MANADOPOST.ID—Kepala dinas yang tidak bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mendapat warning. Hal ini menyusul dengan pengakuan personel Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo di tengah rapat paripurna pekan lalu, yang menyebut pihaknya kurang mendapat info terkait penggunaan dan pengalokasian dana PEN di Dinas PUPR.
“Sebelumnya kami memprotes kenapa anggaran di Dinas PUPR sangat minim. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Wagub karena tidak adanya DAK namun dinas ini dibekali dengan dana PEN, maka akhirnya kami mengerti,” tutur Liputo.
Menurutnya, jika hal tersebut dijelaskan oleh dinas bersangkutan pada Komisi III yang merupakan mitra kerja, pasti pihaknya akan langsung pahami. “Sayangnya, koordinasi sangat kurang. Padahal kami ingin melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Kan bisa juga mengakomodir aspirasi anggota dewan yang disampaikan warga. Kalau itu terakomodir lewat penetapan alokasi di PU, saya kira tak masalah,” tukasnya.
Salah satu yang diangkat Liputo adalah jalan provinsi di Talaud, yang ditanami pohon pisang. “Bertahun-tahun itu tak selesai. Sementara dana PEN cukup besar,” sesalnya.
1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile
Kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPD, juga disorot Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen. “Ini harus jadi perhatian eksekutif untuk jajaran SKPD yang tidak berkoordinasi. Apalagi bersangkutan (Kadis PUPR) masih Plt (pelaksana tugas). Jadi perlu ada pertimbangan,” kuncinya, menyambung yang disampaikan Liputo.(gel)
MANADOPOST.ID—Kepala dinas yang tidak bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, mendapat warning. Hal ini menyusul dengan pengakuan personel Komisi III DPRD Sulut Amir Liputo di tengah rapat paripurna pekan lalu, yang menyebut pihaknya kurang mendapat info terkait penggunaan dan pengalokasian dana PEN di Dinas PUPR.
“Sebelumnya kami memprotes kenapa anggaran di Dinas PUPR sangat minim. Tapi setelah mendengar penjelasan Pak Wagub karena tidak adanya DAK namun dinas ini dibekali dengan dana PEN, maka akhirnya kami mengerti,” tutur Liputo.
Menurutnya, jika hal tersebut dijelaskan oleh dinas bersangkutan pada Komisi III yang merupakan mitra kerja, pasti pihaknya akan langsung pahami. “Sayangnya, koordinasi sangat kurang. Padahal kami ingin melihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Kan bisa juga mengakomodir aspirasi anggota dewan yang disampaikan warga. Kalau itu terakomodir lewat penetapan alokasi di PU, saya kira tak masalah,” tukasnya.
Salah satu yang diangkat Liputo adalah jalan provinsi di Talaud, yang ditanami pohon pisang. “Bertahun-tahun itu tak selesai. Sementara dana PEN cukup besar,” sesalnya.
Kurangnya koordinasi yang dilakukan SKPD, juga disorot Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen. “Ini harus jadi perhatian eksekutif untuk jajaran SKPD yang tidak berkoordinasi. Apalagi bersangkutan (Kadis PUPR) masih Plt (pelaksana tugas). Jadi perlu ada pertimbangan,” kuncinya, menyambung yang disampaikan Liputo.(gel)
