31.4 C
Manado
Jumat, 1 Juli 2022

Wagub: OPD Wajib Seriusi Pemeriksaan BPK

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulut.

Karena itu, LKPD Pemprov Sulut serta 15 kabupeten/kota sudah mulai ditelusuri BPK. Bahkan saat diwawancarai koran ini, Rabu (10/3) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyeriusi pemeriksaan BPK.

Pasalnya menurut Kandouw, setelah beberapa hari yang lalu Pemprov dan kabupaten/kota telah menyerahkan LKPD, tiba saatnya BPK RI perwakilan Sulut melakukan implementasi, mengklarifikasi menelusuri lebih lanjut LKPD yang sudah disampaikan Pemda.

“Untuk itu atas nama Pemprov Sulut dan kabupaten/kota tentu saja kita dengan tangan terbuka akan menerima tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulut. Semoga selama proses pemeriksaan ini kerja sama akan terjalin dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey agar seluruh OPD siap dan fokus memperhatikan pemeriksaan dari BPK agar berjalan lancar. Jadi harus tetap berkonsentrasi penuh dalam menghadapi permintaan yang diminta oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Sulut. Itu wajib hukumnya seluruh OPD memberi perhatian terhadap pemeriksaan ini,” ujarnya.

1491945 Adx_ManadoPost_InPage_Mobile

Secara khusus juga Kandouw merasa senang di tingkat provinsi ada audit kinerja berdasarkan Long Form Audit Report (LFAR).

“Pemeriksaan LFAR ini dilaksanakan pada entitas Pemprov dengan pertimbangan merupakan wakil pemerintah pusat didaerah, yang memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota diwilayahnya. Ya kerja sama yang terjalin saat ini sangat baik. Berbagai langkah-langkah dan profesionalisme BPK itu perlu kita apresiasi. Karena fungsi dan tugas yang dilakukan BPK, sangat penting dalam proses pembangunan daerah,” tuturnya.

Wagub Kandouw juga berharap apa yang dilakukan Pemprov Sulut dalam membina dan memberikan arahan terkait audit BPK dapat diiikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Untuk itu atas nama gubernur kami di Pemprov yang mudah-mudahan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pemeriksaan LKPD TA 2020 ini harus lebih bagus dari tahun sebelumnya. Ini jadi keinginan bersama. Jadi harapan bersama agar supaya nanti opini setelah tanggal 18 April nanti akan ada peningkatan. Karena itu harus diseriusi. Fokus dulu terhadap pemeriksaan LKPD ini. Kalau dipanggil klarifikasi menghadap. Jangan memperhambat proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi mengatakan tujuan pemeriksaan LKPD TA 2020 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.

“Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun ini juga dilaksanakan LFAR yang dilaksanakan pada Pemprov Sulut. Saya juga mengapresiasi upaya Pemda dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapai 75 persen. Diharapkan Pemda terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,” kuncinya. (ewa/gel)

MANADOPOST.ID—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulut.

Karena itu, LKPD Pemprov Sulut serta 15 kabupeten/kota sudah mulai ditelusuri BPK. Bahkan saat diwawancarai koran ini, Rabu (10/3) kemarin, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyeriusi pemeriksaan BPK.

Pasalnya menurut Kandouw, setelah beberapa hari yang lalu Pemprov dan kabupaten/kota telah menyerahkan LKPD, tiba saatnya BPK RI perwakilan Sulut melakukan implementasi, mengklarifikasi menelusuri lebih lanjut LKPD yang sudah disampaikan Pemda.

“Untuk itu atas nama Pemprov Sulut dan kabupaten/kota tentu saja kita dengan tangan terbuka akan menerima tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Sulut. Semoga selama proses pemeriksaan ini kerja sama akan terjalin dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan pesan dari Gubernur Olly Dondokambey agar seluruh OPD siap dan fokus memperhatikan pemeriksaan dari BPK agar berjalan lancar. Jadi harus tetap berkonsentrasi penuh dalam menghadapi permintaan yang diminta oleh tim pemeriksa BPK Perwakilan Sulut. Itu wajib hukumnya seluruh OPD memberi perhatian terhadap pemeriksaan ini,” ujarnya.

Secara khusus juga Kandouw merasa senang di tingkat provinsi ada audit kinerja berdasarkan Long Form Audit Report (LFAR).

“Pemeriksaan LFAR ini dilaksanakan pada entitas Pemprov dengan pertimbangan merupakan wakil pemerintah pusat didaerah, yang memiliki peran untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota diwilayahnya. Ya kerja sama yang terjalin saat ini sangat baik. Berbagai langkah-langkah dan profesionalisme BPK itu perlu kita apresiasi. Karena fungsi dan tugas yang dilakukan BPK, sangat penting dalam proses pembangunan daerah,” tuturnya.

Wagub Kandouw juga berharap apa yang dilakukan Pemprov Sulut dalam membina dan memberikan arahan terkait audit BPK dapat diiikuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Untuk itu atas nama gubernur kami di Pemprov yang mudah-mudahan diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota dalam pemeriksaan LKPD TA 2020 ini harus lebih bagus dari tahun sebelumnya. Ini jadi keinginan bersama. Jadi harapan bersama agar supaya nanti opini setelah tanggal 18 April nanti akan ada peningkatan. Karena itu harus diseriusi. Fokus dulu terhadap pemeriksaan LKPD ini. Kalau dipanggil klarifikasi menghadap. Jangan memperhambat proses pemeriksaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulut Karyadi mengatakan tujuan pemeriksaan LKPD TA 2020 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.

“Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun ini juga dilaksanakan LFAR yang dilaksanakan pada Pemprov Sulut. Saya juga mengapresiasi upaya Pemda dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikkan yang signifikan dimana telah mencapai 75 persen. Diharapkan Pemda terus berusaha meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan,” kuncinya. (ewa/gel)

Most Read

Artikel Terbaru

/