25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

`Demokrat Not For Sale`

MANADOPOST.ID—Kabar kudeta kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat terus berembus sampai saat ini. Banyak pihak menilai sangat wajar jika Partai Demokrat menjadi magnet para rival politiknya.

“Demokrat sangat lekat dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Indonesia dua periode yang di masa pemerintahannya perekonomian Indonesia sangat maju. Maka wajarlah jika Demokrat dianggap ancaman, apalagi pemilu sudah kian dekat,” sebut sejumlah penikmat politik di Sulawesi Utara, Selasa (2/2).

DPD I Partai Demokrat Sulut juga ikut bereaksi atas hal ini. Bahkan Demokrat Sulut sangat menyayangkan ketika ada pihak-pihak yang menyebut, tindakan yang diambil sang ketua umum, AHY, karena baper.

“Reaksi (AHY) kemarin bukan reaksi baper. Itu tidak ada dalam DNA demokrat yang lahir dari era reformasi. Era pada zamannya Demokrat mampu membawa bangsa ini dengan berbagai program mumpuni. Bukan seperti saat ini. Era saat itu tidak ada buzzer, jadi elektabilitas partai didukung program yang tepat,” tegas Sekretaris Partai Demokrat Sulut Billy Lombok.

Wakil Ketua DPRD Sulut ini menguraikan, semasa SBY, Demokrat memberi ‘warisan’ yang sangat berharga dan sedang dinikmati masyarakat luas sekarang. “Harus diakui banyak diantaranya sebagai legacy saat ini. Sepertu Undang-undang Desa, BLT, bidik misi, program 25 tahun infrakstruktur, BPJS dan lain sebagainya. Pengalaman itulah sebagai modal mengawal pemerintahan. Dengan pengawalan konstruktif, memberi masukan objektif, tidak out of context,” tegasnya.

Disayangkan, lanjut Lombok, belakangan muncul dugaan upaya mengganggu konsentrasi partai. “Gangguan seperti ini membuktikan Demokrat sangat solid. Walau menuntut berbagai klarifikasi, sekaligus early warning system bahwa apapun modus dan strategi tidak akan mengganggu kekompakan Demokrat. Demokrat not for sale. Kurang lebih seperti itu,” sebut Lombok.

Demokrat di Sulut pun diklaim Lombok selalu memberikan masukan terbaiknya. Mengawal pemerintahan sebaik-baiknya. “Apalagi sulut memiliki banyak peluang dengan hubungan bersama pemerintah pusat yang sangat baik,” tandasnya.

Mengenai hal ini, pengamat politik Sulut Dr Jhony Lengkong mengatakan, langkah AHY yang secara mendadak bergerak menyikapi isu kudeta merupakan hal tepat. “Kalau tidak ada gerakan seperti ini, bisa saja kudeta terjadi. Kalau seperti ini, pasti ada gerakan entah dari dalam ataupun dari luar yang sedang terjadi. Kita berkaca dari kasus Berkarya waktu lalu, karena diam akhirnya terjadi kisruh. Kalau saya lihat ini langkah yang tepat,” imbuhnya.

Lengkong mengatakan jika, isu terkait kebutuhan kader seperti SBY dalam Pilpres nanti bukan dasar akan terjadinya permasalahan yang dihadapi Demokrat saat ini. “Kalau kader yang dicari seperti Pak SBY, tentu banyak yang merindukan. Ada poin-poin positif yang memang dimiliki Pak SBY. Tapi bagi saya masalah saat ini bukan terkait hal itu. Ini urusan internal, AHY juga tidak menyebutkan siapa-siapa yang sedang bergerak tersebut. Tapi kalau sudah heboh seperti ini, pasti tidak akan ada masalah yang akan timbul lagi,” kuncinya.

Dilansir dari jawapos.com, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membaca surat yang dikirimkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Adapun AHY mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, lantaran dugaan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko diduga berniat melakukan kudeta kepada putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (2/2).

Oleh sebab itu, Herzaky mengatakan Partai Demokrat sampai saat ini menunggu respons dari Presiden Jokowi, terkait manuver yang dilakukan Moeldoko terkait dugaan kudeta ke ketua umumya tersebut. “Kami sebenarnya menunggu respons Bapak Presiden terkait surat kami kepada Bapak Presiden,” katanya.

Herzaky Mahendra Putra juga mengatakan, beberapa kader Partai Demokrat telah menemui Moeldoko terkait dengan isu kudeta AHY ini. “Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko,” tuturnya.

Herzaky menyebut Moeldoko menemui beberapa kader Partai Demokrat ini untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Sehingga niat kudeta kepada AHY tersebut dilakukan. “Ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” katanya.

Herzaky berujar, kudeta kepada AHY ini tidak bisa diterima oleh Partai Demokrat. Demokrat ingin kebenaran tersebut nyata apa-adanya dan bukan ingin melawan Istana. “Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” ungkapnya.(gel)

Artikel Terbaru