25C
Manado
Jumat, 26 Februari 2021

Isu Kudeta, Demokrat Sulut Tetap Bersama AHY

MANADOPOST.ID—DPP Partai Demokrat menyatakan ‘perang’ terhadap gerakan yang diduga inkonstitusional dalam internal lewat pernyataan terbuka Senin (1/2).

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan ada lima orang yang diduga menginisiasi gerakan tersebut. Secara rinci, sosok yang akrab disapa AHY itu menyebutkan bahwa ada gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Bahkan kabarnya, aksi ‘kudeta’ tersebut merembet ke DPD dan DPC Partai Demokrat. DPD Partai Demokrat Sulut menegaskan jika kader dan pengurus Demokrat Sulut tetap solid mengawal AHY sebagai ketua umum.

“Demokrat Sulut baik-baik saja. Kongres sudah menetapkan, sekaligus dengan arah dan tujuan partai. Jelas bahwa seluruh jajaran partai tegak lurus dengan hasil keputusan kongres, Pak Ketua DPD (Mor Bastiaan) sudah menerima berbagai penyampaian dari tiap ketua DPC, langkah langkah organisatoris sudah dilakukan,” kata Sekretaris DPD Demokrat Sulut Billy Lombok, sembari meminta kader partai di Sulut untuk tetap menjaga kesolidan dalam mengawal kepentingan masyarakat.

“Kami meminta agar ketum kami dan jajaran tidak diganggu konsentrasinya dalam menjangkau kebutuhan rakyat ke seluruh pelosok. Konsentrasi ini tentunya dibutuhkan sebagai jawaban harapan masyarakat terhadap partai demokrat,” tandas Wakil Ketua DPRD Sulut ini.

Diketahui seperti dilansir dari jawapos.com, Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat. “Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY.

AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.

Menurut AHY, gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat. “Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.(gel)

Artikel Terbaru