WL Semprot Kedokteran

MANADO—Ini bahaya! Susahnya masuk Fakultas Kedokteran akhirnya berbuah pahit. Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi harus bertanggungjawab terhadap masalah ini.
Simak penjelasan Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke Presiden Joko Widodo. “Kalau kita hanya mengandalkan kesehatan semata, kekuatan kita terbatas. Dokter paru-paru yang ada di negara kita jumlahnya kurang dari 2 ribu orang, artinya 1 orang dokter paru harus melayani lebih dari 130 ribu warga negara kita,” kata Doni.
Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Provinsi Sulut Wenny Lumentut (WL) mengatakan, realita ini sungguh menyesakkan dada. Sebab banyak sekali anak-anak Indonesia, termasuk Sulut yang pintar. Hanya saja, mereka harus gigit jari memupus impian dan cita-cita akibat tak mampu. “Harusnya pemerintah memberi beasiswa bagi anak-anak sekolah yang pintar masuk kedokteran. Bikin ikatan dinas. Ketika mereka lulus, bisa bekerja di Pemda yang memberikannya beasiswa,” kata Om Wenchez, sapaan lain WL.
Dirinya sangat kesal. Sebab banyak kepala daerah di kabupaten/kota tak peduli. Bahkan tak punya konsep di bidang pendidikan dan kesehatan.
WL pun ikut mengkritik tajam Fakultas Kedokteran. Kasat mata mereka membatasi atau mempersulit pengambilan spesialis. Serta tidak melakukan reward and punishment terhadap anak bangsa. “Maaf. Lebih money oriented sepertinya. Kementerian Pendidikan Tinggi harus bertanggungjawab,” semprotnya.
Padahal model seleksi calon dokter spesialis bisa dilihat dari indeks prestasi kumulatif mahasiswa. “Bila di atas 3,6, bisa langsung masuk spesialis,” katanya.
Dirinya berjanji akan memfasilitasi dilakukannya rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi. Bila perlu mengundang Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan se-Sulut, organisasi profesi dan Unsrat.
“Faktanya sekarang ini. Apakah kita harus impor dokter ahli paru dari luar negeri,” katanya setengah bertanya.
Hasil RDP nantinya, lanjut WL, akan dibawa ke pusat. Sebab ini juga menjadi masalah nasional. “Mestinya Dikti dan Kementerian Kesehatan harus menginventarisir. Kita punya berapa dokter ahli. Sehingga sudah terencana sejak calon dokter itu masih duduk di perguruan tinggi. Sekarang ini timpang. Selain timpang, betapa sulit dan mahalnya jadi dokter,” katanya. “Rekrutmen dokter di Indonesia tidak sehat alias sakit,” pungkasnya.
Sebelumnya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) pernah merinci. Jumlah dokter spesialis paru di Indonesia hanya 1.106 orang. PDPI memprediksi Indonesia bakal kekurangan dokter spesialis paru jika kasus positif corona terus melonjak tiap harinya.(*)