26.4 C
Manado
Selasa, 5 Juli 2022

575 Miliar Anggaran Pilkada Siap Digeser

MANADOPOST.ID–Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mencapai Rp575 miliar. Dana tersebut diminta digunakan untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) mengingat Pilkada 2020 telah tunda 2021.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi KPU RI terkait pengembalian anggaran.

“Belum ada Juknis jadi belum bisa bicara lebih jauh. KPU pusat juga masih menunggu Perppu sebagai landasan hukum kalau memang anggaran akan dikembalikan,” tuturnya.

Lanjut dia, pada prinsipnya KPU Sulut siap mengembalikan anggaran sisa lengkap dengan pertanggungjawaban penggunaan dana selama tahapan berlangsung. “Sisa anggaran akan kita kembalikan ke Pemda kalau sudah ada instruksi. Sampai saat ini masih belum,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Senada, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan pihaknya siap mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah. “Kalau dibatalkan Pilkada, anggaran dikembalikan bersama pertanggungjawaban yang sudah terpakai,” ungkapnya.

Diketahui, Pemprov Sulut mengibahkan Rp 360 miliar dari APBD untuk membiayai Pemilihan Gubernur. Masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp220 milliar, Badan Pengawas Pemilu Rp110 milliar dan untuk pengamanan kepada TNI/Polri sebesar Rp30 milliar.

Terpisah, Komisioner KPU Bolmong Selatan (Bolsel) Fijay Bumolo mengatakan, pihaknya siap mengembalikan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Bolsel. “Kami telah mendapatkan dana 6,1 miliar pada APBD perub ahan tahun 2019 dan APBD tahun 2020,” katanya.

Lanjutnya, untuk pengembalian masih sementara menghitung, sebab anggarannya telah dipakai pada proses tahapan Pilkada Baru-baru ini. “Sesuai dengan edaran itu, cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana hibah yaitu tanggal 31 Maret 2020. Sedangkan cut off ataupenutupan transaksi penggunaan dana pertanggung jawaban keuangan hibah tanggal 30 April 2020,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Bawaslu Bolsel Arthur Waroka menuturkan, merebahnya pandemi penyebaran Covid-19, maka semua penggunaan hibah Bawaslu dan KPU dihentikan sementara. Sambil menunggu petunjuk selanjutnya.

“Intinya Bawaslu siap mengembalikan dana hibah tersebut, demi menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena pandemi Covid-19 ini harus dilawan bersama-sama,” tegas mantan pengurus Ansor Bolsel ini.

Dia menambahkan, anggaran yang telah dicairkan pada tahap I ini, baru Rp 2,7 miliar dari Rp 6,9 miliar dana hibah yang telah disiapkan. “Dana yang terpakai ini sekitar dua miliaran, paling banyak terpakai pada kegiatan pengawasan,” sebutnya.

Sebelumnya, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru meminta arahan dari Gubemur Sulut terkait anggaran Pilkada sebesar Rp 16,7 miliar yang belum disalurkan, baik KPU, Bawaslu, dan pengamanan. “Kalaupun anggaran ini digeser untuk penanganan virus ini, maka kami siap,” katanya.

Sama hal dengan Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut. Dia juga meminta anggaran Pilkada dapat digeser untuk penanganan Covid-19 di Kota Manado. “Kami sementara konsultasikan ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwaldlan Sulut dan Kejaksaan terkait penggunaan anggaran Pilkada supaya tidak masalah hukum dikemudian hari,” ungkapnya.

Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MIlmengatakan, hal ini perlu lagi dikaji karena pergeseran anggaran haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan Hukum. “Untuk pergeseran anggaran Pilkada harus ada aturannya. Atau Perpu. Bila belum ada, maka belum bisa digeser,” pungkasnya.(jen/gnr)

MANADOPOST.ID–Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mencapai Rp575 miliar. Dana tersebut diminta digunakan untuk penanganan Coronavirus Disease (Covid-19) mengingat Pilkada 2020 telah tunda 2021.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut Ardiles Mewoh mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi KPU RI terkait pengembalian anggaran.

“Belum ada Juknis jadi belum bisa bicara lebih jauh. KPU pusat juga masih menunggu Perppu sebagai landasan hukum kalau memang anggaran akan dikembalikan,” tuturnya.

Lanjut dia, pada prinsipnya KPU Sulut siap mengembalikan anggaran sisa lengkap dengan pertanggungjawaban penggunaan dana selama tahapan berlangsung. “Sisa anggaran akan kita kembalikan ke Pemda kalau sudah ada instruksi. Sampai saat ini masih belum,” ujarnya.

Senada, Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan pihaknya siap mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah. “Kalau dibatalkan Pilkada, anggaran dikembalikan bersama pertanggungjawaban yang sudah terpakai,” ungkapnya.

Diketahui, Pemprov Sulut mengibahkan Rp 360 miliar dari APBD untuk membiayai Pemilihan Gubernur. Masing-masing untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp220 milliar, Badan Pengawas Pemilu Rp110 milliar dan untuk pengamanan kepada TNI/Polri sebesar Rp30 milliar.

Terpisah, Komisioner KPU Bolmong Selatan (Bolsel) Fijay Bumolo mengatakan, pihaknya siap mengembalikan dana hibah tersebut kepada Pemerintah Bolsel. “Kami telah mendapatkan dana 6,1 miliar pada APBD perub ahan tahun 2019 dan APBD tahun 2020,” katanya.

Lanjutnya, untuk pengembalian masih sementara menghitung, sebab anggarannya telah dipakai pada proses tahapan Pilkada Baru-baru ini. “Sesuai dengan edaran itu, cut off atau penutupan transaksi penggunaan dana hibah yaitu tanggal 31 Maret 2020. Sedangkan cut off ataupenutupan transaksi penggunaan dana pertanggung jawaban keuangan hibah tanggal 30 April 2020,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Bawaslu Bolsel Arthur Waroka menuturkan, merebahnya pandemi penyebaran Covid-19, maka semua penggunaan hibah Bawaslu dan KPU dihentikan sementara. Sambil menunggu petunjuk selanjutnya.

“Intinya Bawaslu siap mengembalikan dana hibah tersebut, demi menyelesaikan persoalan bangsa ini. Karena pandemi Covid-19 ini harus dilawan bersama-sama,” tegas mantan pengurus Ansor Bolsel ini.

Dia menambahkan, anggaran yang telah dicairkan pada tahap I ini, baru Rp 2,7 miliar dari Rp 6,9 miliar dana hibah yang telah disiapkan. “Dana yang terpakai ini sekitar dua miliaran, paling banyak terpakai pada kegiatan pengawasan,” sebutnya.

Sebelumnya, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru meminta arahan dari Gubemur Sulut terkait anggaran Pilkada sebesar Rp 16,7 miliar yang belum disalurkan, baik KPU, Bawaslu, dan pengamanan. “Kalaupun anggaran ini digeser untuk penanganan virus ini, maka kami siap,” katanya.

Sama hal dengan Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut. Dia juga meminta anggaran Pilkada dapat digeser untuk penanganan Covid-19 di Kota Manado. “Kami sementara konsultasikan ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwaldlan Sulut dan Kejaksaan terkait penggunaan anggaran Pilkada supaya tidak masalah hukum dikemudian hari,” ungkapnya.

Kajati Sulut Andi Muh Iqbal Arief SH MIlmengatakan, hal ini perlu lagi dikaji karena pergeseran anggaran haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan Hukum. “Untuk pergeseran anggaran Pilkada harus ada aturannya. Atau Perpu. Bila belum ada, maka belum bisa digeser,” pungkasnya.(jen/gnr)

Most Read

Artikel Terbaru

/