MANADOPOST.ID— Komisi 4 DPRD Sulut kini menyoroti persoalan persoalan ijazah. Sebab, dari data dan informasi yang masuk di lembaga DPRD, ada banyak siswa yang tidak mengambil ijazah kelulusan.
Hal itu ditanyakan Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulut Cindy Wurangian, saat rapat bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Senin (6/3). mempertanyakan banyaknya siswa yang tidak mengambil Ijazah kelulusan.
“Sangat tidak masuk akal jika lambang prestise menempuh jenjang sekolah 3 tahun melalui ijazah, justru tidak diambil,” kata Wurangian.
Politisi Partai Golkar ini mengaku mencermati presentasi siswa yang tidak mengambil ijazah dari tahun 2021 mengalami peningkatan.
“Tahun 2021 ada 14 persen dan di tahun 2023 justru naik 30 persen atau 3000 ijazah yang tidak disalurkan atau diambil dari total 10.000 Ijazah sekolah negeri. Malahan, sekolah swasta justru minim,” bebernya.
Dia pun mempertanyakan kenapa itu terjadi. Sembari meminta Dikda untuk melakukan penelitian.
“Harus diteliti kenapa mereka tidak mengambil (ijazah). Jangan-jangan ada hal-hal lain . Saya ingatkan, jangan persulit siswa,” tegas Wurangian.
Ketua Komisi 4, Vonny Paat pun dalam kesempatan itu langsung meminta data sekolah yang belum menyalurkan ijazah.
“Kami akan turun untuk mendapatkan informasi jelas terkait persoalan ijazah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut melalui Kabid SMA, Sri Pasiak menjelaskan bahwa terkait ijazah, para siswa harus datang sendiri karena dibutuhkan cap tiga jari.
“Kendalanya, seringkali para siswa sudah terlanjur ke luar daerah ataupun kerja. Bahkan, saat ini untuk melanjutkan studi, hanya dibutuhkan surat keterangan lulus. Jadi, karena harus cap tiga jari, maka siswa wajib datang. Pihak sekolah tidak menyulitkan untuk pengambilan ijazah,” terangnya. (ando)
