alexametrics
24.4 C
Manado
Kamis, 26 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Bawaslu Maksimalkan Persiapan, Malonda: Kita Pelaksana UU

MANADO—Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan kembali berjalan pada 15 Juni nanti. Menariknya, hingga saat ini Covid-19 masih ditetapkan sebagai bencana nasional. Akademisi Unsrat sekaligus pengamat politik Sulut, Dr Ferry Daud Liando mengatakan, jika tahapan sudah harus dimulai minggu depan, maka ada dua masalah besar berpotensi terjadi.
“Yakni ancaman keselamatan petugas dan masyarakat serta potensi kualitas tahapan Pilkada yang buruk,” ujarnya, pada diskusi online ‘Baku Bekeng Pande’ oleh Bawaslu Sulut, Rabu (3/6) kemarin.
Liando mengatakan, kualitas Pilkada salah satunya menuntut instrumen pengawasan partisipatif masyarakat sebagai variabel utama. Dalam keadaan normal saja, fungsi pengawasan partisipatif belum optimal dilakukan.
Ke depan, dia menilai, peran ini akan makin rumit. Keterlibatan masyarakat di lapangan tidak seleluasa akibat pembatasan aktivitas. Hal ini akan menghambat masyarakat merekam segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan kandidat atau tim sukses. Kondisi ini akan menyulitkan kerja-kerja pengawasan Bawaslu.
Jika ada masyarakat yang mengetahui persis adanya dugaan pelanggaran belum tentu bersedia jika dihadirkan Bawaslu sebagai saksi dalam persidangan karena alasan kesehatan atau pembatasan aktivitas.
Inilah yang kemudian menyulitkan Bawaslu jika kelak berinovasi memanfaatkan teknologi online dalam klarifikasi ataupun investigasi. Tidak semua masyarakat memiliki akses itu.
Lanjutnya, dinamika Pilkada jauh lebih rumit ketimbang pemilu. Sebab kedekatan emosional antara masyarakat dengan calon sangatlah dekat. Sehingga jika ada dugaan perlakuan tidak adil terhadap calonnya maka pendukungnya dengan cepat bergerak dan bereaksi.
“Tentu ini menjadi dilema sebab tidak mungkin pengawas dituntut berkerja maksimal jika dalam kondisi mengancam. Atas dasar sumpah jabatan, mereka pasti akan bekerja sesuai perintah UU. Namun mereka juga memiliki keluarga yang harus dilindungi.
Mengawasi TPS di lokasi-lokasi rawan atau di wilayah zona merah seperti rumah sakit dan kluster tentu sangat mengancam para pengawas,” katanya.
Namun Liando tetap mendorong para pengawas berkerja profesional. Sambil tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan, pada dasarnya Bawaslu adalah penyelenggara dan taat pada undang-udang (UU).
“Kami adalah pelaksana undang-undang. Apa yang diputuskan pimpinan dan udang-undang, kami laksanakan. Dalam konteks ini, Bawaslu sendang memetakan potensi kerawanan. Apa yang disampaikan Pak Ferry itu juga positif untuk Bawaslu. Bagaimana terkait keselamatan penyelenggara dan pemilih, serta kualitas pemilih,” ujarnya.
Menurut Malonda, pihaknya berupaya mengantisipasi semua potensi masalah di masa pandemi. Termasuk dengan penyediaan alat dan protokol kesehatan.
“Misalnya kesiapan protokol kesehatan. Perlengkapan kami sediakan. Sambil menggunakan strategi pengawasan efektif,” katanya.
Tambah Malonda, Bawaslu juga dalam posisi mempersiapkan kelanjutan tahapan pilkada.
“Sekarang kita menyiapkan jajaran. Termasuk Panwascam kita beri pembekalan kerja di tengah pandemi. Termasuk strategi kita ubah. Karena sedangkan situasi normal ada masalah, apalagi pandemi. Tapi kita berupaya mempersiapkan dengan maksimal. Kami mencari strateginya, bagaimana sosialisasi, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa,” pungkasnya. (*)

MANADO—Tahapan Pilkada Serentak 2020 akan kembali berjalan pada 15 Juni nanti. Menariknya, hingga saat ini Covid-19 masih ditetapkan sebagai bencana nasional. Akademisi Unsrat sekaligus pengamat politik Sulut, Dr Ferry Daud Liando mengatakan, jika tahapan sudah harus dimulai minggu depan, maka ada dua masalah besar berpotensi terjadi.
“Yakni ancaman keselamatan petugas dan masyarakat serta potensi kualitas tahapan Pilkada yang buruk,” ujarnya, pada diskusi online ‘Baku Bekeng Pande’ oleh Bawaslu Sulut, Rabu (3/6) kemarin.
Liando mengatakan, kualitas Pilkada salah satunya menuntut instrumen pengawasan partisipatif masyarakat sebagai variabel utama. Dalam keadaan normal saja, fungsi pengawasan partisipatif belum optimal dilakukan.
Ke depan, dia menilai, peran ini akan makin rumit. Keterlibatan masyarakat di lapangan tidak seleluasa akibat pembatasan aktivitas. Hal ini akan menghambat masyarakat merekam segala bentuk kejahatan baik yang dilakukan kandidat atau tim sukses. Kondisi ini akan menyulitkan kerja-kerja pengawasan Bawaslu.
Jika ada masyarakat yang mengetahui persis adanya dugaan pelanggaran belum tentu bersedia jika dihadirkan Bawaslu sebagai saksi dalam persidangan karena alasan kesehatan atau pembatasan aktivitas.
Inilah yang kemudian menyulitkan Bawaslu jika kelak berinovasi memanfaatkan teknologi online dalam klarifikasi ataupun investigasi. Tidak semua masyarakat memiliki akses itu.
Lanjutnya, dinamika Pilkada jauh lebih rumit ketimbang pemilu. Sebab kedekatan emosional antara masyarakat dengan calon sangatlah dekat. Sehingga jika ada dugaan perlakuan tidak adil terhadap calonnya maka pendukungnya dengan cepat bergerak dan bereaksi.
“Tentu ini menjadi dilema sebab tidak mungkin pengawas dituntut berkerja maksimal jika dalam kondisi mengancam. Atas dasar sumpah jabatan, mereka pasti akan bekerja sesuai perintah UU. Namun mereka juga memiliki keluarga yang harus dilindungi.
Mengawasi TPS di lokasi-lokasi rawan atau di wilayah zona merah seperti rumah sakit dan kluster tentu sangat mengancam para pengawas,” katanya.
Namun Liando tetap mendorong para pengawas berkerja profesional. Sambil tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda mengatakan, pada dasarnya Bawaslu adalah penyelenggara dan taat pada undang-udang (UU).
“Kami adalah pelaksana undang-undang. Apa yang diputuskan pimpinan dan udang-undang, kami laksanakan. Dalam konteks ini, Bawaslu sendang memetakan potensi kerawanan. Apa yang disampaikan Pak Ferry itu juga positif untuk Bawaslu. Bagaimana terkait keselamatan penyelenggara dan pemilih, serta kualitas pemilih,” ujarnya.
Menurut Malonda, pihaknya berupaya mengantisipasi semua potensi masalah di masa pandemi. Termasuk dengan penyediaan alat dan protokol kesehatan.
“Misalnya kesiapan protokol kesehatan. Perlengkapan kami sediakan. Sambil menggunakan strategi pengawasan efektif,” katanya.
Tambah Malonda, Bawaslu juga dalam posisi mempersiapkan kelanjutan tahapan pilkada.
“Sekarang kita menyiapkan jajaran. Termasuk Panwascam kita beri pembekalan kerja di tengah pandemi. Termasuk strategi kita ubah. Karena sedangkan situasi normal ada masalah, apalagi pandemi. Tapi kita berupaya mempersiapkan dengan maksimal. Kami mencari strateginya, bagaimana sosialisasi, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa,” pungkasnya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/