Ini Aturan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PLN

MANADOPOST.ID – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Suluttenggo secara rutin atau khusus melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Hal ini dilakukan untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, dan sebagai bentuk meningkatkan pelayanan dan menekan nilai susut energi.

Galih Chrissetyo, Senior Manager SDM dan Umum PLN UIW Suluttenggo, menerangkan P2TL adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN.

Menurut dia penertiban yang akan dilakukan PLN ini bukan mencari kesalahan pelanggan dalam penggunaan listrik. Namun agar dalam pemanfaatan listrik sebagaimana hak dan kewajibannya. Selain itu juga, PLN memiliki kewajiban memastikan kualitas pasokan listrik yang baik bagi pelanggan dan memastikan kualitasnya baik mutu tegangan hingga konstruksi penyambungan. “Walaupun ditengah pandemi Covid-19 ini petugas PLN menjalankan tugas sesuai dengan SOP Pencegahan Pandemi Covid-19, mengingat jangan sampai terjadi kebakaran akibat sambungan ilegal tersebut itu adalah konsen kami,” ujarnya.

Ditambahkan Manager Komunikasi, Marthen Salmon, bahwa petugas lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari pejabat atau petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL di lapangan.

Dalam melaksanakan tugas sambungnya, petugas pelaksana lapangan P2TL memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan pemutusan sementara atas STL atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara.

2. Melakukan pembongkaran rampung atas STL pada pelanggan dan bukan pelanggan.

3. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP dan peralatan lainnya.

Selanjutnya, ditengah pandemi Covid – 19 ini bagaimana profil petugas pelaksana lapangan P2TL PLN?

1. Berpakaian dinas dan mengenakan tanda pengenal serta membawa perlengkapan P2TL yang diperlukan di lapangan serta memperlengkapi dengan APD Pencegahan Covid – 19 dengan masker dan perlengkapan lainnya, hand sanitizer yang diperlengkapi di kendaraam operasional PLN.

2. Membawa surat tugas resmi yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas dan atau penanggungjawab P2TL.

3. Bersikap sopan dan tertib didalam memasuki persil atau bangunan pemakai tenaga listrik.

4. Berkewajiban untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.

5. Meminta pemakai tenaga listrik atau yang mewakili untuk turut serta mendampingi atau menyaksikan selama berlangsungnya pemeriksaan dengan tetap menjaga social distancing

6. Memperhatikan keamanan instalasi ketenagalistrikan serta keselamatan umum dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan barang bukti.

Ia menerangkan, jika rumah anda kedatangan Tim P2TL tidak perlu khawatir, tetapi terimalah dengan baik dan tanyakan identitas resmi petugas yang datang, berikut dengan surat tugasnya. Jika anda ragu dengan identitas yang ditunjukkan, segera hubungi kantor PLN terdekat. Kemudian mintalah penjelasan kepada petugas yang datang tentang maksud dan tujuan kedatangannya. Dampingilah petugas selama melakukan pemeriksaan dengan tetap menjaga social distancing.

Selanjutnya, baca kembali dengan teliti berkas berita acara pemeriksaan, mintalah penjelasan apabila ada hal yang masih belum dipahami. Tandatangani berita acara pemeriksaan dan mintalah satu lembar berita acara hasil pemeriksaan.

Saat dikonfirmasi masalah jenis pelanggaran, Salmon mengungkapkan Pelanggaran P2TL ada empat golongan, yaitu:

1. Pelanggaran Golongan I (P-I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya

2. Pelanggaran Golongan II (P-II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi

3. Pelanggaran Golongan III (P-III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi

4. Pelanggaran Golongan IV (P-IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah.

Katanya, setiap pelanggaran tentunya ada sanksi yang dikenakan pada pelanggan atau non pelanggan jika terdapat dan ditemukan terjadinya pelanggaran pemakaian tenaga listrik.

Adapun sanksi yang dikenakan jika terdapat dan ditemukan pelanggaran adalah:

1. Jika pelanggaran dilakukan oleh pelanggan akan dikenakan sanksi berupa:

a. Pemutusan Sementara;

b. Pembongkaran Rampung;

c. Pembayaran Tagihan Susulan;

d. Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.

2. Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa :

a. Pembongkaran Rampung;

b. Pembayaran TS4;

c. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Dengan besarnya resiko dan ada sanksi pembayaran tagihan susulan jika terdapat dan ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat jika akan membeli rumah atau menghuni sebuah rumah bangunan, dipersilahkan melapor kepada pihak PLN untuk dapat membantu melakukan pemeriksaan kondisi alat ukur dan tagihan rekening listrik.

“Agar dapat menjaga kWh meter yang terpasang dirumah atau persil pelanggan dan segera melaporkan kepada pihak PLN jika terjadi kelainan ataupun gangguan,” ucapnya.

“Dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka merusak atau merubah alat pengukur dan pembatas milik PLN baik yang dilakukan oleh pelanggan atau pihak lain, tidak memindahkan peralatan listrik atau alat ukur milik PLN tanpa Izin dari PLN, pastikan nama dan alamat kWh meter yang terpasang sesuai dengan data milik PLN, pelanggan yang tidak sesuai nama dan alamat nya pada rekening listrik, agar melapor ke PLN terdekat,” tukasnya. (Lina Pendong)