24.4 C
Manado
Sabtu, 2 Juli 2022

Usulan Pelantikan Ketua DPRD Sulut Sudah ke Mendagri

MANADOPOST.ID—Paripurna penetapan usulan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen sudah digelar awal pekan ini. Surat usulan telah dikirimkan ke Pjs Gubernur Agus Fatoni. Pemprov pun cepat merespon ini.

Dijelaskan Karo Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong, penetapan ketua DPRD provinsi harus dengan SK Mendagri. Menurutnya paripurna penetapan ketua dewan baru dilakukan Senin lalu. Kelengkapan administratifnya disampaikan pada gubernur hari Selasa.

“Dan Selasa itu langsung diproses dan pengantarnya dikirim ke Kemendagri Selasa sore,” jelasnya.

Lanjut dia, proses SK Mendagri harus melalui SOP yang ditetapkan. “Proses SK harus melalui SOP dan bisa beberapa hari. Intinya kita tunggu sampai SK tersebut selesai sesuai ketentuan,” kata Kumendong.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Pengamat politik dan pemerintahan menilai, sudah sangat mendesak pelantikan ketua DPRD definitif. Selain ini merugikan posisi PDI Perjuangan sebagai pemegang kursi terbanyak, juga menyulitkan kinerja legislatif maupun eksekutif, apalagi dalam waktu dekat bakal diagendakan penyusunan APBD 2021.

“Ini jelas menganggu alur pemerintahan. Bukan hanya di pihak legislatif, pihak eksekutif juga akan terganggu. Apalagi jika pembahasan RAPBD 2021 segera dimulai,” sebut Dr Stefanus Sampe. Menurutnya, lebih cepat dilakukan pelantikan, sangat baik.

“Sebaiknya dilaksanakan pekan ini, agar tidak ada yang dirugikan dan pekerjaan wakil rakyat maupun pemerintah akan berjalan sesuai mekanisme,” tutur dia.

Sebelumnya personel Fraksi PDI Perjuangan Arthur Kotambunan mendesak Pemprov Sulut untuk cepat memproses usulan pengangkatan Silangen sebagai ketua DPRD.

“Kami berharap prosesnya tidak berlangsung lama. Jika mengikuti tahapannya, seharusnya paling cepat Senin depan sudah dilakukan pelantikan ketua DPRD yang baru,” sebut legislator yang pernah duduk di kursi pimpinan DPRD ini. Senada disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Fabian Kaloh.

“PDI Perjuangan berusaha mempercepat proses pergantian agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama di kursi ketua DPRD. Demikian juga dengan usulan pergantian antar waktu, diharapkan segera diproses,” kunci Kaloh.(cw-01/gel)

MANADOPOST.ID—Paripurna penetapan usulan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiscus Andi Silangen sudah digelar awal pekan ini. Surat usulan telah dikirimkan ke Pjs Gubernur Agus Fatoni. Pemprov pun cepat merespon ini.

Dijelaskan Karo Pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong, penetapan ketua DPRD provinsi harus dengan SK Mendagri. Menurutnya paripurna penetapan ketua dewan baru dilakukan Senin lalu. Kelengkapan administratifnya disampaikan pada gubernur hari Selasa.

“Dan Selasa itu langsung diproses dan pengantarnya dikirim ke Kemendagri Selasa sore,” jelasnya.

Lanjut dia, proses SK Mendagri harus melalui SOP yang ditetapkan. “Proses SK harus melalui SOP dan bisa beberapa hari. Intinya kita tunggu sampai SK tersebut selesai sesuai ketentuan,” kata Kumendong.

Pengamat politik dan pemerintahan menilai, sudah sangat mendesak pelantikan ketua DPRD definitif. Selain ini merugikan posisi PDI Perjuangan sebagai pemegang kursi terbanyak, juga menyulitkan kinerja legislatif maupun eksekutif, apalagi dalam waktu dekat bakal diagendakan penyusunan APBD 2021.

“Ini jelas menganggu alur pemerintahan. Bukan hanya di pihak legislatif, pihak eksekutif juga akan terganggu. Apalagi jika pembahasan RAPBD 2021 segera dimulai,” sebut Dr Stefanus Sampe. Menurutnya, lebih cepat dilakukan pelantikan, sangat baik.

“Sebaiknya dilaksanakan pekan ini, agar tidak ada yang dirugikan dan pekerjaan wakil rakyat maupun pemerintah akan berjalan sesuai mekanisme,” tutur dia.

Sebelumnya personel Fraksi PDI Perjuangan Arthur Kotambunan mendesak Pemprov Sulut untuk cepat memproses usulan pengangkatan Silangen sebagai ketua DPRD.

“Kami berharap prosesnya tidak berlangsung lama. Jika mengikuti tahapannya, seharusnya paling cepat Senin depan sudah dilakukan pelantikan ketua DPRD yang baru,” sebut legislator yang pernah duduk di kursi pimpinan DPRD ini. Senada disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Fabian Kaloh.

“PDI Perjuangan berusaha mempercepat proses pergantian agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama di kursi ketua DPRD. Demikian juga dengan usulan pergantian antar waktu, diharapkan segera diproses,” kunci Kaloh.(cw-01/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/