30.4 C
Manado
Minggu, 3 Juli 2022

Tenaga Pendidik Prioritas Direkrut PPPK

MANADOPOST.ID—Tahun ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh, Senin (1/3) kemarin.

Menurut Suluh, dalam perekrutan PPPK kali ini, tenaga pendidik bakal menjadi prioritas. Namun Suluh belum membeber jumlah kebutuhan yang akan direkrut sebagai PPPK.

“Untuk rencana perekrutan PPPK itu ada. Untuk usulan formasi sudah dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dan kuota dari pemerintah pusat. Memang saat ini isu PPPK sedang ramai. Dan dari koordinasi kita dengan BKN waktu lalu, tenaga pendidik atau guru akan menjadi prioritas untuk direkrut. Karena posisi tersebut mendapatkan porsi yang lebih besar,” tuturnya.

Suluh juga mengatakan, saat ini tenaga guru dan kesehatan sangatlah kurang. Karena itu, usulan formasi untuk dua posisi tersebut telah dilakukan pihaknya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita masih menunggu juknisnya. Jika juknis sudah turun, maka biasanya sudah dengan persyaratannya. Tugas kita itu hanya mengirimkan kebutuhan. Soal penetapan, itu ada di pusat.

Nanti pusat yang akan menetapkan dan kembali mengirimkan ke kita, berapa banyak quota bagi Pemprov Sulut. Kita juga belum menerima informasi, kapan pelaksanaan ini dilakukan. Karena semua berproses di pusat. Jika sudah ada instruksi, maka kita akan melaksanakan,” jelasnya.

Pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, profesi sebagai PNS atau pekerja di struktur organisasi pemerintahan, ternyata masih jadi primadona bagi sebagian orang. Menurutnya, rekrutmen pegawai pemerintah yang dilakukan pemerintah tahun lalu banyak mencuri perhatian masyarakat terlebih khusus Sulut.

Dirinya juga mengatakan, rekrutmen PNS atau pegawai pemerintah, harus mempunyai prinsip zero growth alias tidak menambah total jumlah PNS dan pegawai pemerintah bahkan mengurangi.

“Pemerintah daerah harus berpikir keras mengenai anggaran yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Saya mengingatkan agar perekrutan yang dilakukan 15 kabupaten/kota dan Pemprov Sulut nantinya, harus mengedepankan asas manfaat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Jangan sampai penerimaan PPPK hanya akan membebankan anggaran di daerah tersebut. Namun saya rasa, dengan rencana digelarnya rekrutmen ini. Maka anggaran telah siap untuk nantinya membiayai mereka,” kuncinya. (ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Tahun ini Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut Femmy Suluh, Senin (1/3) kemarin.

Menurut Suluh, dalam perekrutan PPPK kali ini, tenaga pendidik bakal menjadi prioritas. Namun Suluh belum membeber jumlah kebutuhan yang akan direkrut sebagai PPPK.

“Untuk rencana perekrutan PPPK itu ada. Untuk usulan formasi sudah dilakukan. Tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) dan kuota dari pemerintah pusat. Memang saat ini isu PPPK sedang ramai. Dan dari koordinasi kita dengan BKN waktu lalu, tenaga pendidik atau guru akan menjadi prioritas untuk direkrut. Karena posisi tersebut mendapatkan porsi yang lebih besar,” tuturnya.

Suluh juga mengatakan, saat ini tenaga guru dan kesehatan sangatlah kurang. Karena itu, usulan formasi untuk dua posisi tersebut telah dilakukan pihaknya.

“Sama dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita masih menunggu juknisnya. Jika juknis sudah turun, maka biasanya sudah dengan persyaratannya. Tugas kita itu hanya mengirimkan kebutuhan. Soal penetapan, itu ada di pusat.

Nanti pusat yang akan menetapkan dan kembali mengirimkan ke kita, berapa banyak quota bagi Pemprov Sulut. Kita juga belum menerima informasi, kapan pelaksanaan ini dilakukan. Karena semua berproses di pusat. Jika sudah ada instruksi, maka kita akan melaksanakan,” jelasnya.

Pengamat pemerintahan Dr Jhony Lengkong mengatakan, profesi sebagai PNS atau pekerja di struktur organisasi pemerintahan, ternyata masih jadi primadona bagi sebagian orang. Menurutnya, rekrutmen pegawai pemerintah yang dilakukan pemerintah tahun lalu banyak mencuri perhatian masyarakat terlebih khusus Sulut.

Dirinya juga mengatakan, rekrutmen PNS atau pegawai pemerintah, harus mempunyai prinsip zero growth alias tidak menambah total jumlah PNS dan pegawai pemerintah bahkan mengurangi.

“Pemerintah daerah harus berpikir keras mengenai anggaran yang ada di kabupaten/kota masing-masing. Saya mengingatkan agar perekrutan yang dilakukan 15 kabupaten/kota dan Pemprov Sulut nantinya, harus mengedepankan asas manfaat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Jangan sampai penerimaan PPPK hanya akan membebankan anggaran di daerah tersebut. Namun saya rasa, dengan rencana digelarnya rekrutmen ini. Maka anggaran telah siap untuk nantinya membiayai mereka,” kuncinya. (ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/