MANADOPOST.ID— Kritikan keras disampaikan Anggota DPRD Sulut, Jems Tuuk soal dunia pendidikan di tanah Nyiur Melambai. Teranyar terkait unjuk rasa yang dilaksanakan murid-murid SMA Negeri 1 Dumoga. Yang dimana poin yang disampaikan adalah Kepala sekolah (kepsek) melakukan penagihan dana komite di atas dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibagikan negara pada siswa miskin. "Dan celakanya lagi pemotongan dana PIP yang diambil untuk membayar dana komite, caranya dengan mengumpulkan semua buku rekening dan ketika dana ini turun, dimobilisasilah murid-murid ke bank. Setelah keluar dari bank, langsung diminta," beber Tuuk di hadapan Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam rapat paripurna, Selasa (28/3). Menurutnya, ada murid yang hanya menerima Rp 7.000 dari harusnya Rp 1 juta, bahkan ada yang tak terima. Persoalan ini, kata dia, sudah sampai di meja Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut. "Di banyak tempat saya diskusi, ini adalah masalah pidana. Para orang tua murid di Dumoga membaca bahwa kejadian ini adalah satu pembiaran dari Dikda Sulut. Saya minta persoalan ini segera diselesaikan. Karena ini berimplikasi hukum," tandasnya. Politisi PDI Perjuangan dari Bolmong Raya ini dengan tegas memastikan Sekprov akan terjerat dalam kejadian ini, jika tidak segera diambil sikap. "Sebab Sekprov adalah pemimpin ASN yang bisa mengendalikan semuanya. Saya tak mau pemerintah ini, orang lain yang makan nangka, kemudian gubernur dan wakil gubernur yang terima getahnya," sindirnya. Tuuk pun dengan keras mengingatkan Kadis Dikda agar jangan hanya suka jabatan saja, tapi tak bisa mengatur kepsek-kepsek. "Kalau saya Kadis Dikda, pasti saya langsung lepaskan jabatan. Karena saya tidak mampu. Apa lagi tak ada prestasi. Dua tahun saya Sekretaris Komisi 4, coba sebutkan apa prestasi Kadis Dikda, Grace Punuh," pungkasnya. (ando)