.
Selain itu, PDI Perjuangan juga memiliki pertimbangan strategis dalam menempatkan kader di daerah tertentu, seperti wilayah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga daerah strategis seperti Papua. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan kepemimpinan daerah sejalan dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Hasto menambahkan, mahalnya biaya politik tidak bisa dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Jika wacana pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, ia menilai hal tersebut berpotensi menciptakan jarak antara kehendak rakyat dan sistem politik yang dijalankan.
“Demokrasi harus tetap memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya,” pungkasnya.(*)
Editor : Angel Rumeen