25C
Manado
Senin, 1 Maret 2021

Dukung FPI-PKI PNS Pemprov Disanksi

MANADOPOST.ID—Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) kembali merilis Surat Edaran (SE) 800/21.458/Sekr-BKD tentang larangan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk berafiliasi dengan dan mendukung organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

SE tersebut juga diterbitkan dan ditujukan bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulut.

“Pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah serta berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa.

Keterlibatan pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut dalam mendukung atau berafiliasi dengan organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, dapat menimbulkan radikalisme negatif di lingkungannya sehingga patut untuk dicegah,” ungkap SE dalam poin pertama dan kedua tersebut.

Bahkan dalam poin keempat dalam surat yang ditandatangani OD tersebut dijelaskan organisasi yang dilarang tersebut adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Jamaah Islamiyah (JI), Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI).

“Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan langkah pelarangan, pencegahan, dan penindakan bagi pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov untuk berafiliasi dengan organisasi tersebut,” jelas poin ke lima.

ASN dan THL Pemprov juga dilarang untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Juga dalam point ke tujuh ayat dua, ASN dan THL juga dilarang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

Juga dalam point 10 ASN dan THL dilarang enggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Juga ASN dan THL dilarang menggunakan semua platform media untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi dan simpati bagi organisasi tersebut.

“Penindakannya mencakup beberapa hal. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim satuan tugas yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Bersama 11 Menteri dan Pimpinan LPNK tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada ASN.

Menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pegawai ASN dan THL di lingkungan Pemprov Sulut yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap larangan keterlibatan pada organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya,” tandas surat tersebut. (ewa/gel)

Artikel Terbaru