MANADOPOST.ID- Sulawesi Utara (Sulut) tidak pernah masuk di atas 10 besar terkait penanganan konflik sosial dan pencegahan.
Hal itu dibeberkan Anggota DPRD Sulut Melky J Pangemanan (MJP) saat pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2021 antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Sekprov bersama seluruh kepala perangkat daerah, Senin (11/4) di ruang paripurna.
“Data dari Kemendagri terkait hasil evaluasi laporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021, kita tarik 5 tahun sebelumnya, Sulut sejauh ini tidak pernah masuk di atas 10 besar penanganan konflik sosial, pencegahan,” beber MJP.
Padahal ini, kata dia, merupakan indikator sangat penting yang selalu disampaikan presiden di berbagai kesempatan.
“Ini harus jadi catatan penting bagi pemprov. Karena jangan sampai timpa. Hasil indeks demokrasi di Sulut tinggi dan masuk 5 atau pernah 3 besar,” ujarnya
Menurutnya, pemprov harus tahu ini. Jangan sampai punya penghargaan banyak, tapi di satu sisi sangat terdegradasi.
“Ini hal teknis tapi sangat subtansi dalam rangka tingkatkan kinerja dari unsur penyelenggara pemerintahan,” ucapnya.
Beberapa indikator ini, lanjutnya, kalau dilihat capaian dan ditarik dari 2016, trendnya terus menurun. 2020 naik sampai 2021.
“Banyak indikator kenapa turun. Seperti kebebasan orang sampaikan pendapat, ruang informasi, organisasi masyarakat, LSM yang diberikan ruang dan didukung juga dengan keberpihakan politik anggaran. Ini catatan bagi pemprov,” tegasnya.
Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini mengingatkan bahwa pencapaian harus diperhatikan.
“Sebab, jikalau di indeks demokrasi terus naik, tapi jomplang dengan aksi penanganan konflik sosial yang tak pernah capai 10 besar, maka jadi tanda tanya besar. Jadi seharusnya ini disinkronkan,” sarannya sambil mengaku bahwa dirinya yakin Kepala Badan Kesbangpol bisa selesaikan ini dengan kontrol Sekprov. (ando)
