31.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Bawaslu Sulut Jamin Hak Hukum Penyelenggara

MANADOPOST.ID—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi pendampingan pemberian bantuan hukum di Desa Sangkub III, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Rabu (2/12).

Kepala Bagian Penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Sulut Yenne Janis SH menjelaskan, bantuan hukum dapat diberikan kepada pengawas pemilu jika tersangkut masalah saat menjalankan tugas.

Hal ini kata Yenne Janis, sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum dilakukan atas permasalahan hukum yang muncul terkait tugas pengawas pemilu. Pemberian yang dimaksud dapat diberikan Bawaslu kepada jajaran didalamnya juga pejabat dan staf sekretariat.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Janis menambahkan, penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hingga permasalahan selesai dan mempunyai hukum tetap.

“Bapak/Ibu akan menerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberian bantuan hukum, penerima berhak mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” tambah Putri Nusa Utara.

Janis berpesan dalam pemberian bantuan hukum, penerima wajib menyerahkan dokumen serta informasi berkaitan dengan permalasahan hukum yang dihadapi. “Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan informasi dan bukti berkaitan dengan perkara yang dihadapi,” tegasnya.

Diketahui, Bawaslu Sulut menghadirkan narasumber Iptu Adolf Wangka SE, unsur Gakkumdu Sulut dan Arie M Andes SH MH, unsur akademisi dan advokat. Serta staf Bawaslu Bolmut dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bolmut. (*)

MANADOPOST.ID—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar sosialisasi pendampingan pemberian bantuan hukum di Desa Sangkub III, Kecamatan Sangkub, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Rabu (2/12).

Kepala Bagian Penanganan, Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu Sulut Yenne Janis SH menjelaskan, bantuan hukum dapat diberikan kepada pengawas pemilu jika tersangkut masalah saat menjalankan tugas.

Hal ini kata Yenne Janis, sesuai ketentuan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum dilakukan atas permasalahan hukum yang muncul terkait tugas pengawas pemilu. Pemberian yang dimaksud dapat diberikan Bawaslu kepada jajaran didalamnya juga pejabat dan staf sekretariat.

Janis menambahkan, penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hingga permasalahan selesai dan mempunyai hukum tetap.

“Bapak/Ibu akan menerima bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberian bantuan hukum, penerima berhak mendapatkan bantuan hukum hingga perkaranya selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” tambah Putri Nusa Utara.

Janis berpesan dalam pemberian bantuan hukum, penerima wajib menyerahkan dokumen serta informasi berkaitan dengan permalasahan hukum yang dihadapi. “Penerima bantuan hukum wajib menyampaikan informasi dan bukti berkaitan dengan perkara yang dihadapi,” tegasnya.

Diketahui, Bawaslu Sulut menghadirkan narasumber Iptu Adolf Wangka SE, unsur Gakkumdu Sulut dan Arie M Andes SH MH, unsur akademisi dan advokat. Serta staf Bawaslu Bolmut dan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bolmut. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/