32C
Manado
Kamis, 15 April 2021

BPK Mulai Periksa LKPD 15 Daerah

MANADOPOST.ID—Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2020, 16 pemerintah daerah se-Sulawesi Utara (Sulut) sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

Itu dilakukan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD) bersama bupati dan wali kota se-Sulut, Senin (8/3) kemarin.

Penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang (UU) 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Saat diwawancarai koran ini, Gubernur Olly berharap Pemprov dan Pemda di 15 kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya juga mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov bersama seluruh Pemerintah Daerah di Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Karena BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemda juga menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Sementara itu Kelapa BPK Perwakilan Provinsi Sulut Karyadi, menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pada tahun ini akan dilaksanakan Long Form Audit Report (LFAR) yang dilaksanakan pada Pemprov Sulut saya juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikan yang signifikan dimana telah mencapai 75 persen. Diharapkan pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,” sebutnya.

Sementara itu, Pakar Pemerintahan Dr Alfons Kimbal menerangkan, LKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD menurut Kimbal, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik atau APBD. Terlebih Pasal 32 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Jadi laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis aktual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem informasi pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, mengikhtisarkan dan mengkomunikasikan kegiatan suatu daerah berupa pelaporan untuk pengambilan keputusan,” katanya.

Kimbal mengatakan, LKPD harusnya dibeber kepada masyarakat luas. Sehingga masyarakat bisa percaya akan kinerja pemerintah. “Kan ini pertanggungjawaban baik program maupun anggaran. Tepat atau tidaknya sesuai dengan asas manfaat, maka masyarakat yang harus menilai.

Ya tentu ke depan, kita berharap agar setiap LKPD Pemda itu juga dibeber kepada masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan di lapangan, juga diketahui masyarakat. Pemerintah harus berani membeber semua pertanggungjawaban anggaran. Karena APBD itu kan notabenenya adalah uang rakyat. Jadi rakyat juga harus tahu apa saja item yang dikerjakan menggunakan uang rakyat,” kuncinya. (ewa/gel)

Artikel Terbaru