24.4 C
Manado
Sabtu, 13 Agustus 2022

Rumah Sakit Banjir Keluhan, Ini Seruan DPRD Sulut

MANADOPOST.ID-Keluhan demi keluhan mengenai penanganan pasien yang dilakukan fasilitas kesehatan (faskes) mengundang tanggapan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH pada wartawan Kamis (5/8) kemarin mengatakan, banyak masalah pelayanan kesehatan yang mencuat di publik dan butuh perhatian stakeholder terkait.

“Kita bangga keluarga berani publikasi atas pelayanan yang dialami di fasilitas kesehatan. Tentu harus ada evaluasi menyeluruh di semua bidang. Saya sudah sangat kuat menyuarakan ketika memberikan kritik pedas pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan lain. Khusus kejadian di media sosial, kita dorong dengan tegas agar ada evaluasi rekam medik, ada audit medis terhadap apa yang sedang terjadi di rumah sakit atau di faskes lainnya. Covid-19 itu masalah bersama. Tapi bidang pelayanan harus tetap maksimal,” tegas Lombok.

Dia melanjutkan, dirinya telah menyampaikan ke Komisi IV untuk ditindaklanjuti karena ini hal yang sangat miris terjadi, ketika pengeluhan pada pelayanan faskes terjadi terus menerus.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

“Kita terbuka. Masyarakat silakan hubungi DPRD jika ada hal yang ingin disampaikan. Kita akan langsung hubungi satgas Covid-19 atau penyakit umum lainnya,” tegasnya.

Kemudian mengenai honor tenaga kesehatan, DPRD sudah cek apa yang terjadi. “Permasalahan yang ditemui kurangnya staf administrasi yang memilah tenaga kerja di rumah sakit di Sulut terkait penanganan medis agar tidak menerima double tunjangan. Juga persoalan tentang kode rekening yang katanya sudah ada software otomat. Namun bagi kami itu bukan alasan. Harus ditambah staf administrasi untuk tangani itu. Agar honor tenaga kesehatan sesegera mungkin diberikan,” urai Lombok.

DPRD mengusulkan seluruh anggaran yang direfocusing diserahkan ke bidang kesehatan. Tinggal managerial dari kesehatan. “Kalau overload, apa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan. Bukan domain kami soal penempatan personel ke Dinas Kesehatan, tapi kami ingatkan pemerintah terkait pengeluhan masyarakat harus diusut dan tindak lanjuti dan jangan terjadi terus menerus.
Saat ini tentang fasilitas kesehatan RS dan yang terpapar Covid-19 yang hampir setiap RS hampir penuh. Dicarikan jalan keluar dalam kita hadapi pandemi,” tambahnya.(gel)

MANADOPOST.ID-Keluhan demi keluhan mengenai penanganan pasien yang dilakukan fasilitas kesehatan (faskes) mengundang tanggapan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok SH pada wartawan Kamis (5/8) kemarin mengatakan, banyak masalah pelayanan kesehatan yang mencuat di publik dan butuh perhatian stakeholder terkait.

“Kita bangga keluarga berani publikasi atas pelayanan yang dialami di fasilitas kesehatan. Tentu harus ada evaluasi menyeluruh di semua bidang. Saya sudah sangat kuat menyuarakan ketika memberikan kritik pedas pada Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan pelayanan kesehatan lain. Khusus kejadian di media sosial, kita dorong dengan tegas agar ada evaluasi rekam medik, ada audit medis terhadap apa yang sedang terjadi di rumah sakit atau di faskes lainnya. Covid-19 itu masalah bersama. Tapi bidang pelayanan harus tetap maksimal,” tegas Lombok.

Dia melanjutkan, dirinya telah menyampaikan ke Komisi IV untuk ditindaklanjuti karena ini hal yang sangat miris terjadi, ketika pengeluhan pada pelayanan faskes terjadi terus menerus.

“Kita terbuka. Masyarakat silakan hubungi DPRD jika ada hal yang ingin disampaikan. Kita akan langsung hubungi satgas Covid-19 atau penyakit umum lainnya,” tegasnya.

Kemudian mengenai honor tenaga kesehatan, DPRD sudah cek apa yang terjadi. “Permasalahan yang ditemui kurangnya staf administrasi yang memilah tenaga kerja di rumah sakit di Sulut terkait penanganan medis agar tidak menerima double tunjangan. Juga persoalan tentang kode rekening yang katanya sudah ada software otomat. Namun bagi kami itu bukan alasan. Harus ditambah staf administrasi untuk tangani itu. Agar honor tenaga kesehatan sesegera mungkin diberikan,” urai Lombok.

DPRD mengusulkan seluruh anggaran yang direfocusing diserahkan ke bidang kesehatan. Tinggal managerial dari kesehatan. “Kalau overload, apa yang akan dilakukan Dinas Kesehatan. Bukan domain kami soal penempatan personel ke Dinas Kesehatan, tapi kami ingatkan pemerintah terkait pengeluhan masyarakat harus diusut dan tindak lanjuti dan jangan terjadi terus menerus.
Saat ini tentang fasilitas kesehatan RS dan yang terpapar Covid-19 yang hampir setiap RS hampir penuh. Dicarikan jalan keluar dalam kita hadapi pandemi,” tambahnya.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/