31C
Manado
Minggu, 7 Maret 2021

Datangi BK, Gerakan Perempuan Sulut Minta JAK Undur Diri

MANADOPOST.ID—Gerakan Perempuan Sulut Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut. Salah satu tuntutan mereka adalah meminta James Arthur Kojongian (JAK) mengundurkan diri sebagai anggota dewan.

“Gerakan Perempuan Sulut Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Sulut meminta saudara James Arthur Kojongian segera mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota DPRD Sulut,” ujar jurubicara Ruth Ketsia dari Peruati.

Selain tuntutan ini, gerakan gabungan unsur, lembaga-lembaga yang concern terhadap isu perempuan dan anak, serta organisasi-organisasi berbasis agama, dan komunitas-komunitas pendukung lainnya itu menyertakan 10 poin tuntutan. Di antaranya;

1. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

2. Partai Golongan Karya (GOLKAR) melalui Dewan Pengurus Daerah Partai GOLKAR SULUT dan kepada Dewan Pengurus Pusat Partai GOLKAR mengambil keputusan untuk segera memberhentikan James Arthur Kojongian dari jabatan kepengurusan Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara (tidak hanya “menonaktifkannya”).

3. Aparat Penegak Hukum untuk memberikan jaminan perlindungan dan keadilan bagi korban sebagai wujud pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan anak sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Negara dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Aparat Penegak Hukum diharapkan lebih proaktif dan menindak tegas proses hukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual dan KDRT.

4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengaktifkan layanan on call pengaduan bagi para korban yang mengalami kekerasan tersebut dan meningkatkan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA).

5. Lembaga-lembaga keagamaan dan keumatan, agar memaksimalkan tindakan preventif terhadap terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui program-program edukasi yang terencana dan berkelanjutan. Lembaga-lembaga tersebut juga diharapkan terlibat aktif dalam menyuarakan dengan lantang mencegah terjadinya kekerasan, menyediakan sarana dan prasarana melalui layanan pengaduan (hotline service) serta pendampingan kerohanian (pelayanan pastoral) yang intens kepada umatnya yang mengalami kekerasan.

6. Setiap keluarga melindungi dan mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Perempuan harus berani melawan, bersuara, dan melaporkan praktek kekerasan yang terjadi di rumah (ranah domestik) maupun di ranah publik.

8. Media masa agar dalam pemberitaannya terkait kekerasan mengedepankan kode etik jurnalistik pemberitaan dengan perspektif perempuan dan anak.

9. Masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai sarana perundungan (bullying), penghakiman sepihak kepada perempuan dan anak sebagai korban.

10.Semua pihak, perempuan dan laki-laki, BERSATU melakukan aksi STOP KEKERASAN KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM SEGALA BENTUK.

Tampak hadir LPA Sulut Jull Takaliuang, YAPPA Sulut Joice F. Worotikan, Swara Parangpuan Sulut Vivi George, dan Terung ne Lumimuut Sulut Marhaeni Mawuntu.(gel)

Artikel Terbaru