29.4 C
Manado
Kamis, 7 Juli 2022

Bikin Akta, Sertipikat Mutlak Harus Diserahkan ke PPAT

MANADOPOST.ID—Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sulawesi Utara (Sulut) menjamin keamanan dan kerahasiaan pengurusan sertipikat tanah.

Brian Waleleng SH mewakili para Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sulut menjelaskan, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

PPAT sebelum menjalankan jabatanya telah mengangkat sumpah jabatan di Kantor Pertanahan daerahnya masing-masing. Sebelum melakukan pembuatan akta, maka PPAT akan meminta klien/para pihak untuk menyampaikan sertipikat yang akan dibuatkan aktanya kepada PPAT, baru kemudian PPAT akan mengajukan permohonan untuk menyesuaikan sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

“Apabila klien/para pihak tidak menyampaikan sertipikat dan tidak mencocokannya dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, justru PPAT harus menolak untuk membuatkan aktanya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjut dia, berkenaan dengan pernyataaan Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi yang meminta, masyarakat saat melakukan jual beli agar jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat kepada seseorang, baik itu calon pembeli atau pilihlah notaris yang dikenali.

IPPAT Sulut menjelaskan bahwa semua Notaris dan/atau PPAT yang terdaftar di IPPAT dan INI Sulut adalah sama, semua memiliki kapasitas dan kewenangan yang sama. “Yang harus masyarakat teliti lebih dalam adalah apakah seseorang itu adalah PPAT/Notaris yang sah atau hanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai PPAT/Notaris,” kata Waleleng.

Untuk itu, masyarakat yang hendak mengkonfirmasi apakah seseorang itu betul Notaris dan/atau PPAT, silahkan menanyakan atau mengonfirmasinya kepada organisasi yang mewadahi para Notaris dan/atau PPAT yaitu IPPAT dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Wilayah Sulawesi Utara.

IPPAT adalah satu- satunya wadah organisasi untuk para PPAT se-Indonesia, demikian juga dengan INI yang merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi para notaris di seluruh Indonesia,” bebernya.

Diharapkan, penjelasan tersebut bisa membuka dan menambah wawasan agar masyarakat lebih jeli dan dapat membedakan antara PPAT/Notaris yang sesungguhnya dengan oknum yang mengaku sebagai PPAT/Notaris.

Diketahui, pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan Manado Post, 22 Februari lalu, terkait tajuk berita “BPN: Jangan Perlihatkan Sertipikat ke Orang Tak Dikenal”. Yang mengutip statment Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi : “Jangan memperlihatkan sertifikat kepada orang yang tidak dikenal. Jangan
menyerahkan, jangan menitipkan kepada orang lain, PPAT atau siapa saja.
Sebaiknya jangan. Simpan di rumah saja,” tuturnya. (*)

MANADOPOST.ID—Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sulawesi Utara (Sulut) menjamin keamanan dan kerahasiaan pengurusan sertipikat tanah.

Brian Waleleng SH mewakili para Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sulut menjelaskan, PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

PPAT sebelum menjalankan jabatanya telah mengangkat sumpah jabatan di Kantor Pertanahan daerahnya masing-masing. Sebelum melakukan pembuatan akta, maka PPAT akan meminta klien/para pihak untuk menyampaikan sertipikat yang akan dibuatkan aktanya kepada PPAT, baru kemudian PPAT akan mengajukan permohonan untuk menyesuaikan sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

“Apabila klien/para pihak tidak menyampaikan sertipikat dan tidak mencocokannya dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, justru PPAT harus menolak untuk membuatkan aktanya. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lanjut dia, berkenaan dengan pernyataaan Staf Khusus Menteri ATR/ Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi yang meminta, masyarakat saat melakukan jual beli agar jangan mudah untuk menyerahkan sertifikat kepada seseorang, baik itu calon pembeli atau pilihlah notaris yang dikenali.

IPPAT Sulut menjelaskan bahwa semua Notaris dan/atau PPAT yang terdaftar di IPPAT dan INI Sulut adalah sama, semua memiliki kapasitas dan kewenangan yang sama. “Yang harus masyarakat teliti lebih dalam adalah apakah seseorang itu adalah PPAT/Notaris yang sah atau hanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai PPAT/Notaris,” kata Waleleng.

Untuk itu, masyarakat yang hendak mengkonfirmasi apakah seseorang itu betul Notaris dan/atau PPAT, silahkan menanyakan atau mengonfirmasinya kepada organisasi yang mewadahi para Notaris dan/atau PPAT yaitu IPPAT dan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Wilayah Sulawesi Utara.

IPPAT adalah satu- satunya wadah organisasi untuk para PPAT se-Indonesia, demikian juga dengan INI yang merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi para notaris di seluruh Indonesia,” bebernya.

Diharapkan, penjelasan tersebut bisa membuka dan menambah wawasan agar masyarakat lebih jeli dan dapat membedakan antara PPAT/Notaris yang sesungguhnya dengan oknum yang mengaku sebagai PPAT/Notaris.

Diketahui, pernyataan tersebut menanggapi pemberitaan Manado Post, 22 Februari lalu, terkait tajuk berita “BPN: Jangan Perlihatkan Sertipikat ke Orang Tak Dikenal”. Yang mengutip statment Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan Teuku Taufiqulhadi : “Jangan memperlihatkan sertifikat kepada orang yang tidak dikenal. Jangan
menyerahkan, jangan menitipkan kepada orang lain, PPAT atau siapa saja.
Sebaiknya jangan. Simpan di rumah saja,” tuturnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/