25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Demokrat Bantah Iuran untuk AHY

MANADOPOST.ID—Selain hangat dengan isu kudeta, Partai Demokrat (PD) juga diterpa kabar tak sedap. Mengenai iuran yang dipungut dari DPC dan DPD, yang kabarnya hanya berlaku di masa kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terkait hal ini, dengan tegas Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Billy Lombok membantahnya. “Tidak ada iuran seperti yang dikabarkan,” tegas Wakil Ketua DPRD Sulut ini. Dia menjelaskan, khusus di fraksi atau anggota DPRD memang dikenakan iuran.

“Namun itu bukan untuk Pak Ketua Umum. Hampir semua partai juga memberlakukan ini. Nominal Demokrat juga cukup kecil,” tukas Lombok. Lebih jauh mengenai adanya DPC yang ikut bergabung dengan aksi kudeta pada Ketua Umum AHY, Lombok membantahnya. “15 DPC semua solid bersama Pak Ketua Umum. Sampai saat ini 15 DPC sepakat tetap mendukung dan mengawal kepemimpinan AHY,” tandasnya.

Mengenai pengenaan iuran pada fraksi dari partai politik, dinilai Pakar Politik Dr Alfons Kimbal, iuran bisa dikatakan hal yang wajar. Bahkan itu ungkapnya, telah terjadi sejak lama dan bukan merupakan hal baru. Bahkan dia juga menilai, sudah ada besaran-besaran yang ditentukan Parpol kepada setiap kader jika menduduki kursi legislatif. Iuran yang ditarik juga menurut Kimbal, sah jika diatur di ADRT.

“Jadi memang untuk menjalankan fungsi, parpol membutuhkan dana besar. Misalnya hanya untuk operasional sekretariat dan rapat rutin, parpol itu bisa menghabiskan dana sebesar Rp20-30 miliar. Sedangkan total dana yang dikeluarkan partai tingkat nasional hingga daerah mencapai rata-rata Rp150-250 miliar setiap tahunnya. Jadi dari sisi pendapatan, uang yang bisa partai kumpulkan dari sumber legal, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan negara, sangat terbatas,” terangnya.

Akademisi Fispol Unsrat tersebut juga mengatakan, tidak berjalannya iuran anggota partai bisa diakibatkan banyak hal. Bisa karena krisis keanggotaan, partai tidak dibangun atas semangat keanggotaan, dan rendahnya upaya partai dalam mengumpulkan iuran anggota.

Juga bisa karena rendahnya kepercayaan publik terhadap partai sehingga membuat publik enggan menyumbang partai politik. “Negara dan daerah itu juga kan memberikan bantuan keuangan bagi Parpol. Jadi kalau anggota DPRD Sulut, ada yang ditarik iuran oleh parpol, itu sah dan wajar,” sebutnya.(gel)

Artikel Terbaru