alexametrics
24.4 C
Manado
Jumat, 20 Mei 2022

Banner Mobile (Anymind)

Ngotot Pertahankan JAK sebagai Wakil Ketua DPRD, Golkar Singgung Faktor `Like and Dislike`

MANADOPOST.ID— DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulut masih mempertahankan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai pimpinan DPRD Sulut. Hal ini ditegaskan Sekretaris Golkar Sulut Raski Mokodompit.

Menurutnya, sejak awal Partai Golkar Sulut sangat menghormati proses di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut. “Tidak ada intervensi ataupun niatan menghambat proses pada Januari-Februari 2021 lalu. Bahkan Anggota BK dari Fraksi Partai Golkar pun tidak pernah membocorkan hasil rapat sebelum adanya keputusan BK. Begitu juga dengan yang bersangkutan. Pak JAK sangat kooperatif dengan pemanggilan/undangan dari BK dan berjiwa besar menerima apapun keputusannya,” urai Raski.

Dia melanjutkan, saat ini sudah hampir setahun posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut yang adalah kursi Partai Golkar menunggu kepastian hukum dari Kemendagri berupa Surat Keputusan pemberhentian.

Namun, lanjutnya, merujuk surat Kemendagri Nomor: 161.71/7002/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penjelasan Atas Usulan Pemberhentian James Arthur Kojongian ST MM, mekanisme beberapa waktu lalu sampai berujung pada rapat paripurna pembacaan Keputusan BK dianggap tidak memenuhi kaidah hukum yang berlaku sehingga pihak Kemendgari tidak pernah memproses usulan pemberhentian tersebut.

“Sudah cukup lama kami Partai Golkar Sulut menunggu kepastian keputusan pemberhentian tersebut. Tapi hari ini kami mengajak semua pihak mari kita sama-sama berjiwa besar menghormati dan menerima, bahwa Pak JAK masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD dan pengusulan pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti penjelasan dari pihak Kemendagri. Janganlah hanya faktor like and dislike kepada seseorang hingga membuat kita sengaja menahan-nahan apa yang menjadi hak dari orang lain,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut ini.(gel)

MANADOPOST.ID— DPD I Partai Golongan Karya (Golkar) Sulut masih mempertahankan James Arthur Kojongian (JAK) sebagai pimpinan DPRD Sulut. Hal ini ditegaskan Sekretaris Golkar Sulut Raski Mokodompit.

Menurutnya, sejak awal Partai Golkar Sulut sangat menghormati proses di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sulut. “Tidak ada intervensi ataupun niatan menghambat proses pada Januari-Februari 2021 lalu. Bahkan Anggota BK dari Fraksi Partai Golkar pun tidak pernah membocorkan hasil rapat sebelum adanya keputusan BK. Begitu juga dengan yang bersangkutan. Pak JAK sangat kooperatif dengan pemanggilan/undangan dari BK dan berjiwa besar menerima apapun keputusannya,” urai Raski.

Dia melanjutkan, saat ini sudah hampir setahun posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut yang adalah kursi Partai Golkar menunggu kepastian hukum dari Kemendagri berupa Surat Keputusan pemberhentian.

Namun, lanjutnya, merujuk surat Kemendagri Nomor: 161.71/7002/OTDA tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penjelasan Atas Usulan Pemberhentian James Arthur Kojongian ST MM, mekanisme beberapa waktu lalu sampai berujung pada rapat paripurna pembacaan Keputusan BK dianggap tidak memenuhi kaidah hukum yang berlaku sehingga pihak Kemendgari tidak pernah memproses usulan pemberhentian tersebut.

“Sudah cukup lama kami Partai Golkar Sulut menunggu kepastian keputusan pemberhentian tersebut. Tapi hari ini kami mengajak semua pihak mari kita sama-sama berjiwa besar menghormati dan menerima, bahwa Pak JAK masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPRD dan pengusulan pemberhentiannya tidak sesuai dengan aturan yang ada seperti penjelasan dari pihak Kemendagri. Janganlah hanya faktor like and dislike kepada seseorang hingga membuat kita sengaja menahan-nahan apa yang menjadi hak dari orang lain,” tandas Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut ini.(gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/