32.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Alokasi 1.057 Dandes Dipantau Kejaksaan

MANADOPOST.ID—Pemanfaatan Dana desa (Dandes) di 1.507 desa se-Sulawesi Utara (Sulut) bakal dipantau secara ketat. Pemantauan tersebut dilakukan langsung Kejaksaan Tinggi Sulut.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut Royke Mewoh, Selasa (2/3) kemarin. Berpartisipasinya Kejaksaan Tinggi Sulut tersebut menurut Mewoh, karena sudah ada kesepakatan dari pemerintah pusat untuk pengawasan Dandes.

“Saat ini Kejaksaan Tinggi Sulut sudah turun tangan langsung dalam pengawasan pengelolaan Dandes. Bukan hanya di Sulut berlaku ini. Tapi secara nasional. Karena dari pusat sudah melakukan kerja sama terkait pengawasan Dandes,” tuturnya.

Mewoh mengharapkan, Dandes itu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional, serta dalam penanganan Covid-19.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Keterlibatan Kejaksaan Tinggi Sulut sangat penting. Agar transparansi dan akuntabilitas anggaran bisa tetap dijaga. Kan kalau BPK yang memeriksa, masih ada ganti temuan. Namun kalau kejaksaan yang memeriksa, bisa lebih tegas,” ujarnya.(ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Pemanfaatan Dana desa (Dandes) di 1.507 desa se-Sulawesi Utara (Sulut) bakal dipantau secara ketat. Pemantauan tersebut dilakukan langsung Kejaksaan Tinggi Sulut.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sulut Royke Mewoh, Selasa (2/3) kemarin. Berpartisipasinya Kejaksaan Tinggi Sulut tersebut menurut Mewoh, karena sudah ada kesepakatan dari pemerintah pusat untuk pengawasan Dandes.

“Saat ini Kejaksaan Tinggi Sulut sudah turun tangan langsung dalam pengawasan pengelolaan Dandes. Bukan hanya di Sulut berlaku ini. Tapi secara nasional. Karena dari pusat sudah melakukan kerja sama terkait pengawasan Dandes,” tuturnya.

Mewoh mengharapkan, Dandes itu digunakan dengan penuh tanggung jawab. Agar desa-desa dapat lebih mandiri dan dapat berperan dalam pembangunan nasional, serta dalam penanganan Covid-19.

“Keterlibatan Kejaksaan Tinggi Sulut sangat penting. Agar transparansi dan akuntabilitas anggaran bisa tetap dijaga. Kan kalau BPK yang memeriksa, masih ada ganti temuan. Namun kalau kejaksaan yang memeriksa, bisa lebih tegas,” ujarnya.(ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/