24.4 C
Manado
Rabu, 6 Juli 2022

Pejabat Plt Sasaran Rolling Perdana

MANADOPOST.ID—Para kepala daerah yang baru dilantik Februari lalu, belum bisa leluasa menentukan ‘kabinet kerja’. Rolling jabatan baru bisa dilakukan untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, kepala daerah baru bisa melakukan pergeseran jabatan setelah enam bulan menjabat. Itu diatur dalam Pasal 162 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Pergantian pejabat baru bisa dilakukan setelah enam bulan menjabat. Kecuali mendapat persetujuan dari Kemendagri,” tuturnya kemarin.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulut Femmy Suluh menjelaskan, selama enam bulan awal menjabat, pergantian hanya bisa dilakukan terhadap jabatan Plt. Penunjukkan Plt pun dibatasi. Hanya bisa dijabat pejabat setingkat ataupun satu tingkat di bawahnya dari instansi yang sama.

Rolling pejabat definitif dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Kemendagri atas berbagai pertimbangan. Pengusulan bisa dilakukan langsung gubernur. Sementara untuk kabupaten/kota, permohonan ke Mendagri disampaikan melalui gubernur.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Setelah itu, izin tak hanya harus didapat dari Kemendagri. Namun juga KASN. Itu pun hanya bisa pergeseran pejabat eselon II definitif. Sementara pengangkatan pejabat baru harus melalui seleksi jabatan. Lanjut Suluh, di Pemprov sendiri ada empat jabatan lowong. “Pak Gubernur termasuk kepala daerah yang belum bisa rolling pejabat definitif. Jadi kalaupun mau pergeseran baru bisa di lingkup Plt. Kecuali mendapat izin Kemendagri,” jelasnya.

Diketahui kemarin, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda-Kevin William Lotulung (JG-KWL) memulai rolling jabatan perdana. Enam ASN didapuk sebagai Plt Kepala OPD Pemkab Minut. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan di aula kantor bupati.

Tak hanya eselon II, JG turut menyerahkan SK Plt kepada para pejabat eselon III yang ikut digeser bersamaan dengan pelantikan 13 tenaga ahli bupati.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulut memberikan warning kepada para pejabat Plt yang baru dilantik. Dia mengingatkan agar bekerja maksimal sesuai tupoksi. “Untuk itu, saya mintakan kepada yang sudah dilantik agar bekerja sesuai tupoksi. Mari bekerja bersama-sama guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” imbaunya.

Angin rolling jabatan juga terdengar dari Tomohon. Disinyalir bakal menyasar jajaran eselon II Pemkot Tomohon. Seperti dikatakan Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, belum lama ini. Pihaknya akan segera melakukan assessment guna mengisi kekosongan jabatan. Pasalnya, sejak di masa pemerintahan lalu, kursi Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Tomohon kosong.

“Saya minta ke SKPD terkait untuk segera menyusun rencana dan teknis pengisian jabatan. Mengingat masa jabatan saya dan Pak Wenny, hanya tiga tahun setengah. Saya harap yang dipercayakan nantinya mampu menjalankan amanah. Kerja cepat, tepat dan paling penting pakai hati. Kerja tulus dan ikhlas,” ujar CS, sapaan akrab wali kota.

Namun begitu, ditanya kapan detil pelaksanaan assessment tersebut, wali kota belum bisa memastikan secara rinci. Hal senada pun dilontarkan Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Jemmy Ringkuangan AP MSi. Ringkuangan bilang, dirinya telah menginstruksikan BKPSDM, Bagian Organisasi dan Tata Laksana hingga Bagian Hukum Setdakot Tomohon. Untuk segera menyusun program kerja pelaksanaan seleksi pejabat, sampai ke plotting Tenaga Kontrak.

“Sudah diinstruksikan ke perangkat daerah terkait. Yang dipercayakan mengemban tugas, mereka yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan. Rasionalisasi Nakon pun akan kita lakukan,” ujar Ringkuangan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tomohon Josias Makalew melalui Sekretaris Dinas Eden Kawung mengatakan, secara keseluruhan ada satu kursi Eselon II yang kosong. Nantinya, di bulan Juni mendatang, posisi Kepala Dinas Kesehatan pun akan ditinggal dr Isje Liuw yang akan purna bakti.

“Untuk eselon II yang sudah lama kosong itu Kadis Koperasi dan UKM. Juni ada juga, di Dinas Kesehatan. Sementara untuk eselon III, ada jabatan Kabag Umum Sekretariat DPRD, Kabag Perekonomian Setdakot Tomohon. Untuk posisi sekretaris dinas, dalam waktu dekat Sekretaris Inspektorat akan pensiun, Sekretaris DLH juga masih dijabat Plh, begitupun di Satpol-PP, Sekretaris BPBD dan tidak lama lagi jabatan di Sekretaris Badan Kesbangpol akan berakhir. Pengisian ini sepenuhnya ditentukan kepala daerah, tentunya koordinasi berjenjang lewat Pemprov Sulut dan izin Kemendagri wajib,” beber Kawung.

Terkait rolling pejabat, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) juga sementara persiapan. Namun, kata dia harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita akan lakukan sesuai regulasi, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ yang salah satu pointnya adalah aturan penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020,” katanya.

Diketahui dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ salah satu poinnya adalah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara terkait rolling pejabat yang kosong telah diisi sejumlah pelaksana tugas. Beberapa diantaranya, Plt Kepala Inspektorat Hendra Pandenuwu, Plt Kadis PU Decky Tumo, Plt Sekdis PU Olivia Rembet, Plt Sekdis Nakertrans Merry Togas, Plt Kadis Pangan Feibi Pusung, Plt Sekdis Capil Juan Rondonuwu, Plt Kabid Pasar Deisi Ratulanfi, Camat Tumpaan Rolly Makauli dan Dirut Perusahaan Daerah Claudio Lumowa.

Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hi. Iskandar Kamaru menegaskan dalam 100 hari kerja, dia akan mengavaluasi seluruh kinerja ASN dari pejabat eselon II, III dan IV. “Ini menjadi cacatan bagi ASN yang tidak disiplin. Sebab pada bulan agustus akan ada rolling jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmadi Modeong, menuturkan saat ini pejabat eselon dua semuanya definitif. “Untuk, di Bolsel tidak ada yang berstatus Pelaksana tugas (Plt),” jelasnya.

Sementara di Boltim, ada tujuh jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim Rezha Mamonto mengatakan, lelang jabatan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak disetujui  Kemendagri RI.

”Apalagi ditengah tahun politik, di mana Kabupaten Boltim salah satu daerah yang melaksanakan Pikada serentak 2020 lalu,” tukasnya. (jen)

MANADOPOST.ID—Para kepala daerah yang baru dilantik Februari lalu, belum bisa leluasa menentukan ‘kabinet kerja’. Rolling jabatan baru bisa dilakukan untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala Biro Pemerintahan Setprov Sulut Jemmy Kumendong mengatakan, kepala daerah baru bisa melakukan pergeseran jabatan setelah enam bulan menjabat. Itu diatur dalam Pasal 162 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada. “Pergantian pejabat baru bisa dilakukan setelah enam bulan menjabat. Kecuali mendapat persetujuan dari Kemendagri,” tuturnya kemarin.

Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulut Femmy Suluh menjelaskan, selama enam bulan awal menjabat, pergantian hanya bisa dilakukan terhadap jabatan Plt. Penunjukkan Plt pun dibatasi. Hanya bisa dijabat pejabat setingkat ataupun satu tingkat di bawahnya dari instansi yang sama.

Rolling pejabat definitif dimungkinkan setelah mendapat persetujuan Kemendagri atas berbagai pertimbangan. Pengusulan bisa dilakukan langsung gubernur. Sementara untuk kabupaten/kota, permohonan ke Mendagri disampaikan melalui gubernur.

Setelah itu, izin tak hanya harus didapat dari Kemendagri. Namun juga KASN. Itu pun hanya bisa pergeseran pejabat eselon II definitif. Sementara pengangkatan pejabat baru harus melalui seleksi jabatan. Lanjut Suluh, di Pemprov sendiri ada empat jabatan lowong. “Pak Gubernur termasuk kepala daerah yang belum bisa rolling pejabat definitif. Jadi kalaupun mau pergeseran baru bisa di lingkup Plt. Kecuali mendapat izin Kemendagri,” jelasnya.

Diketahui kemarin, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda-Kevin William Lotulung (JG-KWL) memulai rolling jabatan perdana. Enam ASN didapuk sebagai Plt Kepala OPD Pemkab Minut. Penyerahan Surat Keputusan (SK) dilakukan di aula kantor bupati.

Tak hanya eselon II, JG turut menyerahkan SK Plt kepada para pejabat eselon III yang ikut digeser bersamaan dengan pelantikan 13 tenaga ahli bupati.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua PDI Perjuangan Sulut memberikan warning kepada para pejabat Plt yang baru dilantik. Dia mengingatkan agar bekerja maksimal sesuai tupoksi. “Untuk itu, saya mintakan kepada yang sudah dilantik agar bekerja sesuai tupoksi. Mari bekerja bersama-sama guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” imbaunya.

Angin rolling jabatan juga terdengar dari Tomohon. Disinyalir bakal menyasar jajaran eselon II Pemkot Tomohon. Seperti dikatakan Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, belum lama ini. Pihaknya akan segera melakukan assessment guna mengisi kekosongan jabatan. Pasalnya, sejak di masa pemerintahan lalu, kursi Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Bagian Perekonomian Setdakot Tomohon kosong.

“Saya minta ke SKPD terkait untuk segera menyusun rencana dan teknis pengisian jabatan. Mengingat masa jabatan saya dan Pak Wenny, hanya tiga tahun setengah. Saya harap yang dipercayakan nantinya mampu menjalankan amanah. Kerja cepat, tepat dan paling penting pakai hati. Kerja tulus dan ikhlas,” ujar CS, sapaan akrab wali kota.

Namun begitu, ditanya kapan detil pelaksanaan assessment tersebut, wali kota belum bisa memastikan secara rinci. Hal senada pun dilontarkan Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Jemmy Ringkuangan AP MSi. Ringkuangan bilang, dirinya telah menginstruksikan BKPSDM, Bagian Organisasi dan Tata Laksana hingga Bagian Hukum Setdakot Tomohon. Untuk segera menyusun program kerja pelaksanaan seleksi pejabat, sampai ke plotting Tenaga Kontrak.

“Sudah diinstruksikan ke perangkat daerah terkait. Yang dipercayakan mengemban tugas, mereka yang berkompeten dan sesuai dengan kebutuhan. Rasionalisasi Nakon pun akan kita lakukan,” ujar Ringkuangan.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Tomohon Josias Makalew melalui Sekretaris Dinas Eden Kawung mengatakan, secara keseluruhan ada satu kursi Eselon II yang kosong. Nantinya, di bulan Juni mendatang, posisi Kepala Dinas Kesehatan pun akan ditinggal dr Isje Liuw yang akan purna bakti.

“Untuk eselon II yang sudah lama kosong itu Kadis Koperasi dan UKM. Juni ada juga, di Dinas Kesehatan. Sementara untuk eselon III, ada jabatan Kabag Umum Sekretariat DPRD, Kabag Perekonomian Setdakot Tomohon. Untuk posisi sekretaris dinas, dalam waktu dekat Sekretaris Inspektorat akan pensiun, Sekretaris DLH juga masih dijabat Plh, begitupun di Satpol-PP, Sekretaris BPBD dan tidak lama lagi jabatan di Sekretaris Badan Kesbangpol akan berakhir. Pengisian ini sepenuhnya ditentukan kepala daerah, tentunya koordinasi berjenjang lewat Pemprov Sulut dan izin Kemendagri wajib,” beber Kawung.

Terkait rolling pejabat, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW) juga sementara persiapan. Namun, kata dia harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. “Kita akan lakukan sesuai regulasi, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 273/487/SJ yang salah satu pointnya adalah aturan penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020,” katanya.

Diketahui dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 273/487/SJ salah satu poinnya adalah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara terkait rolling pejabat yang kosong telah diisi sejumlah pelaksana tugas. Beberapa diantaranya, Plt Kepala Inspektorat Hendra Pandenuwu, Plt Kadis PU Decky Tumo, Plt Sekdis PU Olivia Rembet, Plt Sekdis Nakertrans Merry Togas, Plt Kadis Pangan Feibi Pusung, Plt Sekdis Capil Juan Rondonuwu, Plt Kabid Pasar Deisi Ratulanfi, Camat Tumpaan Rolly Makauli dan Dirut Perusahaan Daerah Claudio Lumowa.

Bupati Bolmong Selatan (Bolsel) Hi. Iskandar Kamaru menegaskan dalam 100 hari kerja, dia akan mengavaluasi seluruh kinerja ASN dari pejabat eselon II, III dan IV. “Ini menjadi cacatan bagi ASN yang tidak disiplin. Sebab pada bulan agustus akan ada rolling jabatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ahmadi Modeong, menuturkan saat ini pejabat eselon dua semuanya definitif. “Untuk, di Bolsel tidak ada yang berstatus Pelaksana tugas (Plt),” jelasnya.

Sementara di Boltim, ada tujuh jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Boltim Rezha Mamonto mengatakan, lelang jabatan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak disetujui  Kemendagri RI.

”Apalagi ditengah tahun politik, di mana Kabupaten Boltim salah satu daerah yang melaksanakan Pikada serentak 2020 lalu,” tukasnya. (jen)

Most Read

Artikel Terbaru

/