25.4 C
Manado
Selasa, 16 Agustus 2022

Pemprov Seriusi Masalah Aset

MANADOPOST.ID—Permasalahan aset di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali diseriusi.

Kepada koran ini, Rabu (10/2) kemarin, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen menyatakan optimis pembahasan aset yang dihadiri langsung Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi ini mampu memotivasi jajaran Pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Silangen menuturkan, salah satu area yang didampingi oleh Korsupgah adalah manajemen aset daerah dengan pemenuhan dokumen terdiri dari 4 indikator, yaitu penyediaan database aset, pengelolaan aset, rekonsiliasi aset serta penertiban dan pemulihan aset.

“Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini adalah 82,6%, dengan catatan, masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari pemerintah kabupaten/kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Terkait dengan catatan itu, Pemprov Sulut akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset demi terciptanya good and clean governance,” imbuhnya.

Menurut Silangen, dalam pengelolaan aset kedepan, Pemda di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

“Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset. Kami mengharapkan perhatian KPK agar kedepan kami akan semakin memahami upaya-upaya strategis yang perlu terus dilakukan untuk mencegah korupsi, program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome),” sambungnya.(ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Permasalahan aset di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali diseriusi.

Kepada koran ini, Rabu (10/2) kemarin, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Edwin Silangen menyatakan optimis pembahasan aset yang dihadiri langsung Ketua Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK Wahyudi ini mampu memotivasi jajaran Pemda di Sulut untuk mengoptimalkan upaya, kerja dan karya dalam pencegahan korupsi serta dalam pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah.

Silangen menuturkan, salah satu area yang didampingi oleh Korsupgah adalah manajemen aset daerah dengan pemenuhan dokumen terdiri dari 4 indikator, yaitu penyediaan database aset, pengelolaan aset, rekonsiliasi aset serta penertiban dan pemulihan aset.

“Sesuai hasil evaluasi Tim KPK RI, capaian manajemen aset di daerah ini adalah 82,6%, dengan catatan, masih terdapat kendala dan hambatan antara lain proses sertifikasi aset terutama penyerahan aset dari pemerintah kabupaten/kota, serta adanya permasalahan aset yang masih berproses di peradilan.

Terkait dengan catatan itu, Pemprov Sulut akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset demi terciptanya good and clean governance,” imbuhnya.

Menurut Silangen, dalam pengelolaan aset kedepan, Pemda di Sulut telah menggunakan sistem aplikasi penatausahaan aset dengan menyesuaikan pada regulasi aset yang ada.

“Namun demikian masih sangat mengharapkan pendampingan dari KPK dalam menyikapi aset bermasalah dan penertiban aset. Kami mengharapkan perhatian KPK agar kedepan kami akan semakin memahami upaya-upaya strategis yang perlu terus dilakukan untuk mencegah korupsi, program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome),” sambungnya.(ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/