26.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

DPRD: Ranperda Covid-19 Final

MANADOPOST.ID—Sempat menjadi polemik di internal DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ranperda Penegakan Hukum Covid-19 akan segera ditetapkan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.

“Ranperdanya sudah selesai dan tinggal ditetapkan. Kita menunggu hasil presentasi eksekutif, karena ini ranperda eksekutif. Apalagi tahapannya sudah selesai finalisasi di Kemendagri,” jelas Silangen.

Dia menegaskan, penetapan ranperda ini sesegera mungkin. “Kita dengar dulu dari eksekutif. Saya kira tidak akan terlambat karena di data Kemendagri, Sulut bersama 17 daerah lain telah ditandai punya perda Covid-19. Karena tahapan akhirnyakan di Kemendagri,” urai politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, kajian-kajikan dari Kemendagri telah sempurna. “Karena mereka punya keilmuan yang luar biasa di bidang hukum, apalagi sudah ditetapkan itu pasti sudah pelajari,” tandasnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Personel Komisi IV Melky Pangemanan yang membahas ranperda ini menekankan jika mengikuti prosedur maka ranperda tersebut sudah bisa ditetapkan. “Ya, kalau disiplin prosedur harusnya sudah ada,” tutur MJP, sapaan akrab Ketua PSI Sulut ini.(gel)

MANADOPOST.ID—Sempat menjadi polemik di internal DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ranperda Penegakan Hukum Covid-19 akan segera ditetapkan. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen.

“Ranperdanya sudah selesai dan tinggal ditetapkan. Kita menunggu hasil presentasi eksekutif, karena ini ranperda eksekutif. Apalagi tahapannya sudah selesai finalisasi di Kemendagri,” jelas Silangen.

Dia menegaskan, penetapan ranperda ini sesegera mungkin. “Kita dengar dulu dari eksekutif. Saya kira tidak akan terlambat karena di data Kemendagri, Sulut bersama 17 daerah lain telah ditandai punya perda Covid-19. Karena tahapan akhirnyakan di Kemendagri,” urai politikus PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, kajian-kajikan dari Kemendagri telah sempurna. “Karena mereka punya keilmuan yang luar biasa di bidang hukum, apalagi sudah ditetapkan itu pasti sudah pelajari,” tandasnya.

Personel Komisi IV Melky Pangemanan yang membahas ranperda ini menekankan jika mengikuti prosedur maka ranperda tersebut sudah bisa ditetapkan. “Ya, kalau disiplin prosedur harusnya sudah ada,” tutur MJP, sapaan akrab Ketua PSI Sulut ini.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/