MANADOPOST.ID-Tim seleksi (timsel) telah menetapkan dan mengumumkan 10 besar calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut periode 2023-2028. Namun, dari hasil seleksi tersebut, mengundang kritikan dan masukkan dan tokoh masyarakat. Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua. Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Manado ini mengomentari hasil seleksi tersebut yang menurutnya menjadi pusat perhatian bahkan menjadi perbincangan seru di wilayah politik dan di rumah-rumah kopi. "Dari informasi yang saya dapatkan dari JPPR dan beberapa peserta bahwa ada sejumlah nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) serta tes wawancara tidak di loloskan. Sedangkan nama yang masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah. Bahkan ada yang sementara disidang kode etik oleh DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu) yang dilaporkan oleh rekan penyelenggara dan jajarannya," kata Jurani Dia pun mempertanyakan letak objektifitas penilaian timsel yang tidak mengumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara. "Jika itu mekanisme, kenapa ini terus di rawat? Jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan. Padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat," sindirnya. Dia mengatakan, saat ini bukan sementara berada di zaman penjajahan (kolonial). Namun, era semakin maju, maka seharusnya perubahan mengarah kepada yang lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang ditegakkan, serta tidak mengkhianati amanat demokrasi. "Sehingga itu jika praktik-praktik korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan," tegasnya. Dari informasi yang didapatinya, saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik. Kemudian menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima. Dengan harapan bila semua ini mumpuni, maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu. Apalagi jika memiliki track record yang baik. "Namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektifitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi. Ingat loh, seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat," tandasnya. Dalam konteks seleksi KPU Sulut ini, lanjutnya, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan di pangkas lebih awal, maka siap-siap pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan marwah. "Atas dasar ini semua, saya mengajak kepada masyarakat untuk lebih peka, mengawasi, mengontrol proses seleksi dan juga kinerja dari seluruh penyelenggara pemilu," imbaunya. Dia juga meminta agar jangan takut. Sebab, semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktik hidup pejabat yang elitis. "Padahal masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit. Ingat, jabatan hanya sementara. (Lukas 12:48b) Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut," tutupnya.(*)