alexametrics
30.4 C
Manado
Senin, 16 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Tahapan Pilkada Lanjut 15 Juni, Ardiles Cs Hitung Ulang Anggaran

MANADOPOST.ID–Bila tak ada aral melintang, lanjutan tahapan Pilkada serentak 2020 digelar 15 Juni mendatang. Kini, sejumlah persiapan dimatangkan penyelenggara.

Salah satunya penyesuaian anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik Covid-19. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, pelaksanaan tahapan hingga pemungutan suara di tengah pandemik membuat penyelenggara harus melakukan penyesuaian anggaran.

Sebab, pelaksanaannya harus dengan penerapan prosedur tetap (protap) pencegahan Covid-19.  Saat ini, pihaknya sedang melakukan kajian terkait anggaran. Koordinasi dengan KPU kabupaten/kota sudah dilakukan.

“Kita sudah minta penyelenggara di kabupaten/kota melakukan perhitungan ketersediaan anggaran apakah cukup atau harus ditambah. Sebab, kita harus menyediakan berbagai kebutuhan tambahan yang sebelum adanya pandemik tidak masuk dalam perencanaan,” terangnya kepada Manado Post, semalam.

Lanjut dia, sebagaimana kesepakatan pusat, lanjutan tahapan Pilkada akan dimulai 15 Juni mendatang. Namun, pihaknya tetap harus menunggu Peraturan KPU (PKPU) untuk melaksanakan tahapan lanjutan.

“Koordinasi dengan Pemprov dan kabupaten/kota sedang kita lakukan sembari menunggu PKPU turun. Satu, dua hari ini kalau sudah ada, bisa langsung kita eksekusi,” tutur dia.

Dia memastikan pihaknya siap meskipun harus melaksanakan pesta demokrasi dengan situasi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. “Nanti akan diawali dengan pengaktifan kembali lembaga ad hoc. Setelah itu kita laksanakan tahapan lanjutan seusai PKPU,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengaku juga sedang menunggu revisi PKPU yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan tahapan Pilkada.
Selain itu, Perbawaslu yang mengatur ketentuan teknis tata kelola SDM dan organisasi, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

“Aturan-aturan ini harus mengakomodir dan memperhatikan protokol keaehatan dalam penanggulangan pandemik Covid 19,” terang dia.  Menurut Malonda, itu menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk melaksanakan beberapa poin pengawasan tahapan Pilkada di tengah pandemik.

Bawaslu Sulut, kata dia akan merancang kembali anggaran disesuaikan dengan keadaan pandemik Covid-19. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan strategi pengawasan secara online kelembagaan ke depan.

Dikarenakan keadaan sekarang yang tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara langsung. Pihaknya juga memetakan potensi pelangaran yang akan terjadi dalam dia situasi sekarang ini. Bawaslu Sulut juga wajib meningkatkan inovasi dan kreatifitas pengawasan.

“Dalam keadaan pandemik walaupun melaksanakan pengawasan dalam keadaan yang tidak normal namun tetap jajaran bawaslu harus tetap berintegritas dan professional,” tegas dia.(jen)

MANADOPOST.ID–Bila tak ada aral melintang, lanjutan tahapan Pilkada serentak 2020 digelar 15 Juni mendatang. Kini, sejumlah persiapan dimatangkan penyelenggara.

Salah satunya penyesuaian anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah pandemik Covid-19. Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, pelaksanaan tahapan hingga pemungutan suara di tengah pandemik membuat penyelenggara harus melakukan penyesuaian anggaran.

Sebab, pelaksanaannya harus dengan penerapan prosedur tetap (protap) pencegahan Covid-19.  Saat ini, pihaknya sedang melakukan kajian terkait anggaran. Koordinasi dengan KPU kabupaten/kota sudah dilakukan.

“Kita sudah minta penyelenggara di kabupaten/kota melakukan perhitungan ketersediaan anggaran apakah cukup atau harus ditambah. Sebab, kita harus menyediakan berbagai kebutuhan tambahan yang sebelum adanya pandemik tidak masuk dalam perencanaan,” terangnya kepada Manado Post, semalam.

Lanjut dia, sebagaimana kesepakatan pusat, lanjutan tahapan Pilkada akan dimulai 15 Juni mendatang. Namun, pihaknya tetap harus menunggu Peraturan KPU (PKPU) untuk melaksanakan tahapan lanjutan.

“Koordinasi dengan Pemprov dan kabupaten/kota sedang kita lakukan sembari menunggu PKPU turun. Satu, dua hari ini kalau sudah ada, bisa langsung kita eksekusi,” tutur dia.

Dia memastikan pihaknya siap meskipun harus melaksanakan pesta demokrasi dengan situasi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. “Nanti akan diawali dengan pengaktifan kembali lembaga ad hoc. Setelah itu kita laksanakan tahapan lanjutan seusai PKPU,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengaku juga sedang menunggu revisi PKPU yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan tahapan Pilkada.
Selain itu, Perbawaslu yang mengatur ketentuan teknis tata kelola SDM dan organisasi, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan.

“Aturan-aturan ini harus mengakomodir dan memperhatikan protokol keaehatan dalam penanggulangan pandemik Covid 19,” terang dia.  Menurut Malonda, itu menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk melaksanakan beberapa poin pengawasan tahapan Pilkada di tengah pandemik.

Bawaslu Sulut, kata dia akan merancang kembali anggaran disesuaikan dengan keadaan pandemik Covid-19. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan strategi pengawasan secara online kelembagaan ke depan.

Dikarenakan keadaan sekarang yang tidak memungkinkan melakukan pengawasan secara langsung. Pihaknya juga memetakan potensi pelangaran yang akan terjadi dalam dia situasi sekarang ini. Bawaslu Sulut juga wajib meningkatkan inovasi dan kreatifitas pengawasan.

“Dalam keadaan pandemik walaupun melaksanakan pengawasan dalam keadaan yang tidak normal namun tetap jajaran bawaslu harus tetap berintegritas dan professional,” tegas dia.(jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/