27 C
Manado
Selasa, 20 Oktober 2020

VAP-HR, SGR-NAP Banjir Dukungan Warga Klabat

MINUT- Kamis (8/10), Dr (HC) Vonnie Anneke Panambunan STh dan Dr Hendry Runtuwene STh MSi (VAP-HR) sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut banjir dukungan.

Kali ini datang dari warga Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Minut. Saat VAP berkunjung di salah satu rumah warga, sejumlah warga dengan spontanitas menyambangi VAP dan menyatakan dukungan mereka agar VAP – HR menjadi Gubernur dan Wagub Sulut.

Tak hanya untuk VAP – HR calon nomor urut 2, warga Klabat juga menyatakan dukungan untuk calon nomor urut 1 Shintia Gelly Rumumpe dan Netty Agnes Pantouw (SGR – NAP) untuk calon Bupati dan Wabup Minut.

“Ibu VAP sudah terbukti memimpin Minut. Pasti bisa memimpin Sulut kedepan. Ibu SGR – NAP anggota DPRD lebih dari satu periode kami sangat yakin bisa memimpin Minut lebih baik,” pungkas Sherly diaminkan warga Klabat.(ria)

-

Artikel Terbaru

Garda Terdepan, Pjs Bupati Apresiasi Kelompok Tani

Pjs Bupati Minut Clay Dondokambey SSTP MAP, mengapresiasi seluruh kelompok tani Minut yang telah berjuang dalam pembangunan pertanian.

Gantikan Situmorang, Moningkey Resmi  Pimpin Polres Minahasa

MANADOPOST.ID--Tongkat kepemimpinan Kepolisian Resort (Polres) Minahasa kembali berpindah. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 979/V/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang pemberhentian

Minahasa Masih Aman dari La Nina

MANADOPOST.ID--Cuaca ekstrim terus menerpa wilayah Kabupaten Minahasa. Menurut BMKG, diketahui cuaca ekstrim tersebut terjadi akibat fenomena alam La Nina yang membuat

Relaksasi Pajak Ditolak, Hasrat Punya `Mobil` Murah Buyar

MANADOPOST.ID—Rencana penghapusan pajak mobil baru akibat dampak Coronavirus Disease (Covid-19), buyar. Sempat disambut baik oleh masyarakat Sulut karena berkesempatan membeli mobil murah, nyatanya rencana ini ditolak Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudah Empat Tenaga Kontrak `Dieksekusi`

MANADOPOST.ID—Pjs Wali Kota Bitung Drs Edison Humiang MSi kembali menunjukkan ketegasannya dengan memberhentikan dua tenaga kontrak yang terbukti tidak netral dalam Pilkada.