MANADOPOST.ID- Wakil Ketua DPRD Sulut, Viktor Mailangkay mempertanyakan penataan dana bantuan untuk partai politik (parpol) di APBD 2023. Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Sulut ini, dirinya mendapat informasi bahwa Pemda DKI Jakarta yang sebelumnya dipimpin Gubernur Anies Baswedan itu menaikkan hampir 100 persen banpol di 2023. "Bahkan di kabupaten/kota di Sulut terinformasi telah menaikan banpol. Kami ingin dapat informasi dan sekaligus mengusulkan berapa dana banpol yang ditata di 2023. Apakah tetap atau ada peningkatan," ujarnya. Dia menjelaskan, di tahun 2023 intensitas kegiatan parpol pasti meningkat. Dan konsekuensi dari meningkatnya kegiatan parpol, maka ada dana yang dikeluarkan. "Dalam rangka kita mendorong parpol menjadi mandiri dan berintegritas, maka tentunya kehadiran banpol dari APBD sangat diperlukan," ucapnya. Sebab, lanjut dia, jika dibandingkan di beberapa negara, ada dua pola yang digunakan. Pertama parpol boleh lakukan usaha-usaha. "Sementara di Indonesia nirlaba. Tak boleh jadi keuntungan. Di Singapura dan Malaysia parpol boleh dirikan PT tapi diawasi dan dikontrol. Kita, tidak begitu. Sementara realitas yang terjadi, parpol pasti untuk konsolidasi dan menata organisasi dengan baik itu membutuhkan dana," jelasnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, dalam rangka upaya untuk menghadirkan parpol secara mandiri dan berintegritas, pihaknya ingin ketahui sejauh mana penataan banpol untuk Provinsi Sulut pada 2023 yang akan datang. Sementara itu, Kaban Kesbangpol Sulut, Ferry Sangian mengatakan, untuk setiap suara yang sah dihargai Rp 1.200 per suara yang sah. "Total yang dianggarkan untuk 9 parpol Rp 1,6 miliar. Untuk anggaran di 2023 masih seperti itu. Masih mengacu pada aturan yang ditetapkan di tahun 2022," katanya. (ando)