28 C
Manado
Kamis, 3 Desember 2020

KPK `Setrum` PAD di Sulut

MANADOPOST.ID—Aliran dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Sulawesi Utara, kini masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI). Pemda yang coba main-main, siap-siap ‘disetrum’ penyidik lembaga antirasuah tersebut.

KPK mendorong inovasi peningkatan PAD. Salah satunya dengan implementasi alat rekam pajak online. Kemarin, Rabu (4/11), KPK telah memfasilitasi penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara pemerintah daerah se-Sulut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sulutgo.

Penandatanganan dilakukan oleh seluruh kepala daerah dan disaksikan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sulutgomalut Darwisman, dan Direktur Utama BPD SulutGo Jeffry Dendeng. Bertempat di Kantor Gubernur Sulut.

“Sebagai langkah pencegahan korupsi dan potensi kebocoran penerimaan APBD, KPK mendorong inovasi peningkatan PAD. Salah satunya dengan implementasi alat rekam pajak online,” beber Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolago dalam sambutanya.

Nawawi perlu diketahui merupakan komisioner KPK RI asal Sulawesi Utara, terpatnya putra Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).

Nawawi menjelaskan implementasi alat rekam pajak online, diterapkan pada mata pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Selain itu, masyarakat dan pengusaha, katanya perlu memahami bahwa pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir merupakan pajak yang dibebankan kepada konsumen sebagai wajib pajak atas jasa yang telah digunakan, dan dititipkan kepada pelaku usaha yang merupakan wajib pungut (wapu) pajak.

“Atas titipan tersebut, pelaku usaha wajib menyerahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Karenanya, masyarakat dan pengusaha perlu memahami konsep pajak dan mendukung program pemasangan alat rekam pajak online tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni mendukung implementasi alat rekam pajak online oleh pemkab/pemkot. Guna mendorong peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah. Katanya ini sebagai bentuk elektronifikasi penerimaan daerah, alat rekam pajak online juga memberikan banyak manfaat.

“Elektronifikasi penerimaan daerah dapat melakukan optimalisasi data, sehingga tidak perlu dicatat secara manual. Selain itu, yang terpenting dengan perbaikan terus menerus baik dari infrastruktur, sistem, dan jaringan, akan mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan reformasi birokrasi,” kata Fatoni.

Usai meneken MoU, dilanjutkan pemasangan tapping box device pada dua wapu pajak. Yaitu sektor hotel dan restoran di Kota Manado. Kedua lokasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemkot Manado untuk menambah 200 alat rekam pajak online yang akan dipasang hingga akhir tahun 2020.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya bersama Bank Sulutgo dan lima pemda piloting, yaitu Pemerintah Kota Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa dan Minahasa Utara, disepakati pemasangan total 305 alat rekam pajak, yaitu Minahasa dan Minahasa utara masing-masing 30 alat rekam pajak, Bitung 25 alat, Tomohon 20 alat, dan Manado 200 alat.

Di sisi lain, KPK datang ke tanah Nyiur Melambai juga untuk melakukan pendampingan, dengan membantu Pemerintah Provinsi Sulut dalam menyelesaikan aset bermasalah, Penertiban Aset Personel, Pendanaan, Saran dan Prasarana serta Dokumen (P3D). kemarin juga dilakukan rapat evaluasi antara Pemprov Sulut dan Tim Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) Wilayah 3 KPK RI di Ruang F J Tumbelaka Kantor Gubernur.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen, yang memimpin rapat menyampaikan apresiasi. Dikatakan dia, pertemuan ini sebagai bentuk perhatian KPK RI kepada Pemprov Sulut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas lewat pendampingan Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu.

“Kita juga berterima kasih karena dari evaluasi yang dilakukan oleh Tim Korsupgah Wilayah 3 KPK RI, indikator pencapaian pencegahannya Provinsi Sulut bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya,” kata Silangen.

“Mudah-mudahan kedepan makin lebih profesional dan berkualitas apa yang kita selenggarakan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintahan dan akuntabilitas, transparansi pemerintahan ditengah kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulut secara khusus dan Indonesia,” sambungnya.

Terkait aset bermasalah dan penertiban aset P3D, Silangen menjelaskan bahwa Pemprov Sulut selalu meminta arahan dari KPK agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. “Kita bersyukur khusus untuk penanganan aset sebagaimana arahan dari KPK RI bahwa Pemprov Sulut harus menyediakan database aset kemudian mengelola aset Pemprov Sulut, melakukan rekonsiliasi dan penertiban serta pemulihan aset,” ungkapnya.

Lanjut Silangen, pengelolaan aset di Provinsi Sulut sudah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada. Diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2018 tentang pemerintah daerah ada kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat yang dialihkan ke pemerintah provinsi yaitu kewenangan di bidang pendidikan Sekolah Menengah atas kemudian penanganan kewenangan bidang kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan dan pertambangan.

Kendati demikian, masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum menyerahkan sepenuhnya aset-aset sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi. “Pemerintah provinsi sangat mengharapkan dapat diberikan petunjuk-petunjuk lebih lanjut yang strategis dalam kaitan penanganan aset ini, personel, pembiayaan, sarana dan prasarana serta dokumen,” tandas dia.

Pakar hukum Toar Palilingan SH MH menyebutkan, kerja sama Pemda dengan KPK sangat baik. Ini untuk menata sistem pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. “Seperti yang dilakukan di beberapa daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dipasang alat rekam/tapping box agar bisa mengantisipasi kebocoran-kebocoran PAD,” kunci Palilingan, akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tersebut.(cw-01/mg-07/gnr)

-

Artikel Terbaru

Kawangkoan Utara Perdana Terapkan STBM

MANADOPOST.ID--Guna mewujudkan masyarakat yang sehat, upaya terus dilakukan pemerintah kabupaten hingga di kecamatan dan desa. Hal itu terbukti dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang menjadi salah satu atensi pemerintah Kabupaten Minahasa.

Diapresiasi Tim Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ini Kesiapan Polda Sulut Kawal Pilkada Serentak

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra memaparkan kesiapan Polda Sulut dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kesiapan pengamanan tersebut dipaparkan Kapolda di hadapan Tim Kedeputian V Kantor Staf Presiden, yang melaksanakan kunjungan kerja di Polda Sulut, Kamis (3/12).

Kasus Covid Masih Bertambah, Ini Pesan Kapolda Panca Putra Hadapi Pilnataru

Polda Sulawesi Utara bersama TNI, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama dan PHRI, sepakat terus melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kapolda Sulut: Saya Harap Anda Betul-betul Siap!

Kapolda Sulut Irjen Pol Panca Putra memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh personel Polda Sulut dan seluruh jajaran.

Personel Polda Sulut Dibekali Vitamin-APD, Kombes Abast: Upaya Mendukung Suksesnya Pilkada

Menjelang serpas (pergeseran pasukan) pengamanan Pilkada Serentak 2020 ke Polresta dan Polres jajaran, mulai Jum’at (04/12), seluruh personel Polda Sulut yang di-BKO (Bawah Kendali Operasi) mendapatkan bekal APD (Alat Pelindung Diri) serta suplemen multi vitamin.