32.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Rakor Debat Publik Sesi I, Malonda Ingatkan KPU Soal Protokol Kesehatan

MANADO— Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU Sulut serta stakeholder terkait, untuk memperhatikan dan melaksanaan seluruh protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama pelaksanaan Sesi I Debat Publik/ Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Penentuan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik, Selasa (3/11).

Malonda menyampaikan materi mengenai Mekanisme Pengawasan Kampanye Debat Publik kepada peserta yang berasal dari unsur Tim Kampanye Pasangan Calon dan Media Penyelenggara melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dia juga meminta KPU sebagai penyelenggara debat, harus memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan salah satu rangkaian dari kampanye tersebut. “Tujuannya yaitu pertama, menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat. Kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka tersebut,” jelasnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Lanjutnya, diperhatikan juga yang menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan debat adalah jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan, materi debat bukan dari visi dan misi paslon, moderator dan/atau KPU tidak netral, paslon dan tim kampanye melakukan tindakan yang dilarang, tidak terdapat dokumen surat izin dari paslon yang berhalangan hadir.

“Potensi kerawanan yang paling tinggi adalah materi debat yang bersifat rahasia tersebut terbuka/bocor sebelum debat tersebut dilaksanakan,” tambahnya.

Terakhir, Herwyn Malonda juga mengingatkan bahwa paslon dilarang untuk menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka. “Sebagaimana tertulis dalam pasal 22 ayat (1) PKPU 11 Tahun 2020, Pasangan Calon dikenai sanksi yaitu diumumkan oleh KPU bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka, dan sisa iklan kampanye Pasangan Calon bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU tidak lagi ditayangkan sejak Pasangan Calon tersebut tidak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka,” tandasnya.(*)

MANADO— Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Herwyn JH Malonda mengingatkan KPU Sulut serta stakeholder terkait, untuk memperhatikan dan melaksanaan seluruh protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama pelaksanaan Sesi I Debat Publik/ Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Penentuan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik, Selasa (3/11).

Malonda menyampaikan materi mengenai Mekanisme Pengawasan Kampanye Debat Publik kepada peserta yang berasal dari unsur Tim Kampanye Pasangan Calon dan Media Penyelenggara melalui aplikasi Zoom Meeting.

Dia juga meminta KPU sebagai penyelenggara debat, harus memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan salah satu rangkaian dari kampanye tersebut. “Tujuannya yaitu pertama, menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat. Kedua, memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Ketiga, menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, diperhatikan juga yang menjadi potensi kerawanan dalam pelaksanaan debat adalah jadwal dan lokasi yang berbeda dengan yang telah ditentukan, materi debat bukan dari visi dan misi paslon, moderator dan/atau KPU tidak netral, paslon dan tim kampanye melakukan tindakan yang dilarang, tidak terdapat dokumen surat izin dari paslon yang berhalangan hadir.

“Potensi kerawanan yang paling tinggi adalah materi debat yang bersifat rahasia tersebut terbuka/bocor sebelum debat tersebut dilaksanakan,” tambahnya.

Terakhir, Herwyn Malonda juga mengingatkan bahwa paslon dilarang untuk menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka. “Sebagaimana tertulis dalam pasal 22 ayat (1) PKPU 11 Tahun 2020, Pasangan Calon dikenai sanksi yaitu diumumkan oleh KPU bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka, dan sisa iklan kampanye Pasangan Calon bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU tidak lagi ditayangkan sejak Pasangan Calon tersebut tidak mengikuti Debat Publik atau Debat Terbuka,” tandasnya.(*)

Most Read

Artikel Terbaru

/